Aturan Baru: Peserta Asuransi Wajib Bayar Minimal 10 Persen Biaya Berobat Mulai 1 Januari 2026

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menerbitkan **aturan baru co-payment asuransi kesehatan** yang meringankan beban nasabah. Simak detail perubahan batas risiko yang ditanggung pemegang polis serta regulasi penting lainnya yang akan segera berlaku.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menyetujui pembentukan konsorsium asuransi kredit khusus untuk pinjaman daring, sebuah langkah strategis untuk memperkuat mitigasi risiko di industri fintech lending dan menjaga stabilitas keuangan digital.

OJK menawarkan opsi merger bagi perusahaan asuransi yang belum memenuhi ekuitas minimum Rp250 miliar pada 2026. Sebanyak 19 perusahaan asuransi umum diprediksi hadapi tantangan ini, bagaimana solusinya?

Keputusan itu dilakukan sebagai tindak lanjut Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan OJK pada Senin (30/6). OJK akan menyusun Peraturan OJK (POJK) baru.

Intinya, peserta tidak lagi bisa berharap seluruh biaya pengobatan ditanggung penuh oleh perusahaan asuransi.

Mulai 1 Januari 2026, sistem asuransi kesehatan komersial di Indonesia akan mengalami perubahan penting.

OJK menegaskan bahwa ketentuan ini tidak berlaku bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola BPJS Kesehatan.

Aturan baru tersebut tidak adil, sebab terlalu berpihak pada industri asuransi, dan sebaliknya mereduksi hak hak konsumen sebagai pemegang polis asuransi.

Ogi menjelaskan, maksud dari wajib ini adalah pemilik kendaraan bermotor yang membeli melalui lembaga keuangan wajib mengasuransikan kendaraannya.

Sistem asuransi kesehatan masih dihadapkan pada tantangan utama, yakni terus meningkatnya biaya pelayanan kesehatan.

BPJS Kesehatan Cabang Tulungagung menemukan sejumlah perusahaan belum memenuhi kewajiban Kepatuhan BPJS Kesehatan Perusahaan, padahal aturan mewajibkan pendaftaran seluruh karyawan.

Melalui PRUHealth Friend, pihaknya berupaya mendampingi, sehingga nasabah dapat menjalani perawatan dengan lebih tenang dan fokus pada pemulihan.

Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) melaporkan kinerja industri asuransi jiwa 2025 yang stabil, menunjukkan komitmen perlindungan pemegang polis di tengah tantangan ekonomi, dengan pertumbuhan pendapatan signifikan.

BPJS Kesehatan dan BRIN resmi menjalin kerja sama riset inovasi kesehatan, memperkuat program JKN. Apa saja poin penting dari kolaborasi strategis Kerja Sama BPJS BRIN ini untuk masa depan layanan kesehatan?

Mandiri Inhealth Bantu Renovasi Fasilitas umum dan tempat ibadah di Sibolga dan Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, sebagai bagian dari komitmen kepedulian sosial pascabencana.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara intensif memantau Dampak Gempa M 7,6 di Sulawesi Utara dan Maluku Utara terhadap sektor asuransi serta dana pensiun, menunggu data validasi klaim kerugian.

Klaim IFG Life dan Mandiri Inhealth mencapai Rp10,7 triliun untuk lebih dari 1,1 juta peserta di tahun 2025. Ini menegaskan komitmen kuat dalam menghadirkan perlindungan asuransi yang nyata bagi masyarakat.

Menteri P2MI Mukhtarudin memastikan negara hadir dan bertanggung jawab mengawal seluruh Hak Pekerja Migran Indonesia (PMI) Reza Valentino Simamora yang wafat di Korea Selatan, termasuk klaim asuransi dan sisa gaji.

Pengamat menilai Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) adalah opsi vital bagi petani kecil menghadapi risiko gagal panen akibat cuaca ekstrem, meski tantangan administrasi masih menjadi kendala yang perlu diatasi.

Baru-baru ini, perusahaan juga telah membayarkan klaim senilai Rp1,4 miliar kepada ahli waris pemegang polis nasabah Asuransi Pelita.

IFG Life menghadirkan akses pengajuan klaim melalui Customer Center dan kantor representatif yang tersebar di 20 kota di berbagai wilayah Indonesia.