Inggris Perketat Aturan Konten Media Sosial, jika Melanggar Platform Kena Denda

Larangan penggunaan media sosial bagi anak-anak di Inggris akan mengikuti pola yang telah diterapkan di Australia.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memanggil Meta dan Google atas ketidakpatuhan terhadap PP Tunas, menegaskan pentingnya Pelindungan Anak di Platform Digital dan penerapan sanksi administratif yang berlaku.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 atau PP Tunas Batasi Media Sosial Anak di bawah 16 tahun mulai berlaku, mendapat dukungan penuh dari orang tua yang cemas akan dampak digital.

Pemerintah resmi memberlakukan Permen Komdigi Nomor 9 Tahun 2026, menunda akses media sosial anak di bawah 16 tahun pada platform berisiko tinggi sebagai upaya perlindungan anak digital.

Platform X telah menuntaskan pembayaran denda administratif hampir Rp80 juta kepada pemerintah Indonesia terkait keterlambatan moderasi konten pornografi, sebuah langkah kepatuhan penting.

Proses penegakan kepatuhan melalui SAMAN meliputi beberapa tahap, pertama Surat Perintah Takedown. PSE UGC wajib menurunkan URL yang dilaporkan dalam perintah.

Perubahan kepemimpinan kembali mewarnai politik Inggris.

Kecelakaan kereta api di Bedford, Inggris, menewaskan seorang masinis dan menyebabkan puluhan orang mengalami luka.

Seorang anggota parlemen Inggris mendesak dilakukannya penyelidikan terhadap puluhan badan amal tersebut.

Anjing ini telah menemani pemiliknya selama dua dekade.

Disebutkan bahwa kurang dari dua bulan berlalu antara pengujian sistem tersebut dan penerapannya.

Bagaimana tanggapan Perdana Menteri Inggris terhadap tuntutan agar ia mengundurkan diri? Berikut penjelasannya secara lengkap.

Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) diberi tenggat waktu tiga bulan untuk memenuhi kewajiban sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Tunas, dengan Komdigi memberikan sanksi bagi yang belum mencapai kepatuhan PSE PP Tunas.

Raksasa teknologi Meta kini batasi usia pengguna untuk Facebook, Instagram, dan Threads di Indonesia, menyesuaikan diri dengan Peraturan Pemerintah (PP) Tunas demi perlindungan anak di platform digital.

Praktisi pendidikan menilai PP Tunas Perlindungan Anak menjadi langkah konkret pemerintah mengatasi risiko media sosial, mulai dari cyberbullying hingga penurunan prestasi akademik, demi masa depan anak-anak.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 atau PP Tunas mulai berlaku, menuai beragam respons dari orang tua dan remaja terkait perlindungan anak di ruang digital. Simak pandangan mereka.

Pemerintah siap memberlakukan PP TUNAS mulai 28 Maret 2026 untuk memperketat perlindungan anak digital, menetapkan batas usia 16 tahun dan sanksi tegas bagi platform yang tidak patuh.

Platform X resmi menetapkan batas usia minimum pengguna di Indonesia menjadi 16 tahun sebagai respons terhadap PP Tunas, demi menciptakan ruang digital yang aman bagi anak.