Pemerintahan Perdana Menteri Israel belum berhasil mewajibkan kelompok ultra-Ortodoks (Haredi) untuk mengikuti wajib militer, meski negara itu sedang menghadapi beberapa konflik sekaligus.
Kepala staf militer Israel, Eyal Zamir, pada 25 Maret memperingatkan militer “akan runtuh dari dalam” setelah gagal meloloskan undang-undang untuk merekrut tentara dari kalangan ultra-Ortodoks serta memperpanjang masa wajib militer menjadi 36 bulan.
“Pasukan cadangan tidak akan bertahan, saya mengangkat 10 tanda bahaya,” kata Zamir dalam wawancara dengan Channel 13, seperti dilansir The Cradle, Jumat (27/3).
Advertisement
Peringatan ini muncul saat militer Israel terlibat dalam konflik di Gaza, Iran, dan Lebanon—di mana pasukan Israel sedang menjalankan operasi darat di wilayah selatan Lebanon.
Jika undang-undang yang ada tidak diubah, masa wajib militer justru akan turun menjadi 30 bulan pada Januari 2027, meskipun saat ini terjadi kekurangan ribuan prajurit.
Kabinet Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menghadapi kesulitan politik untuk memperpanjang masa wajib militer, sementara puluhan ribu pria ultra-Ortodoks masih dikecualikan dari wajib militer.
Sebagian warga Israel, khususnya dari kalangan sekuler, merasa keberatan karena kelompok Haredi tidak ikut menanggung beban dalam konflik yang sedang berlangsung.
Advertisement
Zamir menyampaikan pernyataan ini dalam rapat kabinet yang dihadiri perdana menteri, pejabat pertahanan, dan para menteri.
“Dalam waktu dekat, militer tidak akan siap menjalankan tugas rutinnya. Pasukan cadangan tidak akan mampu bertahan,” ujarnya.
Sumber militer menambahkan bahwa kekuatan pasukan cadangan terus menurun dan kebutuhan personel semakin meningkat, sehingga diperlukan aturan baru dan tambahan pasukan.
Zamir sebelumnya juga menyampaikan peringatan serupa pada Juni tahun lalu saat mengunjungi Gaza. Ia menekankan bahwa Israel membutuhkan kekuatan militer yang besar untuk menjaga keamanan.
Advertisement
Pada Rabu, kabinet Israel menyetujui pemanggilan hingga 400.000 pasukan cadangan untuk memenuhi kebutuhan personel di tengah konflik dengan Iran dan Hizbullah di Lebanon.
Militer menyatakan bahwa angka tersebut adalah batas maksimal yang memberi fleksibilitas sesuai kebutuhan operasional.
Pada Kamis, seorang tentara Israel tewas akibat serangan Hizbullah di Lebanon selatan, di tengah serangan roket dan drone yang terus dilancarkan ke wilayah utara Israel.
Sersan Staf Ori Greenberg dari unit pengintai Brigade Golani menjadi tentara ketiga yang tewas dalam operasi darat terbaru di Lebanon selatan.
Sejak operasi darat dimulai pada 2 Maret, empat hari setelah Israel melancarkan perang terhadap Iran, Hizbullah memberikan perlawanan sengit di wilayah selatan Lebanon.
Pada 23 Maret, Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, menyatakan bahwa Israel seharusnya menguasai wilayah hingga Sungai Litani di Lebanon selatan. Langkah ini disebut bertujuan mengamankan sumber air tambahan dan membuka jalan bagi permukiman warga Israel, sebagai bagian dari perluasan wilayah “Israel Raya”.