Perppu rencananya dikeluarkan untuk mempercepat pelaksanaan Pilkada 2024.
Politikus PDIP Kapitra Ampera mendukung pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk mengubah jadwal pelaksanaan Pilkada 2024.
Perppu rencananya dikeluarkan untuk mempercepat pelaksanaan Pilkada 2024. Semula dijadwalkan November, kemudian ada ide untuk diubah menjadi September atau Februari.
Kapitra menilai, hal itu merupakan upaya strategis untuk menegaskan keserentakan Pemilu 2024 dan mempercepat pembangunan nasional serta daerah.
"Kita dukung percepatan pelaksanaan Pilkada 2024. Kalau bisa jangan September, tapi di tanggal 14 Februari 2024 Pilkadanya, agar serentak dengan Pileg dan Pilpres,” kata Kapitra, Kamis (7/9).
“Keserentakan pemilu tujuannya agar akselerasi pembangunan bisa selaras baik pusat dan daerah serta di legislatifnya," ujar Kapitra.
Sebab, kepala daerah berpotensi tidak netral jika Pilkada dilakukan setelah Pileg dan Pilpres.
Merdeka.com
This is descriptionDi sisi lain, atas ide brilian percepatan waktu Pilkada 2024 ini juga bisa membuat keserentakan pencoblosan dan pelantikan bisa terwujud. Catatannya jika Pilkada digelar bersamaan dengan Pileg dan Pilpres 2024 di tanggal 14 Februari 2024
"Jika ada yang beranggapan cost atau biaya penyelenggaraan akan semakin besar karena Pilkada dimajukan tidak benar juga, karena toh anggaran pasti akan terpakai juga," tegas Kapitra.
Menurut Kapitra, hal itu bisa diantisipasi dengan menambah jumlah petugas di TPS yang diatur shiftnya dan menyiapkan petugas kesehatan di TPS.
Diketahui, rencananya Perppu Pilkada 2024 disiapkan terbit pada September mendatang.
Dengan Perppu tersebut, jadwal Pilkada yang telah disepakati pada 27 November 2024, akan dimajukan ke September 2024.
Pilkada juga direncanakan digelar dua tahap. Yakni pada 7 dan 24 September 2024.
Setelah percepatan jadwal pendaftaran capres, kini muncul ide percepatan pilkada
KPU akan menggelar Pemilu dan Pilkada serentak pada tahun 2024. Pemilu presiden dan caleg digelar 14 Februari, sementara Pilkada dilaksanakan pada November.
Baca Selengkapnya
Politikus PDIP Deddy Yevry Sitorus menduga PKB sebenarnya tidak nyaman berkoalisi dengan PKS.
Baca Selengkapnya
KPU hanya mengizinkan 30 orang dari partai politik atau gabungan partai politik untuk masuk ke ruangan pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden.
Baca Selengkapnya
Djarot menyebut Capres Ganjar dan pasangannya akan mendaftarkan diri ke KPU pada 19 Oktober 2023.
Baca Selengkapnya
Cak imin menilai pelaksanan Pilkada saat ini merusak tatanan demokrasi.
Baca Selengkapnya
Prabowo-Gibran akan tampil bersama pada lusa nanti.
Baca Selengkapnya
tim sukses ini dibentuk oleh masing-masing pasangan calon setelah berkoordinasi dengan para partai politik yang mengusulkan mereka.
Baca Selengkapnya
Sahat dijerat dengan pasal 12 a juncto pasal 18 undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
Baca Selengkapnya
Petrus menilai, MKMK terlalu terpengaruh dengan situasi politik yang ada.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi