EPR

Kementerian Lingkungan Hidup tengah merancang aturan Extended Producer Responsibility (EPR) untuk pengelolaan sampah plastik, mewajibkan produsen mendanai penanganan limbah kemasan. Kebijakan EPR Pengelolaan Sampah Plastik ini akan ciptakan sistem berkela

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) sedang menyusun regulasi baru yang mewajibkan produsen mengambil Tanggung Jawab Produsen Sampah Plastik, memastikan keberlanjutan pengelolaan limbah. Kebijakan ini dorong keberlan

Pemerintah Indonesia memperkuat komitmen pada ekonomi sirkular melalui Extended Producer Responsibility (EPR). Kebijakan ini menjadi instrumen strategis untuk efisiensi dan pertumbuhan ekonomi inklusif.

Extended Producer Responsibility (EPR) menjadi kunci untuk mengurangi timbulan sampah nasional, terutama sampah plastik, dengan mewajibkan produsen bertanggung jawab atas seluruh siklus hidup produk mereka.

Pemerintah Indonesia menempatkan kebijakan Extended Producer Responsibility (EPR) sebagai instrumen vital untuk mewujudkan ekonomi sirkular dan mendorong transformasi industri dalam negeri yang berkelanjutan.

Pakar industri otomotif ITB mendesak pemerintah untuk segera menyusun regulasi battery passport, guna melacak asal-usul dan riwayat baterai EV demi pengelolaan limbah yang aman dan berkelanjutan.

Organisasi nirlaba IPRO menyoroti mahalnya biaya pengumpulan sampah plastik di Indonesia karena kondisi geografis kepulauan, mendesak pemerintah perkuat peran industri dalam skema EPR.