Anak Digital

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) akan memperketat pembatasan medsos anak dengan aturan turunan PP Tunas, menyikapi fenomena "anak gadget" yang mengkhawatirkan dan demi perlindungan anak-anak di Jawa Barat.

Ulama kharismatik Lebak menyambut baik Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 atau PP Tunas. Kebijakan ini diharapkan menjadi fondasi penting untuk mencetak generasi berakhlak dan berkarakter di era digital.

Praktisi pendidikan menilai PP Tunas Perlindungan Anak menjadi langkah konkret pemerintah mengatasi risiko media sosial, mulai dari cyberbullying hingga penurunan prestasi akademik, demi masa depan anak-anak.

Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Kabupaten Nagan Raya menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan pembatasan medsos bagi anak di bawah 16 tahun, langkah krusial cegah perundungan siber dan jaga mental anak.

Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) Kudus menyatakan dukungan terhadap kebijakan pembatasan medsos untuk anak di bawah 16 tahun, menyusul maraknya kasus pelecehan seksual yang berawal dari platform digital.

Pemerintah segera mengkaji dampak Peraturan Pemerintah (PP) Tunas terhadap kesehatan mental anak, menyusul kekhawatiran akan paparan platform digital yang berisiko.

Pemerintah melalui PP Tunas dan regulasi Komdigi terbaru berupaya mengajak anak-anak merayakan Lebaran Sehat, menyeimbangkan tradisi silaturahmi dengan tantangan ruang digital.

Komdigi memastikan kebijakan pelindungan anak di ruang digital dirancang untuk mendorong inovasi yang bertanggung jawab, bukan membatasi, melalui penerapan fitur keamanan sejak awal.

Densus 88 AT Polri semakin intensif melakukan pencegahan radikalisme digital yang menyasar anak-anak melalui media sosial dan game online. Simak bahaya dan upaya perlindungannya.

Pakar Firman Kurniawan membagikan kiat penting bagi orang tua untuk mendampingi anak bermain game online secara sehat. Hindari kecanduan dengan pemahaman dan keseimbangan aktivitas anak.