Sorot
{{caption}}
Daftar Hoaks Bantuan yang Mencatut Prabowo, Ada Hasil Manipulasi AI

{{caption}}
Prabowo Terima Menhan Jepang, Ini Sejumlah Kerja Sama yang Dibahas

{{caption}}
Cek Fakta: Tidak Benar Ini Link Pendaftaran Bansos Rp 5,4 Juta dari Prabowo

{{caption}}
Monas hingga Bundaran HI Gelap Malam Ini

{{caption}}
Amerika Serikat Buka Piala Dunia 2026 dengan Pesta Gol ke Gawang Paraguay

{{caption}}
Pemprov DKI Bantah Matikan CCTV Saat Demo Mahasiswa

Topik Terkait
{{caption}}
DPD Dorong Penyiapan Matang Regulasi Pemilu 2029 Pasca Putusan MK

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mendesak pemerintah dan legislatif segera menyiapkan Regulasi Pemilu 2029 secara matang, menyusul putusan MK yang memisahkan jadwal pemilu nasional dan daerah.

{{caption}}
Kepala Daerah Terpilih Batal Dilantik 6 Februari, Pemerintah Segera Cari Tanggal Baru

Penundaan dilakukan untuk menyesuaikan putusan dismissal para pasangan calon yang memasukkan gugatan sengketa Pilkada 2025 ke MK.

{{caption}}
DPR dan KPU Rapat Bahas Antisipasi Bila Kotak Kosong Menang di Pilkada 2024

DPR RI bersama KPU, Bawaslu dan Pemerintah akan melakukan rapat dengar pendapat untuk mengantisipasi bila kotak kosong menang dalam Pilkada 2024.

{{caption}}
Jadwal Pilkada DKI 2024 dan Tahapan-tahapannya

Pilkada DKI Jakarta 2024 adalah proses pemilihan kepala daerah yang akan diselenggarakan pada tanggal 27 November 2024.

{{caption}}
Revisi UU Pilkada, Komisi II DPR Buka Peluang Perpanjang Masa Jabatan Pj Kepala Daerah hingga Februari 2025

Masa jabatan Pj kepala daerah berakhir pada Desember 2024.

DPR
{{caption}}
Jokowi Gelar Ratas Percepatan Pilkada, Landasan Hukum Bisa Perppu atau Revisi UU Pemilu

Alasan Pilkada dimajukan agar tidak terjadi kekosongan jabatan pada 1 Januari 2025.

{{caption}}
Mengapa Pilkada 2024 Harus Dipercepat?

Mantan Anggota Komisi II DPR, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda membocorkan, pemerintah bersama Komisi II DPR RI baru saja menyetujui percepatan jadwal Pilkada.

{{caption}}
Komisi II DPR Jelaskan Tujuan Pilkada 2024 Dipercepat Jadi September

Wacana Pilkada serentak 2024 dipercepat terus bergulir. Awalnya Pilkada dijadwalkan digelar November 2024. Namun, ada usulan agar dimajukan menjadi September.

{{caption}}
Pendaftaran Capres-Cawapres Dipercepat, Mahfud: Pemilu Terganggu Kalau Tidak Dimajukan

Berdasarkan sejumlah pertimbangan maka muncul alternatif memajukan tanggal pendaftaran calon.

{{caption}}
Politikus PDIP Usul Pilkada Dipercepat, Bareng dengan Pilpres 2024

Perppu rencananya dikeluarkan untuk mempercepat pelaksanaan Pilkada 2024. Semula dijadwalkan November. Lalu ada ide untuk diubah menjadi September atau Februari

{{caption}}
Jokowi Soal Isu Pilkada Dipercepat: Urgensinya Apa?

Jokowi mempertanyakan urgensi dari wacana Pilkada dipercepat September.

{{caption}}
Respons KPU soal Usulan Bawaslu Minta Pilkada 2024 Ditunda: Kita Ingin Lebih Cepat, Coblos di September

Ketua KPU Hasyim Asy'ari menginginkan agar pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 lebih cepat dari jadwal.

{{caption}}
DPR Dorong Digitalisasi Sistem Imigrasi Terintegrasi untuk Pengawasan WNA Lebih Akurat

Anggota DPR RI mendesak percepatan digitalisasi sistem imigrasi yang terintegrasi dari pusat hingga daerah, guna meningkatkan transparansi data dan memperkuat pengawasan warga negara asing di Indonesia.

{{caption}}
Kunjungan Rachmat Gobel ke Gorontalo Utara: Komitmen Perbaikan Pasca-Banjir di Desa Didingga

Anggota DPR RI Rachmat Gobel meninjau langsung Desa Didingga, Gorontalo Utara, usai diterjang banjir bandang. Ia berkomitmen memperjuangkan bantuan besar untuk pemulihan dan pembangunan kembali desa.

{{caption}}
DPR RI Dorong Persatuan Global di Forum Pemuda Muslim Internasional 2026

Indonesia menjadi tuan rumah Forum Pemuda Muslim Internasional 2026, platform strategis bagi pemuda Muslim dunia untuk memperkuat persatuan dan kolaborasi di tengah tantangan global yang kompleks.

{{caption}}
DPR Soroti Pentingnya Pasokan BBM dan Batu Bara Jaga Ketahanan Energi Nasional

Anggota DPR RI menyoroti krusialnya pasokan BBM dan batu bara untuk pembangkit listrik guna memastikan Ketahanan Energi Nasional dan keandalan listrik bagi masyarakat serta industri.

{{caption}}
DPR Dorong Kepastian Hukum Pertambangan Rakyat melalui Percepatan Perizinan

Anggota DPR RI mendesak pemerintah daerah untuk segera memproses perizinan demi mewujudkan kepastian hukum pertambangan rakyat, melindungi pilar ekonomi kerakyatan dan memastikan keberlanjutan usaha.

{{caption}}
Kapolri Tegaskan Penempatan Anggota Polri di Luar Struktur Wajib Kantongi Restu KemenPAN-RB

Menurutnya, penugasan tersebut hanya dapat dilakukan apabila ada permintaan dari kementerian atau lembaga yang membutuhkan.

{{caption}}
Mendagri Imbau Daerah Gelar Nobar Piala Dunia 2026 untuk Dongkrak Ekonomi Lokal

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengajak seluruh daerah di Indonesia menggelar Nobar Piala Dunia 2026. Langkah ini bertujuan menggerakkan perekonomian lokal sekaligus memberikan hiburan bagi masyarakat.

{{caption}}
Mendagri Tito Dorong DKPP Tingkatkan Integritas Penyelenggara Pemilu

Sebagai lembaga yang bertugas menjaga etika kepemiluan, Mendagri berharap DKPP dapat terus berperan aktif dalam upaya pencegahan pelanggaran.

{{caption}}
Mendagri Paparkan Rencana Kerja 2027 kepada DPR, Pastikan Dukung Agenda Prioritas Nasional

Kemendagri akan berperan aktif dalam pelaksanaan 23 Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) yang tersebar di berbagai sektor pembangunan.

{{caption}}
Wakili Pemerintah Hadiri Perayaan Ulang Tahun Raja Charles III, Mendagri Tito Apresiasi Kemitraan Indonesia–Inggris

Mendagri mengapresiasi hubungan kemitraan yang selama ini terjalin erat antara Indonesia dan Inggris (United Kingdom).

{{caption}}
Mendagri Soroti Banyak Honorer Timses Kepala Daerah: Datang Jam 8 Pulang Jam 10

Pemerintah melarang kepala daerah merekrut tenaga honorer baru atau moratorium tenaga honorer agar tak lagi nenambah beban APBD.

{{caption}}
Mendagri Tito Beberkan Strategi Penanganan PPPK dan Honorer, Setop Opsi Pemberhentian

Mendagri juga memaparkan sejumlah strategi guna menyesuaikan postur belanja pegawai maksimal 30 persen.