Keras, Rieke 'Oneng' Minta Prabowo Subianto Usut Tuntas Pagar Laut Bekasi ada Zona Energi

Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka ikut angkat bicara soal polemik pagar laut di Kabupaten Bekasi.

Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka ikut angkat bicara soal polemik pagar laut di Kabupaten Tangerang. Dia memaparkan kritik kerasnya mengenai penyelesaian konflik yang terjadi.

Menurutnya, pemerintah tak perlu tanggung-tanggung dalam menghadapi permasalahan di lokasi. Dia pun berujar jika berada satu lini dengan Presiden Prabowo Subianto untuk mengusut tuntas para pelaku dari pemagaran laut.

Bahkan, Rieke ikut berbicara langsung dengan Gubernur Jawa Barat terpilih Dedi Mulyadi agar pemerintah dapat segera bertindak. Berikut ulasan selengkapnya.

Rieke Minta Usut Tuntas

Rieke belum lama ini dalam akun Instagram pribadinya @riekediahp mengungkap soal pendapatnya mengenai polemik pagar laut yang diduga membentang seluas lebih dari 30 km di Kabupaten Tangerang dan Bekasi.

Dia mendesak pemerintah untuk segera mengusut dan mengungkap pelaku pemagaran laut yang kini tengah ramai menjadi sorotan publik.

Sebab, dia menyayangkan potensi sumber energi dan sumber daya alam yang tertutup lantaran adanya pagar laut.

"Dukung Presiden @Prabowo usut tuntas, adili siapa pun pelaku pemagaran laut, termasuk di #kabupatenbekasi. Di Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi di laut yang berdasarkan tata ruang telah ditetapkan sebagai zona energi PLTU, PLN. Dua perusahaan yang terlibat, yaitu PT TRPN dan PT MAN di kawasan 80% zona energi," tulisnya, demikian dikutip dari keterangan unggahan.

Rieke menambahkan, polemik tersebut diungkapnya memerlukan penjelasan khusus dari eks Gubernur Jawa Barat periode 2018-2023 Ridwan Kamil mengenai pemberian izin hingga pelaku pemagaran dapat memperoleh sertifikat resmi.

"Semoga Bapak @ridwankamil dapat membantu menjelaskan bagaimana Pemerintah Provinsi Jawa Barat @jabarprovgoid dapat memberi ijin, meskipun tidak sesuai dengan tata ruang? Berapa uang yang sudah digelontorkan pengusaha dan kemana aliran uang tersebut?" imbuhnya.

Meski demikian, politisi PDIP itu mengungkap keyakinan dirinya soal sikap tegas Presiden Prabowo yang bakal mengusut tuntas pagar laut di Tangerang tersebut.

"Saya yakin Presiden @prabowo mampu bertindak tegas kepada siapa pun yang ‘mencederai laut’ NKRI dan tidak akan ragu menangkap dan mengadili siapa pun yang teribat di Kementerian terkait, di Pemerintah Daerah Provinsi Jabar dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi," tegasnya.

Bertemu Gubernur Jabar Terpilih

Politikus yang juga dikenal sebagai aktris kondang mengatakan bawah telah mendengar langsung sikap dari Gubernur Jawa Barat terpilih Dedi Mulyadi.

Dalam pertemuan legislatif daerah dan Pemprov Jabar, Rieke secara khusus mendengar ucapan Dedi soal polemik pagar laut.

Selain bakal mengusut tuntas akar permasalahan hingga mengungkap pelaku, dalam kesempatan itu Dedi juga turut berusaha menjelaskan soal detail kerjasama yang melibatkan sejumlah perusahaan swasta dan Dinas Kelautan.

"Pak Gub, bagaimana ini soal pagar laut di Bekasi?" katanya.

"Perjanjiannya itu antara Dinas Kelautan dengan swasta. Sama Pemprov dua koma sekian miliar. Dan saya akan mengejar darimana dasarnya mereka punya sertifikat. Bagi saya adalah laut itu tidak boleh dimiliki siapapun," tegas Dedi.

Sebelumnya, masyarakat pesisir Kabupaten Tangerang dihebohkan dengan adanya pagar laut. Sebab, pagar yang terbuat dari bambu itu disinyalir terbentang hingga 30,16 kilometer yang mencakup enam kecamatan dan 16 desa di Kabupaten Tangerang.

Munculnya pagar bambu tersebut membuat para nelayan di sekitar Karang Serang, Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang, khawatir dengan mata pencahariannya. Selain telah menutup akses para nelayan, pagar juga melenyapkan ikan yang ada di tempat berdirinya bambu itu.

Video