Sorot
{{caption}}
Alasan Hakim Tolak Permintaan Jaksa Bebankan Rp 4,8 Triliun ke Nadiem

{{caption}}
Pramono Minta Senayan City dan Plaza Senayan Terhubung Terowongan Bawah Tanah

{{caption}}
Hakim Minta Kejagung Usut Kenaikan Harta Nadiem Lewat TPPU

{{caption}}
Makna Mawar Kuning di Sidang Nadiem

{{caption}}
OTT KPK di Kuansing Diduga Terkait Jual Beli Jabatan

{{caption}}
KPK Amankan 10 Orang dalam OTT di Kuantan Singingi

Topik Terkait
{{caption}}
Aturan Pilkada Serentak 2024 dan Tahapan-tahapannya

Aturan Pilkada serentak diatur oleh undang-undang dan peraturan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

{{caption}}
Revisi UU Pilkada, Komisi II DPR Buka Peluang Perpanjang Masa Jabatan Pj Kepala Daerah hingga Februari 2025

Masa jabatan Pj kepala daerah berakhir pada Desember 2024.

DPR
{{caption}}
Jokowi Gelar Ratas Percepatan Pilkada, Landasan Hukum Bisa Perppu atau Revisi UU Pemilu

Alasan Pilkada dimajukan agar tidak terjadi kekosongan jabatan pada 1 Januari 2025.

{{caption}}
Pemerintah Usul Pilkada 2024 Dimajukan, DPR: Kalau Ingin Cepat, Terbitkan Perppu

elain merevisi UU, jalan lain untuk memajukan Pilkada adalah lewat Perppu yang dikeluarkan Presiden.

{{caption}}
Mengapa Pilkada 2024 Harus Dipercepat?

Mantan Anggota Komisi II DPR, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda membocorkan, pemerintah bersama Komisi II DPR RI baru saja menyetujui percepatan jadwal Pilkada.

{{caption}}
Komisi II DPR Jelaskan Tujuan Pilkada 2024 Dipercepat Jadi September

Wacana Pilkada serentak 2024 dipercepat terus bergulir. Awalnya Pilkada dijadwalkan digelar November 2024. Namun, ada usulan agar dimajukan menjadi September.

{{caption}}
Mendagri Tito Soal Wacana Pilkada Dipercepat: Jangan Ambil Risiko

"Jangan mengambil rIsiko terlalu tinggi," kata Mendagri Tito.

{{caption}}
Jokowi Soal Isu Pilkada Dipercepat: Urgensinya Apa?

Jokowi mempertanyakan urgensi dari wacana Pilkada dipercepat September.

{{caption}}
Respons KPU soal Usulan Bawaslu Minta Pilkada 2024 Ditunda: Kita Ingin Lebih Cepat, Coblos di September

Ketua KPU Hasyim Asy'ari menginginkan agar pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 lebih cepat dari jadwal.

{{caption}}
Paspampres Tertinggi Dulu Sniper Jitu di Kopassus, Ditugaskan di Ambon Pakai Senjata Buatan Israel

Anggota Paspampres Lettu Windra Sanur ternyata mantan seorang sniper saat masih di Kopassus.

{{caption}}
Agung Laksono: Golkar Tak Bisa Larang Ridwan Kamil Jadi Cawapres Ganjar!

Agung menilai, jika Ridwan Kamil terpilih menjadi cawapres Ganjar, menjadi sebuah kehormatan bagi Partai Golkar.

{{caption}}
Polisi Beberkan Kondisi Ibu Anak Tewas Tersisa Tulang di Depok: Kondisinya Sudah Busuk

Namun polisi belum dapat menyebutkan mengenai penyebab kematian ibu dan anak tersebut.

{{caption}}
VIDEO: Shane Lukas Tolak 5 Tahun Penjara, Keluarga Seret Bharada E Kasus Brigadir J

Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) telah menjatuhkan vonis 5 tahun penjara terhadap terdakwa Shane Lukas

{{caption}}
VIDEO: Full Senyum Cak Imin Penuhi Panggilan Pemeriksaan di KPK

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

{{caption}}
VIDEO: Fakta-Fakta Istri Polisi Galak ke Siswi Magang Berakhir Nangis Memelas

Luluk Sofiatul Jannah alias Luluk Nuril menjadi sorotan, usai memarahi keras siswi magang di sebuah swalayan.

{{caption}}
PDIP Ancam Sanksi Kader Terbukti Intimidasi Dokter Icha di NTT

Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat, menegaskan bahwa partainya akan memberikan sanksi tegas kepada kader yang terbukti terlibat dalam pelanggaran.

{{caption}}
Dari Puncak Kerinci, Mengenang Bung Karno dan Merawat Cinta Indonesia

Gunung Kerinci merupakan gunung tertinggi di Pulau Sumatera sekaligus gunung berapi tertinggi di Indonesia dan Asia Tenggara.

{{caption}}
AHY Sebut Kritik Partai Oposisi Harus Konstruktif, Bukan Memecah Belah Bangsa

Pernyataan tersebut disampaikan AHY menanggapi polemik posisi PDI-P yang belakangan dinilai sejumlah partai koalisi abu-abu.

{{caption}}
Ketua DPP PDIP: Mengapa Partai Lain Begitu Khawatir dengan PDI Perjuangan?

Sistem ketatanegaraan Indonesia memang tidak mengenal oposisi secara formal. Yang ada adalah partai di dalam pemerintahan dan di luar pemerintahan.

{{caption}}
Golkar Jawab Tudingan Candu Kekuasaan: Kami Dibutuhkan untuk Sukseskan Program Pemerintah

Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji, menegaskan bahwa partainya tidak selalu berorientasi pada kekuasaan.

{{caption}}
PDIP Sentil Balik Golkar: Kami Tak Pernah Candu Kekuasaan

Deddy menyatakan bahwa PDIP berperan sebagai partai politik yang menjalankan fungsi check and balance di DPR untuk mengawasi pemerintahan.