DPRD Maluku

DPRD Maluku menyoroti kebutuhan tambahan anggaran untuk Program Garuda Transformasi di SMA Siwalima Ambon, mengingat jumlah siswa yang terus bertambah dan peran strategis sekolah unggulan ini.

Komisi IV DPRD Maluku mengusulkan pemisahan manajemen asrama dan pendidikan di SMA Siwalima Ambon untuk optimalkan pengawasan siswa dan meringankan beban guru, demi kualitas pendidikan unggulan.

DPRD Maluku mendesak Pemerintah Provinsi untuk segera menertibkan pedagang di sejumlah area, termasuk Pasar Baru Mardika, demi menciptakan aktivitas perdagangan yang tertib dan sesuai aturan.

DPRD Maluku memberikan dukungan penuh terhadap Program Polisi Mengajar yang diinisiasi Polda Maluku, bertujuan meningkatkan kesadaran hukum dan pendidikan karakter di kalangan pelajar.

Komisi I DPRD Maluku mendesak LSM Konsorsium Maluku untuk melengkapi bukti valid terkait dugaan 300 kaleng sianida masuk ke Buru untuk penambangan ilegal, agar kasus ini dapat ditindaklanjuti secara serius.

Realisasi pendapatan Pasar Mardika Ambon hanya Rp900 juta dari target Rp18 miliar, memicu kekecewaan DPRD Maluku dan sorotan tajam terhadap tata kelola pasar sentral tersebut.

Pemerintah Provinsi Maluku bergerak cepat menyelaraskan Perda dan hukum adat demi suksesnya implementasi KUHP baru yang mengakui 'living law', memicu pertanyaan tentang bagaimana harmonisasi ini akan berjalan.

Pemerintah Provinsi Maluku bergerak cepat menyelaraskan Perda dan hukum adat demi suksesnya implementasi KUHP baru yang mengakui 'living law', memicu pertanyaan tentang bagaimana harmonisasi ini akan berjalan.

Polda Maluku memastikan proses hukum Kasus Kekerasan Batu Merah Ambon terus berlanjut, meskipun ada usulan damai, korban bersikukuh menuntut keadilan.

DPRD Maluku berkomitmen mempercepat pembahasan Ranperda Perlindungan Hak Adat menyusul desakan ribuan mahasiswa. Apa saja tuntutan Aliansi Masyarakat Maluku yang memicu janji ini?

DPRD Maluku mengingatkan peserta aksi demonstrasi untuk menjaga kondusifitas dan tidak anarkis. Bagaimana DPRD Maluku menjamin aspirasi pengunjuk rasa akan tersalurkan?

DPRD Maluku mengungkapkan Pemkot Ambon memediasi sengketa lahan hutan lindung di Dusun Air Louw untuk pembangunan Stasiun Radar TNI AU. Bagaimana nasib tanah adat warga Air Louw?