Israel Geram Serangan Warga Yahudi Meningkat di Inggris, Tuding PM Keir Starmer Tak Becus
Rentetan serangan antisemit di London Utara, resmi disebut sebagai darurat nasional yang mengancam stabilitas Inggris.
Perdana Menteri Keir Starmer kini berada di bawah tekanan hebat.
Rentetan serangan antisemit di London Utara, resmi disebut sebagai darurat nasional yang mengancam stabilitas Inggris.
Mengutip DailyMail, Kamis (30/4/2026), pemerintah Israel bahkan melontarkan kritik pedas, menyebut Starmer tak lagi bisa mengeklaim situasi terkendali setelah dua warga Yahudi menjadi korban penusukan di kawasan Golders Green.
Detik-Detik Serangan Berdarah
Kejadian berlangsung cepat. Shloime Rand (34) menderita luka tusuk di dada yang nyaris mengenai organ vitalnya.
Hanya berselang menit, Moshe Shine (76) menjadi sasaran berikutnya. Ia ditikam di bagian leher saat sedang menunggu bus, hanya berjarak 400 meter dari lokasi serangan pertama.
Ketegangan makin memuncak karena pelaku, seorang pria berusia 45 tahun kelahiran Somalia, ternyata merupakan residivis dengan riwayat kekerasan serius dan gangguan mental.
Ironisnya, pelaku diketahui pernah masuk dalam Prevent, program deradikalisasi milik pemerintah.
Ancaman Nyata
Penangkapan pelaku berlangsung dramatis melibatkan organisasi keamanan komunitas Yahudi, Shomrim, sebelum polisi melumpuhkannya dengan taser. Namun, penangkapan ini tidak meredam amarah publik.
Di lokasi kejadian, teriakan "Starmer Mundur" menggema, menyasar sang Perdana Menteri dan Wali Kota London, Sadiq Khan.
Kepala Rabbi Inggris Ephraim Mirvis bersama pejabat khusus antisemitisme dari pemerintahan Donald Trump serentak menyerukan "cukup sudah".
Kritikan tajam juga datang dari pemimpin oposisi Kemi Badenoch yang menilai pemerintah gagal melindungi warga Yahudi.
"Ini bukan lagi tren yang meningkat, ini adalah ancaman nyata," tegasnya.
Sebelumnya, Jonathan Hall, peninjau independen undang-undang terorisme, melabeli gelombang serangan ini sebagai ancaman keamanan terbesar yang dihadapi Inggris sejak pandemi Covid-19.
Situasi ini diperparah dengan fakta bahwa keluarga korban belum mendapat kontak resmi dari Downing Street, meski pemerintah AS justru sudah bergerak lebih cepat karena salah satu korban memiliki kewarganegaraan ganda.