5 Juta Buruh Ancam Mogok Kerja Jika Pemerintah Tetap Naikkan PPN Jadi 12 Persen

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal menilai, kebijakan Upah Sektoral Jawa Barat Makin merugikan.

Mobilisasi massa kali ini dilakukan dengan cara yang tidak biasa. Para buruh dari wilayah Pantura hingga Priangan Timur memilih menggunakan sepeda motor.

Presiden KSPI, Said Iqbal, menyatakan bahwa aksi demonstrasi akan dilaksanakan paling cepat pada 29 Desember 2025, dengan tujuan Istana Presiden dan Balai Kota.

Presiden KSPI, Said Iqbal, mengungkapkan bahwa aksi demonstrasi buruh akan dilakukan paling lambat pada 29 Desember 2025, berkaitan dengan UMP tahun 2026.

Menurut buruh, definisi kehidupan layak haruslah mengacu kepada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2020.

Diperkirakan sekitar 100.000 pekerja dari Jabodetabek akan berunjuk rasa, sedangkan 1 juta pekerja lainnya di 38 provinsi.

Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), menjelaskan latar belakang di balik keputusan kenaikan upah sebesar 8,5% hingga 10,5%.

Turunnya penjualan kendaraan bermotor, semen, dan anjloknya okupansi hotel disebut sebagai bukti nyata melemahnya konsumsi rumah tangga.

Selama lima tahun terakhir, terutama pada tahun pertama, upah minimum tidak mengalami kenaikan di seluruh Indonesia.

Said Iqbal mengimbau para bacapres untuk berhati-hati dalam berpendapat khususnya terhadap isu upah.

Kenaikan upah tersebut disandarkan dengan posisi Indonesia saat ini, yang sudah masuk ke dalam Middle Income Country.

Hampir 1.000 penerbangan dibatalkan di Prancis pada Jumat, setengahnya di bandara Nice.

Pengusaha yang diwakili Apindo DKI menginginkan kenaikan upah minimum berkisar 3-4 persen.

Hasil dari pekerjaannya kemudian dipakai untuk membiayai aksi anarkis salah satunya membuat bom molotov.

Pelaku tergabung ke dalam kelompok bernama Bandung Selatan Ayaan yang berasal dari kawasan Baleendah dan Banjaran di Kabupaten Bandung.

Polda Metro Jaya sebelumnya mendeteksi dini sejumlah kelompok diduga ingin merusuh dan menyusup ke dalam demo buruh di Jakarta dengan mengamankan 101 orang.

Dialog langsung antara kepala negara dan kelompok masyarakat menjadi penting untuk menangkap respons riil atas pelaksanaan program pemerintah di lapangan.

Enam tersangka itu masih berstatus sebagai pelajar atau mahasiswa.

Enam orang ditetapkan tersangka itu berinisial MRN, MRA, RS, MFNA, FAP, dan HIS. Enam tersangka itu masih berstatus pelajar.