Sempat WFH saat Didemo Massa, Anggota DPR Sudah Mulai Ngantor

Kebijakan WFH sendiri dikeluarkan lewat Surat Edaran Nomor 14/SE-SEKJEN/2025.

Para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sudah mulai ngantor, setelah sempat diberlakukan Work From Home (WFH) saat demo berujung ricuh, beberapa hari lalu.

Diketahui, kebijakan WFH sendiri dikeluarkan lewat Surat Edaran Nomor 14/SE-SEKJEN/2025, WFH untuk pegawai DPR hanya berlaku pada Jumat 28 Agustus 2025. Kemudian, 29-30 Agustus 2025 libur weekend.

Sehingga, rapat komisi mulai digelar pada Senin, 1 September 2025. Dalam rapat yang sudah dimulai pada 1 September 2025, Komisi I rapat kerja (raker) dengan Menhan dan Panglima TNI beserta Para Kepala Staf, pada pukul 10.00 Wib.

Kemudian, pada pukul 14.00 Wib adanya agenda Badan Legislatif (Baleg) dalam melanjutkan Penyusunan RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.

Sementara itu, pantauan di Gedung DPR RI dan sekitarnya, masih terlihat sejumlah massa yang berunjuk rasa di depan gerbang. Terlihat, pengamanan dari aparat TNI-Polri juga masih siaga.

Tak hanya itu, sejumlah mobil tronton atau truk TNI serta sejumlah mobil milik Brigade Mobile (Brimob) juga masih disiagakan. Selain itu, adanya juga sejumlah tenda untuk para prajurit serta terparkir juga kendaraan Anoa milik TNI di Gedung DPR/MPR RI.

Kericuhan Aksi di DPR

Pada Kamis, 28 Agustus 2025, ribuan mahasiswa dan buruh melakukan unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR. Namun, di balik aksi tersebut, muncul tuduhan bahwa kegiatan ini tidak sepenuhnya merupakan gerakan rakyat, melainkan dipengaruhi oleh pihak-pihak tertentu.

Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi, Kabid Humas Polda Metro Jaya, menjelaskan bahwa ada penyusup yang menyebabkan demonstrasi di DPR yang awalnya berlangsung damai berubah menjadi rusuh.

Ia menyatakan bahwa individu-individu yang tidak dikenal tersebut melakukan tindakan anarkis seperti membakar bendera, merusak CCTV, dan mencoret tembok di sekitar tol. Bahkan, mereka juga masuk ke jalur tol, yang dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan.

"Ada hal yang sangat disayangkan tadi, di saat saudara-saudara kami, rekan-rekan kami dari salah satu kampus, melakukan penyampaian pendapat di depan gedung DPR-RI, ini ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang tidak memiliki struktur dan identitas, tidak ada koordinator lapangannya, yang langsung melakukan tindakan yang menyebabkan terganggunya ketertiban," ungkapnya saat memberikan penjelasan di Gedung DPR/MPR, Jakarta Pusat.

Kejadian ini menunjukkan bahwa meskipun ada niat baik dari sebagian peserta, tindakan segelintir orang dapat merusak tujuan dari unjuk rasa yang seharusnya berlangsung damai.