Mendagri Tegaskan Peran Vital Pemda dalam Perlindungan Anak Digital

Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menyoroti kepatuhan Meta terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Tunas, menandakan keberhasilan Komdigi dalam mengatur ruang digital dan melindungi anak-anak Indonesia.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Tengah menyambut positif penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 (PP Tunas) untuk memperkuat Perlindungan Anak Digital dari bahaya media sosial yang kian meresahkan.

Mendukbangga Wihaji mengajak orang tua untuk aktif mendampingi anak di ruang digital guna mendukung implementasi PP Tunas, menegaskan bahwa Peran Orang Tua di Kehidupan Digital Anak adalah benteng utama perlindungan.

Ketua ADKASI Siswanto mendesak platform digital untuk mematuhi PP Tunas, regulasi penting yang bertujuan melindungi anak-anak Indonesia agar tumbuh kuat secara karakter dan unggul dalam pengetahuan.

Pemprov DKI Jakarta menyatakan dukungan penuh terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 (PP Tunas) tentang Pelindungan Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak, yang mulai berlaku efektif hari ini.

Sebagai pembina dan pengawas Pemda, Kemendagri mengawal agar program tersebut masuk dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Pemerintah Indonesia serius melindungi anak di ruang digital. Simak bagaimana pendekatan berbasis risiko diterapkan untuk memastikan keamanan dan inovasi berjalan seiring, demi masa depan generasi penerus.

Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid menekankan urgensi peran aktif orang tua untuk menjaga perlindungan anak digital dari berbagai kejahatan siber, meskipun pemerintah telah menerbitkan PP Tunas.

Pemerintah serius tingkatkan perlindungan anak digital melalui PP TUNAS. Ketahui bagaimana regulasi ini memastikan ruang digital aman bagi generasi penerus bangsa!

Kemenko Polkam serius tingkatkan Perlindungan Anak di Ruang Digital dengan PP TUNAS. Regulasi baru ini jadi harapan cegah cyberbullying dan lindungi data pribadi anak. Simak detailnya!

Mendagri menekankan pentingnya kolaborasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (Pemda) dalam melindungi anak-anak.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menyoroti tantangan besar dalam implementasi PP TUNAS, di mana tiga dari lima anak memalsukan usia mereka untuk dapat mengakses media sosial.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan pentingnya perlindungan anak di platform digital, menyerukan agar teknologi dirancang untuk keamanan anak, bukan sebaliknya.

Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau (Disdik Kepri) akan memberlakukan kebijakan larangan ponsel di sekolah bagi siswa SMA/SMK mulai tahun 2027, mengacu pada regulasi nasional terkait perlindungan anak di ruang digital.

Komandan Korem 084/Bhaskara Jaya menekankan pentingnya prajurit TNI Bijak Media Sosial, menyeleksi ketat konten, serta mendukung Peraturan Pemerintah tentang perlindungan anak di ruang digital.

Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) diberi tenggat waktu tiga bulan untuk memenuhi kewajiban sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Tunas, dengan Komdigi memberikan sanksi bagi yang belum mencapai kepatuhan PSE PP Tunas.

Bupati Jember Muhammad Fawait menyatakan dukungan penuh terhadap PP Tunas, regulasi penting untuk perlindungan anak digital, dan siap siapkan aturan turunannya demi masa depan generasi muda.

Pemerintah Kabupaten Jayawijaya berupaya memperkuat identitas masyarakat adat setempat, menegaskan pentingnya persatuan dan keselarasan dalam naungan berbangsa dan bernegara.

DPRD Kota Cirebon aktif membantu pemerintah daerah mencari solusi penyelesaian piutang PBB-P2 Kota Cirebon yang mencapai puluhan miliar rupiah, demi mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memperkuat fiskal daerah.

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) mendesak pemerintah daerah untuk meningkatkan kewaspadaan dan Antisipasi Kebakaran TPA menyusul peringatan cuaca ekstrem global yang dipicu El Nino.

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Pemkab Tala) mempercepat penerapan retribusi non tunai daerah menggunakan Smart EDC. Inisiatif ini bertujuan meningkatkan kualitas layanan publik dan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah berkomitmen memastikan setiap anak memperoleh hak akses pendidikan yang layak melalui pelaksanaan SPMB Bangka Tengah 2026 yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah berkomitmen penuh dalam mendukung Pengembangan UMKM melalui intensifikasi event seni dan budaya, mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.