Kementerian Komunikasi Dan Digital

Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendesak seluruh platform media sosial agar patuh pada regulasi perlindungan anak, khususnya PP TUNAS, dengan ancaman sanksi administratif bagi yang tidak kooperatif.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 atau PP Tunas resmi berlaku. Peneliti menilai pemerintah daerah harus aktif mewujudkan generasi sehat di era digital melalui sosialisasi dan aturan lanjutan untuk melindungi anak.

Praktisi pendidikan menyambut baik Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 atau PP Tunas sebagai langkah strategis negara dalam melindungi anak dari dampak negatif dunia digital, memastikan generasi penerus bangsa tumbuh optimal.

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat mendukung penuh kebijakan pembatasan media sosial anak, menyusul tingginya kasus pelecehan seksual yang dipengaruhi ruang digital dan diperkuat PP Tunas.

Penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak Digital dinilai krusial dalam membentuk karakter generasi muda dan melindungi mereka dari risiko di ruang siber. Kebijakan ini juga mengembalikan peran sentral keluarga.

Pemerhati anak mengingatkan pentingnya pengawasan orang tua saat anak mendaftar akun digital. Ini sejalan dengan implementasi PP Tunas untuk memperkuat perlindungan anak digital dari berbagai ancaman.

Pengamat sosial dan politik menilai penguatan Regulasi Digital Perlindungan Anak menjadi langkah mendesak untuk menjaga generasi muda dari ancaman dunia maya, memastikan hak serta martabat mereka terlindungi dari kekerasan fisik maupun psikis.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamen Komdigi) Angga Raka Prabowo memastikan kecepatan internet Bakauheni mencapai 30 Mbps, stabil mendukung aktivitas digital pemudik saat arus balik Lebaran 2026. Simak detail pengawasannya!

Komisi VIII DPR RI menyambut baik kebijakan pemerintah terkait pembatasan penggunaan AI instan dan media sosial bagi anak, sebagai langkah krusial untuk melindungi tumbuh kembang generasi muda di era digital.

Menteri Komunikasi dan Digital mengingatkan seluruh pegawai untuk menjaga kinerja optimal selama kebijakan Work From Anywhere (WFA) menjelang Lebaran 2026, memastikan pelayanan publik tetap prima.

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendesak implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 atau PP Tunas untuk membendung lonjakan kasus kekerasan anak di ruang digital yang mengkhawatirkan.

Jelang puncak arus balik libur Nataru, Komdigi memastikan kesiapan jaringan telekomunikasi di simpul transportasi krusial untuk kelancaran mobilitas masyarakat.

Sebagai bentuk keseriusan, Prabowo telah membentuk Badan Gizi Nasional untuk merealisasikan program ini agar tepat sasaran sesuai target.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) 2023-2024, Budi Arie Setiadi memberikan pesan kepada Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid.

Meutya Hafid pernah melempar kritikan pedas ke pemerintah soal kebocoran data. Sekarang ditunjuk jadi menteri.