Ramai-Ramai Parlemen Tuntut PM Inggris Keir Starmer Mundur, Ini Penyebabnya

Bagaimana tanggapan Perdana Menteri Inggris terhadap tuntutan agar ia mengundurkan diri? Berikut penjelasannya secara lengkap.

Sebanyak 60 lebih anggota parlemen mendesak agar Perdana Menteri Inggris Keir Starmer (63) mundur. Jumlah tersebut dari total 403 anggota Partai Buruh.

Desakan itu muncul lantaran kecewa terhadap Starmer yang dinilai janji menjadikan partai lebih berani dan baik tidak terbukti. Padahal, mereka mengharapkan ada perubahan yang nyata di bawah kepemimpinan Starmer.

Menjawab desakan itu, Starmer menegaskan komitmen untuk membuktikan kritikan terhadapnya adalah salah, Senin (12/5).

Seperti yang dilaporkan oleh CNA, di antara para pengkritik tersebut, terdapat empat ajudan pemerintah yang memilih untuk mengundurkan diri dari posisi mereka.

Joe Morris, yang sebelumnya menjabat sebagai sekretaris pribadi parlemen untuk Menteri Kesehatan Wes Streeting, yang juga diperkirakan akan menantang kepemimpinan Starmer, menyatakan dalam unggahan di X bahwa kini sudah jelas bahwa Perdana Menteri tidak lagi memiliki kepercayaan publik untuk memimpin perubahan tersebut.

Selain itu, ajudan lain, Tom Rutland, yang bekerja untuk Menteri Lingkungan Emma Reynolds, mengungkapkan bahwa Starmer telah kehilangan wibawa di kalangan anggota parlemen Partai Buruh dan tidak akan dapat memulihkannya kembali. Sesuai dengan aturan partai, seorang penantang memerlukan dukungan dari 81 anggota parlemen Partai Buruh, yang setara dengan sekitar 20 persen dari total anggota partai di parlemen, untuk memulai pemilihan pemimpin baru.

Namun, langkah ini berpotensi memicu konflik internal yang besar, karena anggota parlemen dari berbagai kubu di partai diperkirakan akan bersaing untuk mendukung kandidat pilihan masing-masing atau mempertahankan posisi Starmer.

Ragu terhadap Starmer

Keberhasilan Keir Starmer sebagai Perdana Menteri dimulai pada Juli 2024, setelah ia meraih kemenangan besar dalam pemilu. Kemenangan tersebut menandai akhir dari 14 tahun pemerintahan Partai Konservatif yang ditandai oleh kebijakan penghematan, konflik internal terkait Brexit, serta penanganan Covid-19. Namun, sejak menjabat, Starmer sering kali dianggap melakukan kebijakan yang kontroversial. Ia juga terlibat dalam skandal yang berkaitan dengan penunjukan dan pemecatan Peter Mandelson sebagai duta besar Inggris untuk Washington, setelah terungkap hubungan Mandelson dengan pelaku kejahatan seksual, Jeffrey Epstein.

Di sisi lain, Starmer belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang dapat meringankan beban biaya hidup yang tinggi bagi masyarakat Inggris. Meskipun demikian, ia mendapat pujian karena keberaniannya menolak tekanan dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, terkait isu Iran.

Namun, pekan lalu, hasil pemilu lokal dan regional menunjukkan penilaian buruk terhadap 22 bulan kepemimpinan Starmer, di mana partai sayap kanan Reform UK dan Partai Hijau mendapatkan dukungan yang meningkat, sementara Partai Buruh kehilangan banyak suara.

Partai Buruh juga kehilangan kendali atas parlemen daerah Wales kepada partai nasionalis Plaid Cymru untuk pertama kalinya sejak lembaga itu dibentuk pada tahun 1999. Selain itu, mereka gagal memperkecil jarak dari Scottish National Party di Parlemen Skotlandia. Dalam pidatonya pada hari Senin, Starmer mengakui bahwa banyak masyarakat yang merasa frustrasi dengan kondisi negara, politik, dan kepemimpinannya.

"Saya tahu ada pihak-pihak yang meragukan saya dan saya tahu saya harus membuktikan mereka salah dan saya akan melakukannya," ungkap Starmer.

Ia berkomitmen untuk mengambil langkah-langkah yang lebih signifikan, bukan hanya perubahan bertahap, terutama dalam hal pertumbuhan ekonomi, hubungan yang lebih erat dengan Eropa, dan energi. Starmer juga berjanji untuk menasionalisasi penuh British Steel.

Dalam kritiknya terhadap Brexit, ia menyatakan bahwa keluarnya Inggris dari Uni Eropa pada tahun 2020 telah membuat negara itu menjadi lebih miskin, lebih lemah, dan kurang aman.

Menurut Starmer, pemimpin Reform UK, Nigel Farage, yang dianggap berpotensi menjadi perdana menteri di masa depan adalah seorang oportunis dan penipu. Ia menilai kampanye pro-Brexit yang dipimpin Farage telah menipu Inggris. "Jika kita tidak berhasil memperbaiki keadaan ini, negara kita akan menuju jalan yang sangat gelap," tegasnya.

Kumpulkan Nama Anggota Parlemen

Setelah pidato tersebut, anggota parlemen Catherine West, yang sebelumnya mengancam akan memicu tantangan kepemimpinan pada hari Senin, menyatakan bahwa ia sedang mengumpulkan nama-nama anggota parlemen Partai Buruh yang ingin agar Starmer menetapkan jadwal pemilihan pemimpin baru pada bulan September.

Starmer menegaskan bahwa ia akan melawan setiap upaya untuk menggulingkannya, dan memperingatkan bahwa Partai Buruh tidak akan pernah dimaafkan oleh pemilih jika mengulangi kekacauan yang pernah terjadi di pemerintahan Konservatif sebelumnya.

Sejak tahun 2010, Partai Konservatif telah mengalami pergantian lima perdana menteri, termasuk tiga orang dalam waktu hanya empat bulan pada tahun 2022. Selama ini, beredar rumor bahwa Menteri Kesehatan Streeting dan mantan wakil perdana menteri Angela Rayner dapat mencoba menggantikan Starmer.

Namun, keduanya tidak sepenuhnya populer di kalangan anggota Partai Buruh. Rayner, yang belum secara terbuka meminta Starmer untuk mundur, menyatakan dalam pidatonya pada hari Senin bahwa "apa yang sedang kita lakukan tidak berhasil dan itu perlu diubah."

Tokoh lain yang juga banyak disebut sebagai calon kuat pengganti Starmer adalah Andy Burnham. Namun, saat ini ia tidak dapat maju menantang karena tidak memiliki kursi di parlemen. Belum adanya sosok pengganti yang benar-benar kuat membuat Starmer masih berpeluang bertahan, terutama karena pemilu umum berikutnya diperkirakan baru akan digelar pada tahun 2029.

Starmer dijadwalkan untuk memaparkan rencana legislasi yang lebih rinci dalam pidato resmi Raja Charles III di parlemen pada hari Rabu (12/5).