Perdana Menteri (PM) Inggris Keir Starmer baru saja dilantik pada Jumat (5/7) lalu oleh Raja Charles III.
Starmer sah terpilih usai Partai Buruh memenangkan 412 suara dari 650 kursi di parlemen pada Pemilu, Kamis (4/7).
Dirinya akan menggantikan Perdana Menteri Inggris sebelumnya, Rishi Sunak.
Belum genap satu minggu menjabat, Keir Starmer sudah jadi perbincangan usai cuitannya di akun X pribadinya @Keir_Starmer dinilai penuh kemunafikan.
Dalam sebuah komentar, Keir Starmer bereaksi atas unggahan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy di akun X pribadinya @ZelenskyyUa.
Advertisement
Okhmatdyt Children's Hospital in Kyiv. One of the most important CHILDREN’S hospitals not only in Ukraine, but also in Europe. Okhmatdyt has been saving and restoring the health of thousands of children.
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 8, 2024
Now that the hospital has been damaged by a Russian strike, there are… pic.twitter.com/TmRlUmSBri
Keir Starmer mengecam aksi Rusia yang menyasar warga sipil terutama anak-anak yang harus menjadi korban.
Lewat tulisannya, Starmer yang mengatasnamakan pemerintah Inggris berkomitmen untuk tetap berada di pihak Ukraina.
Advertisement
Attacking innocent children. The most depraved of actions.
— Keir Starmer (@Keir_Starmer) July 8, 2024
We stand with Ukraine against Russian aggression - our support won’t falter. https://t.co/Ujb28O48EB
Salah seorang pemilik akun X @TheDryhtscipe mengkritik unggahan Keir Starmer yang menyinggung anak-anak sebagai korban perang.
Ia membalas lewat video yang berisi argumen Keir Starmer saat secara eksplisit memberi dukungan terhadap Israel usai diserang Hamas pada peristiwa 7 Oktober 2023.
"Saya sangat jelas, Israel harus mempunyai hak untuk membela diri dan Hamas memikul tanggung jawabnya dalam pengepungan.”
"Saya pikir Israel mempunyai hak tersebut. Situasi ini sedang berlangsung. Tentu saja semuanya harus dilakukan sesuai hukum internasional tetapi saya tidak ingin menyimpang dari prinsip-prinsip inti bahwa Israel mempunyai hak untuk membela diri dan Hamas memikul tanggung jawab," kata Keir Starmer sebelum dilantik Perdana Menteri Inggris.
Advertisement
Kecaman Keir Starmer terhadap serangan Rusia yang membuat anak-anak Ukraina menjadi korban seakan menggambarkan rasa iba hatinya kepada mereka.
Padahal bila ditarik lebih jauh, jumlah korban anak-anak akibat kebrutalan Israel ke Palestina lebih banyak dan disebut melebihi konflik global dalam 4 tahun terakhir.
Menurut laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dalam kurun waktu lima bulan, Israel membunuh lebih banyak anak-anak di Gaza dari total anak yang tewas secara global.
Francesca Albanese, pelapor khusus PBB untuk wilayah Palestina yang diduduki Israel memberikan data lain berupa jumlah anak-anak yang tewas akibat serangan Israel.
Jumlah korban anak-anak pada periode Oktober 2023 sampai Februari 2024 mencapai 12.300, sedangkan konflik dunia sejak 2019 telah menewaskan 12.193 anak.
Sejauh ini Inggris pun bersikap tengah dalam menyikapi konflik Israel-Palestina.
Meski pembantaian di depan mata, Inggris justru tetap menjaga 'kemesraan' dengan Israel.
Lewat pernyataan kantor PM Inggris pada Minggu (7/7), Starmer disebut telah berkomunikasi dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk segera melakukan gencatan senjata.
"Dia kemudian menegaskan kebutuhan yang jelas dan mendesak untuk gencatan senjata, pelepasan sandera, serta peningkatan segera volume bantuan kemanusiaan terhadap warga sipil," dikutip Anadolu Agency.
Starmer juga mengucapkan terima kasih kepada Netanyahu atas ucapan selamat yang diberikan kepadanya usai dilantik menjadi PM Inggris yang baru.
Advertisement
Dirinya pun berharap bisa lebih memperdalam hubungan akrab antara Inggris dan Israel.
Setelah melakukan komunikasi dengan Netanyahu, Starmer juga sempat kontak dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas guna membahas situasi terkini.
Inggris terus memprioritaskan gencatan senjata, pelepasan para sandera, peningkatan dan percepatan bantuan kemanusiaan, serta dukungan finansial terhadap Otoritas Palestina.
"Sambil membahas pentingnya reformasi dan memastikan legitimasi internasional untuk Palestina, Perdana Menteri mengatakan bahwa kebijakannya yang sudah berjalan lama mengenai pengakuan untuk berkontribusi pada proses perdamaian tidak berubah. Dan itu merupakan hak warga Palestina yang tak terbantahkan," ungkap Kantor PM Inggris.