Israel Diguncang Demo Besar Kaum Ultra-Ortodoks Tolak Wajib Militer

Tindakan protes ini berpotensi mengguncang stabilitas pemerintahan Netanyahu.

Pada hari Kamis, 30 Oktober 2025, puluhan ribu pria ultra-Ortodoks berkumpul di pintu masuk Yerusalem, menciptakan lautan hitam sebagai bentuk protes terhadap rencana wajib militer yang ditujukan kepada mereka. Dalam aksi tersebut, mereka bernyanyi, bertepuk tangan, dan mengangkat spanduk yang menyatakan bahwa mereka lebih memilih dipenjara daripada harus menjalani kewajiban militer.

Untuk mengatasi situasi ini, Israel menutup jalan raya utama yang menuju Yerusalem dan mengerahkan lebih dari 2.000 petugas keamanan, sementara kerumunan besar dari kaum ultra-Ortodoks memenuhi jalan-jalan kota.

Menurut pernyataan polisi, "Seorang remaja tewas dalam protes yang sebagian besar berlangsung damai setelah terjatuh dari gedung yang sedang dibangun di dekat lokasi demonstrasi," seperti yang dilaporkan oleh Associated Press.

Hanya laki-laki

Aksi protes ini menyebabkan hampir seluruh aktivitas kota terhenti, dengan jalan-jalan ditutup dan layanan transportasi umum terganggu akibat banyaknya orang yang berkumpul. Mengingat adanya aturan ketat mengenai kesopanan yang melarang percampuran antara pria dan wanita yang belum menikah, protes ini dihadiri sepenuhnya oleh laki-laki, kecuali di satu area kecil yang disediakan khusus untuk perempuan.

Para demonstran bahkan mengusir seorang reporter perempuan dari Channel 12 Israel yang berusaha meliput jalannya protes tersebut. Setelah beberapa jam, pihak kepolisian terpaksa menggunakan meriam air untuk membubarkan kerumunan demonstran.

Siapa sebenarnya Kaum Ultra-Ortodoks?

Dalam konteks sosial di Israel, komunitas Yahudi ultra-Ortodoks dikenal dengan sebutan haredi (jamak: haredim). Mereka adalah kelompok yang sangat ketat dalam menjalankan ajaran serta tradisi Yahudi, dan berusaha untuk menjauhkan diri dari pengaruh modernitas serta budaya sekuler. Terdapat sekitar 1,3 juta orang Yahudi ultra-Ortodoks, yang merupakan sekitar 13 persen dari total populasi Israel, yang menolak untuk mengikuti wajib militer.

Mereka meyakini bahwa belajar secara penuh waktu di lembaga pendidikan agama adalah kewajiban utama yang harus dijalankan. Pengecualian dari wajib militer bagi kelompok ini telah diterapkan sejak Israel didirikan pada tahun 1948, ketika hanya sejumlah kecil cendekiawan yang dibebaskan dari dinas militer. Namun, seiring dengan pengaruh partai-partai religius yang kuat secara politik, jumlah orang yang mendapatkan pengecualian tersebut meningkat pesat dalam beberapa dekade terakhir.

Pada tahun 2017, pengadilan memutuskan bahwa pengecualian wajib militer untuk kaum ultra-Ortodoks tidak sah secara hukum. Meskipun demikian, pemerintah Israel terus memperpanjang masa berlaku aturan lama dan menghindari pembahasan mengenai undang-undang baru. Akibatnya, hingga saat ini, undang-undang pengganti yang seharusnya mengatur masalah ini belum juga disahkan. Situasi ini menciptakan ketegangan antara berbagai kelompok di masyarakat Israel, terutama antara kaum religius dan sekuler. Ketidakpastian hukum ini menunjukkan betapa kompleksnya dinamika sosial di Israel, di mana tradisi dan modernitas sering kali bertentangan satu sama lain.

Latar belakang ketegangan

Pengecualian yang luas terhadap kewajiban militer telah memicu kembali perpecahan yang mendalam di kalangan masyarakat Israel, terutama di tengah konflik yang sedang berlangsung di Gaza. Sejak dimulainya perang, lebih dari 900 tentara telah kehilangan nyawa.

Banyak tentara cadangan telah menjalani tugas selama ratusan hari dalam beberapa periode penugasan, dan militer terus-menerus memperingatkan bahwa kebutuhan akan lebih banyak tentara sangat mendesak untuk menjaga pertahanan Israel. Pada tahun 2025, militer mengumumkan bahwa mereka telah mengirim surat panggilan wajib militer kepada 80.000 pria haredi berusia antara 18 hingga 26 tahun. Namun, menurut data dari pihak militer, pada tahun sebelumnya, kurang dari 3.000 pria haredi yang benar-benar mendaftar untuk bertugas.

Akar Politik dan Dampak terhadap Pemerintahan Netanyahu

Pengecualian dari kewajiban militer yang diberikan kepada kelompok ultra-Ortodoks telah menciptakan perpecahan yang signifikan dalam masyarakat Israel dan kini menjadi ancaman serius bagi pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

Netanyahu sangat bergantung pada partai-partai ultra-Ortodoks untuk menjaga stabilitas pemerintahannya, tetapi upaya mereka untuk meloloskan undang-undang yang secara permanen membebaskan warga ultra-Ortodoks dari kewajiban militer dapat menggulingkan pemerintahnya dan memicu pemilu dini.

Dua partai ultra-Ortodoks di Israel merupakan bagian penting dari koalisi rapuh Netanyahu sebelum mereka mundur pada musim panas lalu, sebagai bentuk protes terhadap rancangan undang-undang kewajiban militer yang diusulkan. Meskipun demikian, mereka masih sering memberikan dukungan suara kepada Netanyahu, sehingga pemerintahannya masih dapat bertahan.

Tekanan dari para pemimpin haredi untuk mengesahkan undang-undang yang menetapkan pengecualian kewajiban militer secara permanen dapat mengubah dinamika ini. Isu kewajiban militer bagi haredi telah menyebabkan beberapa pemilu dini dalam dekade terakhir, menurut Lahav Harkov, peneliti senior di Misgav Institute for National Security.

Pemilu dijadwalkan berlangsung pada bulan November tahun depan, tetapi ada kemungkinan Netanyahu akan dipaksa untuk mengadakan pemilu dini dalam beberapa bulan mendatang.

Rancangan Undang-Undang tentang Wajib Militer

Penyebab utama demonstrasi yang berlangsung pada hari Kamis adalah keputusan untuk mengajukan rancangan undang-undang wajib militer ke dalam agenda pembahasan di komite Knesset pada minggu depan, meskipun terdapat penolakan yang kuat terhadap rancangan tersebut, termasuk dari partai yang dipimpin oleh Netanyahu. Ini merupakan langkah awal sebelum rancangan undang-undang tersebut dapat disetujui dalam sidang pleno Knesset untuk dilakukan pemungutan suara.

Anggota Knesset dari kelompok haredi hingga saat ini belum berhasil memperoleh dua tuntutan utama mereka: pengecualian permanen dari wajib militer dan peningkatan anggaran untuk komunitas mereka. Hal ini diungkapkan oleh Shuki Friedman, wakil presiden Jewish People Policy Institute, lembaga pemikir yang berbasis di Yerusalem dan merupakan pakar dalam isu-isu haredi.

Sejumlah keputusan dari Mahkamah Agung telah mengurangi anggaran yang memungkinkan pria haredi untuk belajar secara penuh waktu dengan imbalan tunjangan dari pemerintah. Meskipun partai-partai tersebut telah menemukan solusi pendanaan sementara sebagai langkah darurat, tunjangan tersebut semakin terancam keberlanjutannya.

"Ini adalah protes terhadap pemerintah karena bisa menggulingkan koalisi, dan juga terhadap oposisi agar mereka bisa menunjukkan seberapa besar kekuatan mereka," jelas Friedman.

"Dalam komunitas haredi sendiri, para pemimpin khawatir akan munculnya perpecahan karena sebagian orang mulai mendorong pendekatan yang lebih kompromistis terhadap wajib militer." Friedman menambahkan, "Protes ini dimaksudkan sebagai unjuk kekuatan bersama untuk menolak segala bentuk kompromi."