9 Bulan Berjalan, Program Makan Bergizi Gratis Dikritik: Komisi IX DPR Tegaskan Masukan Publik Penting untuk Perbaikan

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sudah berjalan sembilan bulan mendapat sorotan Komisi IX DPR. Masukan publik dinilai krusial untuk perbaikan program ini ke depan.

Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyoroti pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berjalan selama sembilan bulan. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Putih Sari, menegaskan bahwa masukan dari masyarakat menjadi catatan krusial untuk memperbaiki berbagai kekurangan dalam program tersebut.

Penekanan ini disampaikan Putih Sari setelah melakukan audiensi dengan sejumlah organisasi masyarakat sipil, termasuk Gerakan Kesehatan Ibu dan Anak (GKIA), Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI), dan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) pada Selasa (23/9) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. Audiensi tersebut bertujuan untuk mendengarkan pandangan serta rekomendasi terkait implementasi MBG.

Meskipun program ini memiliki tujuan mulia, Putih Sari mengakui bahwa masih banyak aspek yang perlu dibenahi. "Baru sembilan bulan dan masih banyak, kita akui banyak sekali yang memang penuh dengan kekurangan," kata Putih. Ia menambahkan bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pelaksana program juga merupakan lembaga baru yang strukturnya belum terhierarki dengan baik hingga ke tingkat daerah.

Tantangan Implementasi dan Penguatan Kelembagaan Program MBG

Putih Sari secara terbuka mengakui bahwa Program Makan Bergizi Gratis masih menghadapi banyak kekurangan, terutama karena status Badan Gizi Nasional (BGN) yang relatif baru. "Badan Gizi Nasional secara kelembagaan pun ini juga badan yang baru, perangkat juga masih belum terhierarki dengan baik, artinya baru memang terpusat di tingkat pusat saja, belum ada perwakilan di tingkat daerah," jelasnya.

Meskipun demikian, Putih Sari mencontohkan bahwa koordinasi lintas instansi di beberapa daerah sudah mulai menunjukkan kemajuan. "Kalau kemarin saya kebetulan ke Batam, itu sudah mulai berjalan, ada koordinasi bagaimana penanganan-penanganan jika terjadi kasus-kasus tertentu. Mudah-mudahan ini menjadi awal," ujarnya.

Penguatan struktur kelembagaan BGN hingga ke tingkat daerah menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan efektivitas dan jangkauan Program Makan Bergizi Gratis. Hal ini penting agar program dapat berjalan optimal dan memberikan dampak positif yang lebih luas bagi masyarakat penerima manfaat.

Kompleksitas Masalah Gizi dan Kesiapan Generasi Emas 2045

Lebih lanjut, Putih Sari menyoroti kompleksitas permasalahan gizi dan kesehatan di Indonesia yang memiliki korelasi erat dengan upaya mewujudkan generasi emas 2045. Ia mengungkapkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum memiliki kesadaran penuh mengenai pentingnya gizi seimbang, termasuk konsumsi buah dan sayur yang memadai.

"Ternyata begitu kompleks permasalahan gizi, ataupun juga permasalahan kesehatan di Indonesia, terutama yang terkait dengan bagaimana menyiapkan generasi penerus kita," kata Putih. Ia menambahkan bahwa data dari Survei Kesehatan Indonesia menunjukkan tingkat konsumsi buah dan sayur di kalangan masyarakat masih sangat rendah, sehingga masuk ke dalam item Germas.

Oleh karena itu, Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya berfokus pada penyediaan makanan, tetapi juga harus diiringi dengan edukasi gizi yang berkelanjutan. Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya asupan gizi seimbang adalah kunci untuk mengatasi permasalahan gizi kronis di Indonesia.

Pentingnya Peningkatan SDM Gizi dan Sinergi Lintas Kementerian

Dalam konteks perbaikan program, Putih Sari juga menekankan pentingnya peningkatan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang gizi. Keberadaan tenaga ahli gizi yang memadai sangat krusial untuk menopang keberhasilan implementasi Program Makan Bergizi Gratis secara menyeluruh.

Ia mengapresiasi masukan dari para ahli dan anggota DPR lainnya yang merekomendasikan agar perbaikan tidak hanya ditujukan kepada Badan Gizi Nasional. "Ini menjadi catatan penting, artinya tidak hanya bagi BGN sebagai penyelenggara makan bergizi gratis, tapi juga untuk kementerian lain, termasuk Kementerian Kesehatan dalam hal sosialisasi gizi," tuturnya.

Sinergi antara BGN, Kementerian Kesehatan, dan instansi terkait lainnya menjadi vital untuk menciptakan ekosistem gizi yang kuat. Pemenuhan terhadap SDM kesehatan di bidang gizi juga perlu didorong untuk mendukung terciptanya generasi yang lebih sehat dan produktif.

Sumber: AntaraNews