DPR Tunda Bahas Gerai Koperasi Merah Putih, Soroti Akuntabilitas dan Efektivitas Program

Pembangunan 16 gerai Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Padang Pariaman ditargetkan selesai pada Agustus 2026, memperkuat ekonomi lokal.

DPRD Surabaya mendesak Pemerintah Kota Surabaya untuk melibatkan Koperasi Merah Putih dalam kegiatan pasar murah rutin. Langkah ini bertujuan memperluas jangkauan distribusi sembako terjangkau sekaligus mengoptimalkan peran koperasi di tengah masyarakat.

DPD RI melalui BULD menyoroti perlunya Penyelarasan Regulasi Koperasi antara pemerintah pusat dan daerah guna mengatasi tumpang tindih dan kebingungan hukum yang menghambat pengembangan koperasi.

DPD RI melalui BULD menyoroti pentingnya penyelarasan regulasi perkoperasian antara pemerintah pusat dan daerah untuk mendorong ekonomi kekeluargaan dan mengatasi tumpang tindih aturan yang krusial.

Dolfie menegaskan bahwa kalaupun ada respons dari anggota dewan, hal itu belum merupakan keputusan rapat kerja Komisi V DPR RI.

MH Said Abdullah menekankan bahwa DPR RI tidak memiliki kewenangan untuk menutup atau mencabut izin usaha ritel modern.

Pemerintah Kabupaten Nganjuk menanti arahan pusat terkait polemik pemanfaatan lahan produktif untuk Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) setelah penolakan warga Desa Loceret. Simak detailnya!

Dinas Koperasi Sidoarjo menegaskan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Sidorejo di Krian telah sesuai prosedur, menepis isu penolakan warga akibat kesalahpahaman. Simak detailnya.

Nurdin Halim menyoroti soal pembangunan gerai Koperasi Merah Putih, jangan sampai gerai KopDes ini menjadi kandang kambing.

Anggota fraksi Partai NasDem I Nengah Senantara, tajam menyoroti soal kredit koperasi desa merah putih diambil dari dana desa.

Bima menyampaikan pesan Presiden Prabowo Subianto yang diteruskan melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk segera mempercepat pembangunan gerai Kopdeskel.

"Habis peresmian Pak Presiden, diberita muncul tutup. Itu kan buat malu Pak," kata Darmadi

Anggota DPR RI Yan Mandenas mendesak Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru untuk membenahi kualitas pelaksanaan Program MBG Papua demi gizi peserta didik dan mencapai Indonesia Emas 2045.

Dinas Pariwisata Kalimantan Timur gencar mempromosikan ekowisata mangrove Kaltim untuk menarik turis domestik dan mancanegara, menyoroti potensi konservasi alam yang edukatif dan berkelanjutan.

Menteri Brian Yuliarto menegaskan pemerintah tidak menutup jurusan kuliah. Program studi akan dikembangkan dan disesuaikan dengan kebutuhan industri.

Komisi XIII DPR RI menegaskan Revisi UU HAM bertujuan memperkuat perlindungan hak asasi manusia bagi rakyat, menepis anggapan perebutan kewenangan antarlembaga. Bagaimana DPR akan melibatkan publik?

Kementerian Agama (Kemenag) telah mengambil langkah proaktif dengan memulai perencanaan Haji 2027 lebih awal, fokus pada mitigasi kenaikan biaya avtur yang berpotensi membebani jemaah.

Anggota DPR RI mendesak aparat penegak hukum menelusuri aliran dana Kasus Hanania Travel yang diduga melakukan penipuan umrah, merugikan jamaah hingga miliaran rupiah, serta meminta pengawasan travel umrah diperketat.

Anggota Komisi VI DPR RI mengingatkan pemerintah untuk mengantisipasi dampak kenaikan harga BBM nonsubsidi, yang berpotensi memicu peralihan konsumsi ke BBM subsidi dan lonjakan harga kebutuhan pokok. Simak analisis mendalamnya.

Anggota Komisi VI DPR RI mendesak pemerintah Indonesia bersikap tegas terhadap kebijakan tarif panel surya AS yang mencapai 143 persen, penting untuk menjaga wibawa bangsa di kancah perdagangan internasional.

Anggota Komisi VI DPR RI Asep Wahyuwijaya mendesak manajemen Garuda Indonesia untuk memangkas beban operasional dan memperkuat ekspansi domestik demi keberlanjutan maskapai.

Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero), Bobby Rasyidin mengungkap proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung Whoosh seperti bom waktu