Komisi II DPR Jelaskan Tujuan Pilkada 2024 Dipercepat Jadi September

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mendesak pemerintah dan legislatif segera menyiapkan Regulasi Pemilu 2029 secara matang, menyusul putusan MK yang memisahkan jadwal pemilu nasional dan daerah.

Penundaan dilakukan untuk menyesuaikan putusan dismissal para pasangan calon yang memasukkan gugatan sengketa Pilkada 2025 ke MK.

Ketua Komisi II DPR mengatakan ada dua opsi usulan jadwal pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024

Masa jabatan Pj kepala daerah berakhir pada Desember 2024.

Alasan Pilkada dimajukan agar tidak terjadi kekosongan jabatan pada 1 Januari 2025.

elain merevisi UU, jalan lain untuk memajukan Pilkada adalah lewat Perppu yang dikeluarkan Presiden.

Mantan Anggota Komisi II DPR, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda membocorkan, pemerintah bersama Komisi II DPR RI baru saja menyetujui percepatan jadwal Pilkada.

Perppu rencananya dikeluarkan untuk mempercepat pelaksanaan Pilkada 2024. Semula dijadwalkan November. Lalu ada ide untuk diubah menjadi September atau Februari

Ketua KPU Hasyim Asy'ari menginginkan agar pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 lebih cepat dari jadwal.

Riyan Hidayat, anggota DPRD Provinsi Banten dari PAN, resmi mencalonkan diri sebagai Ketua Umum BM PAN periode 2026-2031, mendapat dukungan kuat sebagai representasi kader kerja yang konsisten.

PAN memandang bahwa rencana pemberian ruang branding partai politik di halte TransJakarta perlu dikaji ulang secara mendalam.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen PAN dalam membangun karakter, akhlak, dan wawasan keislaman generasi muda.

Viva menyebut DPP PAN memberhentikan Muhammad Fikri Thobari dari jabatan struktural partai.

Zulkifli Hasan mengapresiasi langkah cepat Presiden Prabowo Subianto yang segera menggelar rapat strategis di Istana Merdeka guna membahas berbagai skenario.

Zulkifli Hasan menunjuk Dwi Jaya Saputra sebagai Ketua Kepengurusan PAN Kota Mataram periode 2025-2030, menandai langkah awal konsolidasi partai di NTB dan kesiapan menghadapi agenda politik mendatang.

Mantan Kepala Kantor Kepresidenan Hasan Nasbi menyatakan provokasi terhadap pemerintah tidak tepat dilakukan saat ini, menekankan pentingnya persatuan nasional di tengah ketidakpastian global.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyoroti pentingnya institusionalisasi partai dalam forum internasional CALD di Filipina, mengungkap kunci ketahanan partai menghadapi tekanan politik.

Anggota DPR RI Bambang Soesatyo menilai usulan menjadikan KPU sebagai cabang kekuasaan keempat menarik secara akademik, namun memerlukan kajian mendalam terkait urgensi dan implikasinya pada desain konstitusi negara.

Pencairan Dana Parpol Kudus tahun 2026 senilai Rp2,57 miliar masih menunggu Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas laporan pertanggungjawaban penggunaan dana sebelumnya, memastikan akuntabilitas anggaran.

Partai NasDem Kabupaten Bogor meresmikan kantor baru di pusat perkantoran Pemkab Bogor, menandai penguatan konsolidasi dan kebangkitan partai pasca-Pemilu 2024.

Pemerintah Kota Palu menyerahkan bantuan operasional kepada Bawaslu dan KPU, diharapkan mampu meningkatkan kinerja lembaga penyelenggara Pemilu demi demokrasi yang lebih baik di Palu.