Ada Apa? Rapat Finalisasi APBD Banten 2025 Ditunda Gara-gara Seruan Aksi Mahasiswa!

BEM SI Kerakyatan menanggapi rencana aksi demonstrasi besar-besaran yang akan dilaksanakan pada bulan Juli 2026 mendatang.

Peserta demonstrasi berasal dari aliansi masyarakat dan kelompok buruh.

DPRD Sulsel gelar rapat paripurna maraton APBD Perubahan 2025 di kantor sementara BMBK. Simak jadwal lengkap dan alasan di balik lokasi tak biasa ini!

BEM SI sendiri menyampaikan tidak ada permintaan dari pihak Istana untuk menahan aksi demonstasi.

Bukan tanpa alasan, Koordinator Pusat BEM SI Kerakyatan Muhammad Ikram mengungkap salah satu pertimbangan karena melihat situasi di lapangan.

Bupati Garut Abdusy Syakur Amin sedang melakukan asesmen kerusakan pasca aksi massa di kantor DPRD Garut. Apa saja yang rusak dan bagaimana tindak lanjutnya?

Kendati begitu, Dewa Jack akan tetap berada di Gedung DPRD mengantisipasi demo lanjutan dan massa ingin bertemu.

DPRD Maluku mengingatkan peserta aksi demonstrasi untuk menjaga kondusifitas dan tidak anarkis. Bagaimana DPRD Maluku menjamin aspirasi pengunjuk rasa akan tersalurkan?

Pesta Rakyat Batam Ditunda oleh Pemkot Batam terkait eskalasi unjuk rasa nasional, meski 32 ribu lebih peserta telah mendaftar. Apa alasan lengkap di balik keputusan ini?

Polda Jabar meminta penundaan laga Persib vs Borneo FC di GBLA karena alasan keamanan pasca unjuk rasa mahasiswa. Simak detail mengapa pertandingan ini harus ditunda.

Mereka menuntut Kejati Banten bertindak netral dan tegas dalam menegakkan hukum di Provinsi Banten, terutama terkait pelaksanaan Pilkada 2024.

Riyan Hidayat, anggota DPRD Provinsi Banten dari PAN, resmi mencalonkan diri sebagai Ketua Umum BM PAN periode 2026-2031, mendapat dukungan kuat sebagai representasi kader kerja yang konsisten.

Anggota DPRD Banten Asep Awaludin meyakini program Kopdes Merah Putih dan Makan Bergizi Gratis (MBG) akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Kebijakan Efisiensi Anggaran Dinkes Banten berujung pada pemutusan kontrak tenaga kerja outsourcing di rumah sakit daerah. Anggota DPRD Banten meminta solusi konkret. Apa dampaknya bagi pelayanan publik dan ketenagakerjaan di Banten?

Pemerintah Provinsi Banten mempercepat pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif untuk memperkuat struktur ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Dinas PUPR Lebak melaporkan 109 unit Jembatan Gantung Lebak Rusak parah dan membahayakan warga. Keterbatasan anggaran daerah menjadi kendala utama perbaikan infrastruktur vital ini.

Komisi V DPRD Banten mendesak Dinas Pendidikan setempat mempercepat penyelarasan SMK dengan industri, evaluasi jurusan, dan optimalkan keterlibatan pelaku usaha demi tingkatkan serapan kerja.

BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemprov Sulsel 2025, namun dengan catatan penting yang harus segera ditindaklanjuti.

Pemerintah Provinsi Papua telah melakukan penyerahan LKPD Tahun Anggaran 2025 kepada BPK Perwakilan Papua tepat waktu, menunjukkan komitmen kuat terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Langkah ini menjadi bagian penting dalam upaya perbai

Komisi II DPRD Jabar soroti penempatan tenaga kerja di sektor pertanian yang belum sesuai bidang, menghambat optimalisasi layanan petani dan penanganan hama, serta keterbatasan anggaran operasional.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tegaskan tak akan lunasi pembayaran penuh proyek pembangunan tahun anggaran 2025 yang hasilkan kualitas rendah, pastikan audit ketat demi akuntabilitas anggaran daerah.

Pemerintah Kabupaten Bogor menyiapkan SiLPA untuk melunasi kewajiban pembayaran proyek APBD 2025 yang tertunda, mengikuti arahan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjelaskan alasan di balik kurang bayar proyek Jabar 2025 senilai Rp621 miliar, yang disebabkan oleh berkurangnya dana bagi hasil dari pemerintah pusat.