DPR Minta Menu Program Makan Bergizi Gratis Disesuaikan Selera Anak, Hindari Sisa Makanan!

Komisi IX DPR mendesak penyesuaian menu dalam Program Makan Bergizi Gratis agar sesuai selera anak-anak, demi efektivitas program dan pencegahan stunting. Mengapa ini penting?

Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene, mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menyesuaikan menu dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Desakan ini bertujuan agar makanan yang disediakan sesuai dengan selera anak-anak di sekolah. Penyesuaian ini krusial untuk mencegah pemborosan makanan yang tidak habis dikonsumsi.

Pernyataan tersebut disampaikan Felly setelah meninjau dapur MBG di Unit Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Plawa, Denpasar, Bali, pada Jumat (20/9). Menurutnya, evaluasi berkala terhadap sisa makanan sangat penting dilakukan. Program ini tidak boleh menjadi tidak efektif hanya karena menu yang tidak cocok dengan preferensi anak-anak di daerah tertentu.

Felly juga menekankan bahwa implementasi Program Makan Bergizi Gratis secara efektif merupakan instrumen kunci pemerintah dalam upaya menurunkan angka stunting di Indonesia. Dengan MBG, targetnya adalah mencapai zero stunting. Oleh karena itu, program ini harus dimaksimalkan untuk mencapai sasaran tersebut.

Pentingnya Penyesuaian Menu untuk Efektivitas Program

Felly Estelita Runtuwene menggarisbawahi pentingnya penyesuaian menu Program Makan Bergizi Gratis. "Ini adalah catatan penting. Kita harus mengevaluasi dari waktu ke waktu berapa banyak makanan yang tersisa tidak dimakan," ujarnya. Pernyataan ini menegaskan perlunya adaptasi menu.

Penyesuaian menu berperan krusial dalam memastikan makanan yang disajikan dapat dikonsumsi sepenuhnya oleh para siswa. Jika menu tidak sesuai selera, potensi makanan terbuang menjadi lebih besar. Hal ini tentu akan mengurangi efektivitas Program Makan Bergizi Gratis.

Evaluasi berkala menjadi kunci untuk memahami preferensi lokal anak-anak. Program ini tidak boleh gagal hanya karena kurangnya penyesuaian terhadap cita rasa daerah. Dengan demikian, setiap rupiah yang dialokasikan dapat memberikan manfaat maksimal.

MBG: Strategi Pemerintah Lawan Stunting dan Dorong Ekonomi Lokal

Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya berfokus pada penyediaan makanan, tetapi juga sebagai strategi pemerintah untuk menekan angka stunting. Felly menegaskan bahwa program ini harus dimaksimalkan untuk mencapai target zero stunting. Kesehatan anak-anak menjadi prioritas utama.

Keberhasilan program ini juga diharapkan dapat menciptakan efek berganda bagi perekonomian lokal. Terutama bagi para petani dan pedagang kecil di daerah. Pemberdayaan ekonomi lokal menjadi salah satu dampak positif yang diincar.

Oleh karena itu, Felly mendorong penggunaan produk pertanian lokal dalam persiapan makanan MBG. Pemanfaatan bahan baku dari daerah setempat akan mendukung keberlanjutan ekonomi. Hal ini juga memastikan kesegaran bahan makanan yang disajikan.

Noudhy Valdryno, Deputi Diseminasi dan Informasi Media di Badan Komunikasi Pemerintah, menjelaskan bahwa MBG menekankan potensi lokal. Contohnya, di daerah pesisir, menu MBG akan banyak menampilkan ikan. "Kuncinya adalah bagaimana ikan dapat diolah untuk memenuhi Angka Kecukupan Gizi (AKG), yang menjadi indikator dalam Program Makan Bergizi Gratis," jelasnya.

Jangkauan Luas dan Target Ambisius Program Makan Bergizi Gratis

Program Makan Bergizi Gratis, yang diluncurkan pada 6 Januari sebagai salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto, telah menjangkau lebih dari 20 juta warga di seluruh Indonesia. Pencapaian ini didukung oleh hampir enam ribu Unit Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi. Jangkauan yang luas ini menunjukkan komitmen pemerintah.

Selain anak-anak usia sekolah, program ini juga melayani kelompok rentan lainnya. Termasuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Presiden menargetkan MBG dapat menjangkau setidaknya 82,9 juta penerima manfaat pada akhir tahun 2025. Target ambisius ini menunjukkan skala intervensi yang besar.

Badan Gizi Nasional (BGN) secara berkelanjutan memantau Angka Kecukupan Gizi (AKG) di setiap wilayah. Ketika unit SPPG didirikan, tiga perwakilan BGN dan kepala SPPG ditugaskan untuk mengelola dapur. Pengawasan ketat ini memastikan kualitas gizi makanan yang disajikan.

Sumber: AntaraNews