Mayoritas Warga Israel Yakini Tentara Mereka Tidak Pernah Menang Perang Manapun Sejak Oktober 2023

Sebuah jajak pendapat yang dipublikasikan oleh stasiun televisi Israel Public Broadcaster (KAN) pada 28 April menyatakan mayoritas warga Israel percaya negara tersebut gagal meraih kemenangan dalam perang mana pun sejak Oktober 2023.

Menurut survei tersebut, 57 persen responden menyatakan tidak ada kemenangan yang dicapai, sementara 28 persen meyakini keberhasilan telah diraih setidaknya di satu medan, dan 15 persen lainnya mengaku tidak yakin.

Temuan ini muncul setelah lebih dari dua tahun operasi militer Israel di Gaza—yang disebut sebagai genosida oleh sejumlah pihak dan berpotensi kembali meningkat—di mana Tel Aviv melancarkan berbagai kampanye ofensif terhadap Gaza, Lebanon, dan Iran, serta serangan di Yaman dan Suriah, disertai kampanye penghancuran dan pengusiran di wilayah Tepi Barat yang diduduki.

Hamas dan Hizbullah

Dilansir the Cradle, Rabu (29/4), tingkat kepercayaan warga tetap rendah, dengan hanya 17 persen yang menilai operasi di Suriah berhasil, dan 16 persen menyatakan hal yang sama untuk Gaza dan Iran.

Persepsi keberhasilan bahkan lebih rendah di front Lebanon, yakni 14 persen, diikuti Yaman 12 persen dan Tepi Barat yang diduduki sebesar 11 persen.

Jajak pendapat tersebut juga menyoroti kekhawatiran keamanan yang terus berlanjut, dengan total 73 persen responden menyatakan keberadaan Hamas dan Hizbullah masih menjadi ancaman langsung akan terulangnya peristiwa seperti 7 Oktober.

Hanya 10 persen yang menolak kemungkinan tersebut, sementara 17 persen lainnya masih ragu.



Status Hukum Netanyahu

Di lapangan, Israel dilaporkan mulai menarik pasukan dari Lebanon selatan. Media Israel Maariv menggambarkan kampanye tersebut berakhir dengan “kegagalan” dan “kepahitan”, ketika pasukan mundur di tengah serangan berkelanjutan dari Hizbullah, termasuk serangan drone yang mengungkap kelemahan besar dalam kesiapan Israel.

Jajak pendapat itu juga menunjukkan perpecahan terkait status hukum Benjamin Netanyahu, dengan mayoritas—56 persen—mendukung pemberian pengampunan atas kasus korupsinya, sementara 26 persen menolak dan 18 persen belum menentukan sikap.

Netanyahu mengajukan permohonan pengampunan presiden pada 30 November tanpa mengakui kesalahan atau mundur dari jabatannya, meskipun hukum Israel mensyaratkan pengakuan bersalah untuk langkah tersebut.

Saat ini ia menghadapi persidangan dalam tiga kasus korupsi terpisah yang melibatkan penipuan, suap, dan penyalahgunaan kekuasaan, dengan proses pengadilan yang telah berlangsung sejak 2020 setelah dakwaan diajukan pada 2019.



Buronan Mahkamah Kriminal Internasional

Kesaksian Netanyahu di pengadilan kembali ditunda pada 27 April akibat insiden keamanan “serius” di Lebanon selatan, sementara perdana menteri tersebut disebut berupaya memperpanjang konflik untuk menunda proses persidangan korupsinya.

Pada saat yang sama, Mahkamah Kriminal Internasional telah menetapkan Netanyahu sebagai buronan sejak 2024, dengan mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap dirinya dan mantan menteri pertahanan Yoav Gallant atas dugaan keterlibatan langsung dan peran dalam operasi di Gaza, termasuk dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, seperti penggunaan kelaparan sebagai senjata.