Trivia: GUSDURian Ingatkan Pentingnya Kedaulatan Sipil, Imbau Pemerintah Bijak dalam Kebijakan Pajak

Direktur Jaringan GUSDURian, Alissa Wahid, mendesak pemerintah untuk bijak dalam membuat kebijakan pajak dan melibatkan masyarakat. Ini penting agar tidak memicu gejolak sosial.

Direktur Jaringan GUSDURian, Alissa Wahid, baru-baru ini menyampaikan imbauan penting kepada pemerintah. Ia mendesak agar pemerintah lebih bijak dalam merumuskan kebijakan, khususnya terkait pajak, serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap prosesnya. Langkah ini dinilai krusial untuk mencegah potensi terjadinya gejolak sosial yang dapat merugikan stabilitas nasional.

Imbauan ini muncul sebagai respons terhadap beberapa kasus di daerah yang menunjukkan resistensi masyarakat. Salah satu contoh nyata adalah kenaikan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang signifikan di Pati dan Bone, yang kemudian memicu demonstrasi besar dari warga setempat. Kondisi ini menjadi cerminan bahwa kebijakan yang tidak melalui kajian mendalam dan tanpa partisipasi publik berpotensi menimbulkan perlawanan.

Alissa Wahid menegaskan bahwa dalam sistem demokrasi, suara rakyat adalah fondasi utama yang harus didengar dan diakomodasi. Keterlibatan masyarakat tidak hanya terbatas pada tahap pengambilan keputusan, tetapi juga dalam implementasi kebijakan. Jaringan GUSDURian memandang serius hal ini demi menjaga kedaulatan sipil yang kuat dan tidak melemah di hadapan kekuasaan.

Pentingnya Partisipasi Publik dalam Kebijakan Pajak

Kasus di Pati, di mana PBB-P2 naik hingga 250 persen, dan di Bone dengan kenaikan 400 persen, menjadi bukti nyata dampak kebijakan yang kurang melibatkan masyarakat. Gejolak yang timbul dari kenaikan pajak tersebut menunjukkan bahwa kebijakan fiskal yang tidak transparan dan partisipatif dapat memicu reaksi keras dari publik. GUSDURian menekankan bahwa kebijakan pemerintah harus didasari kajian yang komprehensif dan mempertimbangkan aspirasi rakyat.

Alissa Wahid secara khusus menyoroti pentingnya mendengarkan suara rakyat dalam setiap proses perumusan kebijakan. Menurutnya, ketika suara masyarakat ditekan, berbagai bentuk perlawanan akan muncul, mulai dari ketidakpatuhan hingga aksi protes massal. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan karena dapat mengikis kepercayaan publik terhadap pemerintah dan sistem demokrasi itu sendiri.

GUSDURian berpendapat bahwa demokrasi hanya dapat berjalan tegak jika kedaulatan sipil tetap kuat dan menjadi prioritas. Apabila kekuasaan sipil berada di bawah kendali yang tidak semestinya, maka suara rakyat tidak akan pernah menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, penguatan partisipasi publik adalah kunci untuk menjaga integritas demokrasi dan mencegah konflik sosial.

Keadilan Ekologis dan Krisis Iklim: Isu Krusial GUSDURian

Selain isu kebijakan pajak dan demokrasi, GUSDURian juga menyoroti masalah ekologi yang semakin mendesak. Dunia saat ini menghadapi krisis iklim global yang dampaknya semakin terasa di berbagai belahan bumi. Di Indonesia, kondisi ini diperparah oleh praktik industri ekstraktif yang masih beroperasi dengan pendekatan kekuasaan, seringkali mengabaikan hak-hak masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.

Alissa Wahid menjelaskan bahwa industri pertambangan, misalnya, seringkali tidak melakukan pemulihan lingkungan secara memadai. Kewajiban reklamasi yang diabaikan oleh penyelenggara dan pemerintah yang abai terhadap aturan hukum, menyebabkan banyak masyarakat menjadi korban. Tanah menjadi tandus, lubang tambang dibiarkan terbuka, dan tidak ada upaya penghijauan kembali yang serius, merusak ekosistem secara parah.

GUSDURian melihat bahwa masalah yang muncul bukan sekadar isu ekologis, melainkan juga masalah keadilan ekologis. Keadilan ini mencakup perlindungan bagi masyarakat adat yang seringkali menjadi pihak paling terdampak oleh eksploitasi sumber daya alam. Selain itu, keadilan ekologis juga berarti menjaga hak-hak alam untuk tetap lestari dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.

Konsolidasi TUNAS GUSDURian dan Rekomendasi Masa Depan

Sebagai bagian dari upaya konsolidasi dan perumusan solusi, Jaringan GUSDURian akan menggelar kegiatan TUNAS GUSDURian. Acara ini merupakan momen penting bagi para penggerak GUSDURian untuk berkumpul dan membahas berbagai isu krusial. Dengan tema "Meneladani Gus Dur, Menguatkan Indonesia," kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan pemikiran dan gerakan konkret untuk kemajuan bangsa.

Kegiatan TUNAS GUSDURian akan diikuti oleh sekitar 2.000 peserta, terdiri dari Komunitas GUSDURian, sahabat dan murid Gus Dur, individu, lembaga, tokoh lintas agama, jejaring masyarakat sipil, serta akademisi dari berbagai daerah di Indonesia. Rangkaian acara meliputi Konferensi Pemikiran Gus Dur, Forum Gerakan, dan Festival Gerakan. Akan ada juga Community Space untuk bazar dan pameran, serta Learning Space untuk berbagi pengetahuan dengan para pakar.

Alissa Wahid menambahkan bahwa TUNAS GUSDURian 2025 nantinya akan menyusun rekomendasi konkret. Rekomendasi ini akan berfokus pada upaya memperkuat demokrasi dan keadilan ekologi bagi masyarakat Indonesia. Dengan bekerja berbasis nilai-nilai yang diajarkan Gus Dur, GUSDURian berkomitmen untuk menerjemahkan nilai-nilai tersebut ke dalam bentuk aksi nyata yang memiliki dampak positif bagi bangsa.

Sumber: AntaraNews