Tok! DPR Setujui Pansus Hak Angket Haji 2024

Muhaimin mengingatkan pansus tersebut mendapatkan kewenangan yang luar biasa dan aktivitasnya dilindungi oleh undang-undang.

Menetapkan anggota Komisi VI DPR RI Nusron Wahid sebagai Ketua Pansus Angket Haji 2024

Cak Imin lantas menyebut, Pansus Angket Haji 2024 merupakan pansus monumental yang digulirkan DPR.

Wakil Ketua DPR sekaligus Ketum PKB menyetuji pembentukan pansus anget pengawasan haji 2024 pada Selasa (9/7) lalu.

DPR membentuk pansus hak penyelenggaraan ibadah haji 2024 menyusul adanya berbagai temuan Timwas dalam penyelenggaraan Ibadah Haji

Pansus Haji ini menyebabkan hubungan PBNU-PKB memanas hingga terlibat 'perang' sindiran.

Kementerian Khusus Haji diyakini mampu menjawab permasalahan yang selama ini terjadi tiap musim haji

Pembentukan pansus angket haji 2024 itu sampai ke telinga pimpinan ormas Islam terbesar di Indonesia yakni Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Jokowi mengatakan pansus haji merupakan kewenangan DPRI RI.

Pansus angket haji ini dibentuk menyusul adanya berbagai temuan Timwas DPR.

Muhadjir mengaku keputusan DPR RI untuk membentuk pansus terkait pelaksanaan haji merupakan kewenangan legislatif

Dengan sudah dibentuknya Pansus Angket Pengawasan Haji 2024, maka mulai Rabu (10/7) akan dilakukan penyusunan roadmap kerja Pansus angket.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menargetkan penahanan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan staf khususnya, Gus Alex, secepatnya untuk efektivitas penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Yaqut Cholil Qoumas Tersangka Haji terkait dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag) 2023-2024. Kasus ini melibatkan kerugian negara fantastis dan sejumlah pihak lain yang masih didalami.

Pansus Haji DPR menemukan lemahnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan kuota, khususnya pada kebijakan kuota tambahan.

KPK terus mendalami kasus korupsi kuota haji dengan memanfaatkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I/2025 BPK RI, yang mengungkap sejumlah kejanggalan dalam penyelenggaraan haji 2024.

KPK serius menelusuri dugaan korupsi haji Kemenag 2023-2024, fokus pada pemesanan akomodasi via asosiasi. Terindikasi kerugian negara triliunan rupiah, siapa saja yang terlibat?

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief diperiksa KPK selama 11 jam terkait dugaan korupsi dan regulasi dalam Penyelidikan Haji KPK tahun 2023-2024. Ada apa di balik pemeriksaan maraton ini?

Pengesahan ini setelah sebelumnya menggelar rapat paripurna antara pemerintah dengan DPR RI dalam hal Komisi III pada Selasa (9/6).

"Jadi tambahannya adalah atau sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan berdasarkan keputusan Presiden," sambungnya.

Temuan itu terungkap usai penyidik mendalami aliran dana yang melibatkan sejumlah pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus kuota haji khusus.

Ia menyebutkan, tingginya arus manusia dan modal asing ke Bali belum sepenuhnya diimbangi dengan sistem pengawasan yang terintegrasi.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan rapat tersebut diinisiasi DPR sebagai forum evaluasi.

Koordinasi yang erat antara otoritas fiskal, moneter, dan legislatif menjadi langkah penting untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.