Kemenko Polkam Perkuat Perlindungan Anak di Ruang Digital: PP TUNAS Jadi Landasan Hukum Baru Lawan Cyberbullying

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polkam) serius memperkuat sistem perlindungan anak di ruang digital. Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam, Marsekal Muda TNI Eko Dono Indarto, memastikan langkah strategis ini diambil. Tujuannya adalah untuk memastikan keamanan generasi muda saat berinteraksi di dunia maya.

Landasan hukum utama dari upaya ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP TUNAS). Regulasi ini dirancang untuk memastikan bahwa penyelenggaraan sistem elektronik di Indonesia berpihak pada kepentingan terbaik anak. Rapat koordinasi yang diadakan di Bandung, Jawa Barat, pada Jumat, 22 Agustus, menjadi wadah penting untuk menyamakan persepsi dan merumuskan langkah implementasi.

Tujuan utama dari penetapan dan implementasi PP TUNAS adalah untuk mencegah perundungan siber atau cyberbullying serta melindungi data pribadi anak-anak. Regulasi ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem digital yang lebih aman dan kondusif bagi tumbuh kembang anak. Kolaborasi aktif dari berbagai pihak menjadi kunci utama keberhasilan upaya perlindungan ini.

PP TUNAS: Landasan Hukum Baru untuk Ruang Digital Ramah Anak

PP TUNAS, yang baru ditetapkan, menjadi tonggak penting dalam upaya pemerintah melindungi anak di ruang digital. Regulasi ini dirancang untuk mengatur berbagai aspek penting terkait interaksi anak di dunia maya. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan digital yang aman dan kondusif bagi tumbuh kembang anak di era teknologi informasi.

Menurut Eko Dono Indarto, regulasi ini mencakup tata kelola sistem elektronik yang ramah anak. Selain itu, PP TUNAS juga fokus pada perlindungan data pribadi anak di ruang digital secara komprehensif. Ini termasuk kewajiban bagi penyelenggara platform untuk menyediakan fitur dan layanan yang aman bagi pengguna di bawah umur, sehingga risiko terpapar konten negatif dapat diminimalisir.

Peran keluarga, masyarakat, dan pemerintah juga diatur secara jelas dalam PP TUNAS. Mereka diharapkan bekerja sama secara sinergis dalam membangun ekosistem perlindungan anak di dunia maya. Regulasi ini menjadi payung hukum yang komprehensif untuk menghadapi tantangan digital saat ini, sekaligus memastikan hak-hak anak terlindungi.

Tiga Pilar Strategis Implementasi Perlindungan Anak di Ruang Digital

Untuk memastikan efektivitas PP TUNAS, Kemenko Polkam menekankan tiga hal pokok yang harus dikawal bersama oleh seluruh pemangku kepentingan. Ini adalah langkah-langkah strategis yang memerlukan komitmen kuat dari berbagai pihak. Implementasi yang menyeluruh dan terkoordinasi menjadi kunci keberhasilan dalam melindungi anak-anak dari ancaman digital.

Pilar pertama adalah integrasi kebijakan, di mana setiap kementerian dan lembaga perlu memastikan aturan turunan serta program kerja sektoralnya sejalan dengan PP TUNAS. Ini menghindari tumpang tindih regulasi dan menciptakan sinergi antar instansi pemerintah. Sinkronisasi kebijakan lintas sektor menjadi prioritas utama untuk mencapai tujuan bersama.

Pilar kedua adalah implementasi di daerah melalui kebijakan pemerintah daerah setempat. Hal ini bertujuan untuk memperkuat perlindungan anak di ruang digital secara lokal, sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing wilayah. Pemerintah daerah diharapkan merumuskan regulasi yang relevan dengan kondisi masyarakatnya.

Pilar ketiga adalah kolaborasi multi-stakeholder. Dunia usaha, khususnya penyelenggara sistem elektronik, harus memiliki komitmen nyata dalam menyediakan platform yang aman dan bertanggung jawab. Masyarakat sipil dan media juga memiliki peran aktif dalam mengedukasi, mengadvokasi, serta memantau upaya perlindungan anak di ruang digital.

Masa Depan Ruang Digital yang Aman bagi Generasi Penerus

Eko Dono Indarto menegaskan bahwa jika ruang digital tidak aman, maka generasi penerus akan tumbuh dengan ancaman yang dapat menghambat potensi terbaik mereka. Ancaman seperti cyberbullying, penipuan online, dan penyalahgunaan data pribadi dapat berdampak serius pada perkembangan psikologis dan sosial anak. Oleh karena itu, upaya perlindungan harus dilakukan secara serius dan berkelanjutan.

Dengan adanya kolaborasi antar pihak dalam menjalankan ketiga langkah strategis tersebut, Kemenko Polkam optimis anak-anak akan semakin aman beraktivitas di ruang digital. Keamanan siber bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat, termasuk orang tua dan pendidik. Lingkungan digital yang positif akan mendukung kreativitas dan inovasi anak.

Komitmen ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menciptakan ekosistem digital yang sehat dan produktif bagi anak-anak. Perlindungan anak di ruang digital adalah investasi jangka panjang untuk masa depan bangsa. Melalui PP TUNAS dan upaya kolaboratif yang kuat, diharapkan Indonesia dapat menjadi contoh dalam menjaga keamanan dan kesejahteraan anak di era digital.

Sumber: AntaraNews