Rieke Soroti Framing Suap Ijon Bekasi di Tengah Perjuangan Data Dasar Negara

Anggota DPR Rieke Diah Pitaloka menegaskan RUU Satu Data Indonesia krusial untuk kedaulatan data nasional. Regulasi ini akan mengintegrasikan data pemerintah, menjadi fondasi kebijakan terpadu.

Rieke menyampaikan apresiasi atas langkah cepat Kementerian Sosial yang telah menandatangani reaktivasi kepesertaan tersebut.

Menurut Rieke, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam menyusun data kebencanaan yang akurat dan terpadu.

Ia menekankan pentingnya data dasar negara yang presisi sebagai langkah strategis mencegah praktik korupsi.

Rieke Diah Pitaloka alias Oneng, mewanti-wanti terhadap kehadiran Koperasi Desa Merah Putih

"Ini saya live biar sengaja supaya ada follow up. Kalau masih tidak ada follow up sungguh terlalu," ujar Rieke

Rieke menambahkan pendataan tersebut menggunakan uang DPR, yang kemudian data tersebut diserahkan kepada kementerian secara gratis.

DPR RI menggelar Sidang Paripurna Ke-23 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024-2025 di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (8/7).

Anggota DPR RI fraksi PDIP Ario Bimo meminta MKD tidak memproses aduan tersebut.

Rieke diadukan Alfadjri Aditia Prayoga terkait dugaan pelanggaran etik.

PDIP membela Rieke Diah Pitaloka yang dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI setelah mengkritik kebijakan kenaikan PPN yang menjadi 12 persen.

Rieke juga sudah menerima panggilan sidang yang disampaikan dalam surat MKD itu berdasarkan aduan dari Alfadjri Aditia Prayoga tertanggal 20 Desember 2024.

Menurutnya, kasus ini melanggar hak asasi manusia dan kejahatan luar biasa yang tidak boleh dianggap remeh oleh siapapun.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Kementerian Imigrasi.

Usulan tambahan anggaran Kementerian HAM sebesar Rp492,9 miliar memperlihatkan adanya dua agenda yang berjalan secara bersamaan.

Sepak bola terbesar di dunia itu tidak seharusnya dipandang sebatas kompetisi olahraga, melainkan ruang bersama yang mampu mempertemukan bangsa-bangsa.

Ia menekankan pentingnya keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak korban.

Kondisi tersebut dinilai telah memperparah persoalan kelebihan kapasitas lapas, sehingga pemerintah didorong segera menerbitkan peraturan presiden.

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menggelar pelatihan untuk ASN guna memperkuat literasi keamanan informasi, memastikan integritas dan kerahasiaan data negara di era digital.

Anggota DPR RI mengusulkan Bali menjadi percontohan Sistem Imigrasi Terintegrasi. Hal ini penting untuk meningkatkan pengawasan WNA dan investasi di Pulau Dewata yang memiliki mobilitas tinggi, sekaligus menjaga kedaulatan negara.

Kementerian PPN/Bappenas menegaskan arah penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) harus menuju sektor bernilai tambah tinggi, didukung tata kelola terintegrasi dan perlindungan komprehensif, untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan PMI.

Wakil Gubernur Banten menyerukan partisipasi aktif masyarakat dalam Sensus Ekonomi 2026, menekankan pentingnya data jujur untuk perencanaan pembangunan daerah yang lebih tepat sasaran dan akurat.

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur berupaya keras menaikkan Indeks Pembangunan Statistik dari predikat Kurang menjadi Cukup pada tahun 2026, melalui evaluasi berkelanjutan dan penguatan tata kelola data.

Badan Pusat Statistik (BPS) Banggai Kepulauan meluncurkan program Desa Cantik 2026 untuk meningkatkan pengelolaan data di tingkat desa, guna mendukung pembangunan daerah yang lebih akurat dan tepat sasaran.