Kementerian Komunikasi dan Digital

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan pentingnya perlindungan anak di platform digital, menyerukan agar teknologi dirancang untuk keamanan anak, bukan sebaliknya.

Menkomdigi Meutya Hafid mengajak generasi muda untuk aktif memerangi kejahatan digital, menjadi duta internet sehat, dan garda terdepan melawan hoaks serta ujaran kebencian yang meresahkan.

Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya dengan mengusung tiga Pilar Kebijakan AI Indonesia yang strategis. Langkah ini bertujuan untuk mendorong transformasi digital nasional dan memperkuat dampak ekonomi digital di masa depan.

Komandan Korem 084/Bhaskara Jaya menekankan pentingnya prajurit TNI Bijak Media Sosial, menyeleksi ketat konten, serta mendukung Peraturan Pemerintah tentang perlindungan anak di ruang digital.

Menkomdigi Meutya Hafid menegaskan bahwa digitalisasi koperasi bukan sekadar adopsi teknologi, melainkan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi, memperluas pasar, dan memperkuat ekonomi rakyat berbasis desa.

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Cianjur mengambil langkah serius dengan memperketat pengawasan medsos pelajar untuk menekan angka tawuran yang meresahkan, sejalan dengan Permenkomdigi Nomor 9 Tahun 2026.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendesak seluruh platform media sosial agar patuh pada regulasi perlindungan anak, khususnya PP TUNAS, dengan ancaman sanksi administratif bagi yang tidak kooperatif.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 atau PP Tunas resmi berlaku. Peneliti menilai pemerintah daerah harus aktif mewujudkan generasi sehat di era digital melalui sosialisasi dan aturan lanjutan untuk melindungi anak.

Praktisi pendidikan menyambut baik Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 atau PP Tunas sebagai langkah strategis negara dalam melindungi anak dari dampak negatif dunia digital, memastikan generasi penerus bangsa tumbuh optimal.

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat mendukung penuh kebijakan pembatasan media sosial anak, menyusul tingginya kasus pelecehan seksual yang dipengaruhi ruang digital dan diperkuat PP Tunas.

Penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak Digital dinilai krusial dalam membentuk karakter generasi muda dan melindungi mereka dari risiko di ruang siber. Kebijakan ini juga mengembalikan peran sentral keluarga.

Pemerhati anak mengingatkan pentingnya pengawasan orang tua saat anak mendaftar akun digital. Ini sejalan dengan implementasi PP Tunas untuk memperkuat perlindungan anak digital dari berbagai ancaman.

Pengamat sosial dan politik menilai penguatan Regulasi Digital Perlindungan Anak menjadi langkah mendesak untuk menjaga generasi muda dari ancaman dunia maya, memastikan hak serta martabat mereka terlindungi dari kekerasan fisik maupun psikis.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamen Komdigi) Angga Raka Prabowo memastikan kecepatan internet Bakauheni mencapai 30 Mbps, stabil mendukung aktivitas digital pemudik saat arus balik Lebaran 2026. Simak detail pengawasannya!

Komisi VIII DPR RI menyambut baik kebijakan pemerintah terkait pembatasan penggunaan AI instan dan media sosial bagi anak, sebagai langkah krusial untuk melindungi tumbuh kembang generasi muda di era digital.

Menteri Komunikasi dan Digital mengingatkan seluruh pegawai untuk menjaga kinerja optimal selama kebijakan Work From Anywhere (WFA) menjelang Lebaran 2026, memastikan pelayanan publik tetap prima.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid meminta pejabat baru Kemkomdigi mempercepat agenda Transformasi Digital nasional demi manfaat nyata bagi masyarakat luas.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah dalam upaya perlindungan anak digital dari dampak negatif penggunaan sistem elektronik, khususnya media sosial, mengingat Indonesia memiliki banyak pengguna.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi memproyeksikan mobil pribadi akan menjadi moda transportasi paling dominan selama periode Angkutan Lebaran 2026, menyumbang 25,98% dari total pergerakan masyarakat.

Menteri Komdigi Meutya Hafid menegaskan, perjanjian Agreement on Reciprocal Trade (ART) menjadi landasan penting pengakuan standar **Keamanan Data RI-AS** setara, sekaligus memperkuat kerangka hukum perlindungan data pribadi di Indonesia.