Politikus PDIP Masinton Pasaribu Usulkan Hak Angket terhadap MK karena Putusan Terkait Gibran

Masinton menyebut, Istana kaget atas putusan MK lantaran mengubah syarat usia pencalonan kepala daerah.

Margarito Sebut Pendaftaran Gibran Sah: Sudah Kalah Baru Ribut

Pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon Wakil presiden di Pilpres 2024 terus menuai sorotan

Pernyataan tersebut terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan ulang batas usia capres-cawapres dengan nomor perkara 141/PUU-XXI/20

KPU merupakan sebuah lembaga negara yang tunduk pada Undang-Undang yang berlaku.

Namun, delapan anggota DPR RI itu belum menandatangani hak angket

Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu menilai Pemilu 2024 tidak akan berjalan dengan baik.

Masinton Pasaribu mengatakan, Pemilu 2024 sudah diwarnai dengan penyelundupan hukum.

Pakar tata negara menilai ada celah untuk mengajukan hak angket namun objeknya harus diubah.

Usulan hak angket itu tidak serius dan hanya meramaikan dinamika politik tiga bulan ke depan.

Masinton menegaskan, DPR tidak akan masuk kewenangan yudikatif Mahkamah Konstitusi.

DPR menggelar Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023-2024 hari ini.

Tokoh masyarakat Kaltim, Harbiansyah Hanafiah, mendesak anggota dewan konsisten mengawal usulan Hak Angket Kinerja Gubernur Kaltim demi menjaga kepercayaan publik terhadap demokrasi.

Sejumlah tokoh senior Kalimantan Timur yang tergabung dalam MPKT harapkan audiensi dengan Presiden Prabowo Subianto untuk sampaikan keprihatinan tata kelola pemerintahan Kaltim.

Polresta Pati menetapkan dua orang sebagai tersangka dugaan blokade Jalan Pantura Pati-Juwana yang memicu kemacetan parah, dengan ancaman hukuman berat menanti mereka.

Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar memimpin jalannya rapat paripurna yang menyetujui pembentukan panitia khusus (pansus) hak angket pengawasan haji 2024.

Soal hak angket, Ganjar menyerahkan masalah itu ke partai politik dan anggota DPR RI.

Presiden PKS Ahmad Syaikhu menambahkan, digulirkannya hak angket tersebut karena ingin meluruskan proses demokrasi.

Selain itu, Masinton juga sempat memberi pujian untuk Presiden Prabowo saat bersalaman.

Atas konflik tersebut membuat Masinton dipolisikan oleh Camelia. Masinton lalu melaporkan balik Camelia ke polisi atas tuduhan fitnah.

Masinton bahkan menyebut pimpinan KPU sontoloyo. Ia meminta KPU tegas lantaran sudah diberi gaji tinggi dan fasilitas mewah

Politikus PDIP Arteria Dahlan dan Masinton Pasaribu keluar Gedung DPR untuk menemui demonstran.

Menurut Masinton, semua fraksi di DPR akan menjadi saksi sekaligus pelaku rusaknya demokrasi di Indonesia atas pengabaian putusan MK

Pernyataan Masinton itu didasarkan dari sikap Jokowi yang sejauh ini belum menentukan sikap.