AHY: Truk ODOL Kerap Jadi Penyebab Kecelakaan, Ini Tidak Bisa Dibiarkan

AHY mengatakan, pemerintah berkomitmen untuk menghindari segala bentuk kecelakaan lapangan, apalagi sampai berakibat fatal.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menaruh perhatian terhadap kendaraan berlebih kapasitas dan muatan, alias truk ODOL yang kerap menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

AHY mengatakan, pemerintah berkomitmen untuk menghindari segala bentuk kecelakaan lapangan, apalagi sampai berakibat fatal. Oleh karenanya, dia ingin tegas untuk menertibkan truk ODOL.

Seolah tak ingin main-main, AHY menegaskan sikapnya kepada pengusaha dan pemilik truk, yang masih kerap abai terhadap ketentuan soal angkutan logistik. 

"Truk-truk ODOL, over dimension overload ini seringkali mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Ini tidak bisa dibiarkan," seru AHY di Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta, Sabtu (1/3).

"Kita ingin memastikan, bahwa bukan hanya pengemudi, tapi juga para owner bertanggung jawab. Jangan sampai truk-truknya berlebihan kapasitas, terutama di jalan-jalan yang padat penduduk dan padat pengemudi, bisa menyebabkan kecelakaan di jalan," tegasnya. 

Kemenhub Segera Batasi Lalin Truk Besar

Komitmen senada turut disampaikan Menteri Perhubungan (Menhub), Dudy Purwagandhi. Dalam waktu dekat, Kemenhub juga bakal melakukan pembatasan terhadap lalu lintas truk angkutan besar di musim mudik Lebaran 2025. 

"Kalau ODOL di masa mudik itu kan nanti ada pembatasan untuk mobilisasi angkutan besar. Tapi untuk ke depan ODOL akan kita tertibkan," kata Dudy di tempat yang sama. 

Dudy pun berkomitmen untuk menerapkan skema Zero ODOL yang sudah terlewat sejak beberapa tahun lalu. Sayangnya, ia belum bisa membeberkan apa saja kendala dalam aksi pemberantasan truk ODOL ini. 

"Itu yang akan kita terapkan. Semula zero ODOL tuh di tahun 2023 mustinya sudah terlaksanakan. Ini akan kita terapkan," ujar dia.

Menhub dan Menperin Sepakat Terapkan Zero ODOL

Sebelumnya, Menhub Dudy Purwagandhi dan Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang telah Kartasasmita menyepakati untuk segera melaksanakan penerapan Zero ODOL, atau nihil kendaraan berlebih muatan di lapangan tanpa tahapan tambahan. 

Tujuannya, untuk meningkatkan keselamatan transportasi dan efisiensi distribusi logistik nasional.

"Kami dari Kementerian Perhubungan mengucapkan banyak terima kasih dan mengapresiasi Kementerian Perindustrian. Setelah sekian lama kami melakukan rapat intensif, akhirnya kami sepakati bahwa penerapan Zero ODOL harus segera dilaksanakan di lapangan," ujar Dudy beberapa waktu lalu.

Dudy juga menegaskan bahwa keluhan masyarakat terkait kendaraan ODOL telah didengar oleh pemerintah, dan langkah konkret segera diambil untuk mengatasinya.

"Apa yang menjadi keluhan masyarakat, kami dari pemerintah sangat mendengar. Ini adalah wujud dari komitmen kami untuk memastikan keselamatan transportasi, khususnya transportasi darat. Oleh karena itu, kami sepakat bahwa penerapan Zero ODOL akan segera kita laksanakan tanpa tahapan lagi," tegasnya.

Lebih lanjut, Dudy juga menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam memastikan keberhasilan kebijakan ini. 

"Kami juga akan bekerja sama dengan stakeholder lain yang berkaitan dengan penerapan Zero ODOL, termasuk Kepolisian RI, Kementerian Perdagangan, dan pemerintah daerah. Sinergi ini penting untuk memastikan kebijakan berjalan dengan efektif di seluruh Indonesia," tambahnya.

Dukungan Industri

Sementara Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan dukungan penuh terhadap kebijakan ini. Sebagai bagian dari tanggung jawab sektor industri dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan berkelanjutan.

"Kami selalu mendukung penerapan peraturan Zero ODOL. Ini kesadaran kami dalam menciptakan Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan (K3L) di lapangan dan juga termasuk di sektor industri," jelas Agus.

Dengan adanya kesepakatan ini, pemerintah berharap kebijakan Zero ODOL dapat segera diterapkan secara efektif. Sehingga meningkatkan keselamatan jalan, mengurangi dampak buruk terhadap infrastruktur, dan meningkatkan efisiensi distribusi logistik di Indonesia.