Pemerintah Usul Pilkada 2024 Dimajukan, DPR: Kalau Ingin Cepat, Terbitkan Perppu

Penundaan dilakukan untuk menyesuaikan putusan dismissal para pasangan calon yang memasukkan gugatan sengketa Pilkada 2025 ke MK.

DPR RI bersama KPU, Bawaslu dan Pemerintah akan melakukan rapat dengar pendapat untuk mengantisipasi bila kotak kosong menang dalam Pilkada 2024.

Pilkada DKI Jakarta 2024 adalah proses pemilihan kepala daerah yang akan diselenggarakan pada tanggal 27 November 2024.

Masa jabatan Pj kepala daerah berakhir pada Desember 2024.

Alasan Pilkada dimajukan agar tidak terjadi kekosongan jabatan pada 1 Januari 2025.

Mantan Anggota Komisi II DPR, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda membocorkan, pemerintah bersama Komisi II DPR RI baru saja menyetujui percepatan jadwal Pilkada.

Wacana Pilkada serentak 2024 dipercepat terus bergulir. Awalnya Pilkada dijadwalkan digelar November 2024. Namun, ada usulan agar dimajukan menjadi September.

Berdasarkan sejumlah pertimbangan maka muncul alternatif memajukan tanggal pendaftaran calon.

Perppu rencananya dikeluarkan untuk mempercepat pelaksanaan Pilkada 2024. Semula dijadwalkan November. Lalu ada ide untuk diubah menjadi September atau Februari

Jokowi mempertanyakan urgensi dari wacana Pilkada dipercepat September.

Ketua KPU Hasyim Asy'ari menginginkan agar pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 lebih cepat dari jadwal.

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menegaskan kebijakan pembatasan turis TN Komodo akan terus dievaluasi demi keseimbangan ekologi dan ekonomi, serta membuka peluang penyesuaian kuota.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyampaikan hasil kajian pencegahan korupsi terkait tata kelola partai politik kepada Presiden Prabowo Subianto dan Ketua DPR RI Puan Maharani, mendesak reformasi sistem politik di Indonesia.

Anggota DPR RI mendesak penguatan kebijakan terpadu untuk menjaga Stabilitas Rupiah di tengah ketidakpastian pasar keuangan global, menekankan pentingnya langkah strategis jangka panjang.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI mendesak PBB untuk segera mengevaluasi perlindungan pasukan UNIFIL di Lebanon, menyusul insiden gugurnya Praka Rico Pramudia dan meningkatnya ancaman di lapangan.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan pemerintah menanti draf Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) rampung di DPR RI, mengingat urgensi pembahasan menjelang Pemilu 2029.

Anggota DPR RI Siti Mukaromah menyoroti peran vital Perempuan Pelaku UMKM dalam menggerakkan ekonomi keluarga, di tengah tantangan kenaikan harga energi dan bahan baku.

Mendagri menjelaskan bahwa pertemuan tersebut berangkat dari inisiatif para tokoh Sumbagsel yang ingin mempererat kebersamaan sekaligus mendorong kontribusinya.

Mendagri menjelaskan, mekanisme reward and punishment terbukti mampu memotivasi kepala daerah dari berbagai latar belakang untuk menunjukkan performa terbaiknya

Mendagri menjelaskan bahwa program tersebut menjadi salah satu langkah nyata pemerintah dalam menghadirkan keadilan bagi masyarakat perbatasan.

Mendagri menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan indikator utama dalam menilai kemajuan suatu daerah.

Menurut Mendagri, Forkopimda yang solid cenderung lebih cepat dalam menangani berbagai persoalan, mulai dari bencana hingga isu sosial.

Kebijakan ini bertujuan meningkatkan efisiensi energi, ketahanan energi, konservasi energi sektor transportasi, serta mewujudkan energi bersih.