Banyak Pemuda Israel Tolak Ikut Wajib Militer dan Perangi Palestina, Alasannya Bikin Haru

Seorang remaja berusia 18 tahun dengan penampilan yang terlihat sangat muda, penuh dengan semangat idealisme. Ketika remaja Tel Aviv, Tal Mitnick, menolak wajib militer di Israel, dia diadili dan kemudian dibawa ke penjara militer untuk menjalani hukuman 30 hari pada Selasa.

Berdiri sendiri dalam sebuah negara yang sedang berperang adalah keputusan yang sulit. Tetapi, Mitnick dengan tegas mempertahankan keputusannya di pangkalan Tel Hashomer, dekat pagar Gaza di Israel tengah.

Sumber: Al Jazeera

"Saya yakin bahwa tindakan kejam tidak dapat memecahkan masalah kekejaman," ujarnya.

"Serangan kriminal terhadap Gaza tidak akan mengakhiri kekejaman yang dilakukan oleh Hamas. Kekerasan tidak akan menyelesaikan kekerasan. Itulah sebabnya saya menolak."

Pernyataan tersebut muncul di akun Mesarvot, jaringan pendukung yang menghubungkan para penolak wajib militer dalam kampanye melawan pendudukan Israel di wilayah Palestina. Dalam wawancara sebelumnya yang diunggah di akun tersebut, Mitnick menjelaskan sikap universalisnya terhadap konflik tersebut.

Teman-teman datang untuk mendukung Mitnick, memegang spanduk dengan bertuliskan "Anda tidak dapat membangun surga dengan darah," "Mata dibayar mata dan kita semua buta," dan "Tidak ada solusi militer."

Tugas wajib militer bagi sebagian besar warga Israel keturunan Yahudi, dianggap semacam ritus. Dalam masyarakat yang sangat termilitarisasi, mereka yang menolak wajib militer berisiko dianggap pengkhianat.

Secara umum, orang yang menolak mungkin harus menjalani dipenjara dan diharuskan kembali ke pusat perekrutan berulang kali. Beberapa orang akhirnya menjalani bulan-bulan di balik jeruji sebelum akhirnya dibebaskan.

Militer Israel memang memiliki komite penolak berdasarkan alasan keberatan hati nurani, tetapi pembebasan biasanya hanya diberikan atas dasar agama. Misalnya, orang-orang Yahudi ultra-Ortodoks Haredi secara hukum dikecualikan. Menolak untuk bertugas sebagai suatu prinsip politik tidak dianggap sebagai keberatan yang valid.

Pada awal tahun ini, Amnesty International merilis laporan tentang Yuval Dag, seorang pemuda 20 tahun yang telah menyatakan keberatannya secara politik sebelum panggilan. Angkatan bersenjata mengklasifikasikan penolakannya sebagai perbuatan tidak patuh dan menghukumnya 20 hari di penjara militer Neve Tzedek di Tel Aviv.

Amnesty juga menyebut empat individu lainnya, Einat Gerlitz, Nave Shabtay Levin, Evyatar Moshe Rubin, dan Shahar Schwartz, yang ditahan berulang kali pada 2022. Mereka umumnya dihukum lima bulan atau lebih di penjara. 

Pada 2003, sekelompok pilot Angkatan Udara Israel memicu kemarahan nasional ketika mereka menolak untuk berpartisipasi dalam operasi di Tepi Barat dan Gaza. Dalam surat yang mereka kirimkan kepada media, mereka menyebut serangan terhadap wilayah tersebut sebagai "ilegal dan tidak bermoral".

Kasus ini patut dicatat, melibatkan anggota elit tentara seperti Brigadir Jenderal Yiftah Spector, yang dianggap sebagai legenda dalam pasukan karena serangannya terhadap reaktor nuklir Irak pada tahun 1982. Pemerintah menuduh para pilot “sok menangis tersedu-sedu.”

Pada tahun yang sama, pasukan komando elit negara tersebut juga menentang perintah untuk melancarkan serangan terhadap wilayah yang diduduki. Dalam surat mereka, 15 anggota cadangan dari unit Sayeret Matkal, sering dibandingkan dengan SAS tentara Inggris, mengatakan, "Kami tidak akan lagi merusak cap kemanusiaan di dalam kami melalui melaksanakan misi-misi tentara penjajah."

"Di masa lalu, kami berjuang untuk suatu tujuan yang dibenarkan (tetapi saat ini), kami telah mencapai batas penindasan terhadap orang lain."

Menjelaskan penolakannya untuk bertugas di angkatan bersenjata, Dag mengatakan bahwa para prajurit cadangan mengundurkan diri karena takut tinggal di bawah rezim otoriter. Tetapi, katanya, "Kita perlu mengingat bahwa di wilayah yang diduduki tidak pernah ada demokrasi. Dan lembaga anti-demokrasi yang memerintah di sana adalah angkatan bersenjata."

 Pada tahun 2002, Mahkamah Agung Israel memutuskan bahwa memungkinkan prajurit untuk tidak bertugas di wilayah yang diduduki akan "melemahkan ikatan yang mempertahankan kita sebagai suatu bangsa".

Kasus ini diajukan oleh kelompok bernama Keberanian untuk Menolak, yang mengatakan tugas mereka akan melibatkan "menguasai, mengusir, membuat lapar, dan merendahkan seluruh suatu bangsa".