LIVE

YLBHI Soroti Warga Miskin Minim Bantuan Hukum Sepanjang 2023

YLBHI menilai komitmen pemerintah nampak dalam belum maksimalnya pelaksana bantuan hukum

ylbhi
YLBHI Soroti Warga Miskin Minim Bantuan Hukum Sepanjang 2023
YLBHI Soroti Warga Miskin Minim Bantuan Hukum Sepanjang 2023 (merdeka.com)

Minimnya bantuan hukum bagi warga miskin.

Ilustrasi hukum
Ilustrasi hukum © 2023 maverick

YLBHI Soroti Warga Miskin Minim Bantuan Hukum Sepanjang 2023

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) bersama dengan Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (Asperhupiki), Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (FH Untirta), menggarisbawahi beberapa catatan hukum di sepanjang tahun 2023, salah satunya berkaitan dengan minimnya bantuan hukum bagi warga miskin.



“Komitmen pemerintah nampak dalam belum maksimalnya pelaksana bantuan hukum yang sampai hari ini hanya mencakup 619 LBH/OBH dan dengan anggaran hanya Rp56.365.320.000 per tahunnya untuk seluruh Indonesia,” 

ujar Ketua YLBHI M. Isnur dalam keterangan pers, Rabu (27/12).

Di sisi lain, kepolisian menindak 276.507 kasus kejahatan (crime total atau CT) pada 2022. 

Namun, hanya 72,38 persen atau sebanyak 200.147 kasus yang telah selesai ditangani (crime clearance atau CC).

Menurut Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), pada tahun 2023, terdapat 10.841 kasus pidana yang ditangani oleh OBH/LBH di seluruh Indonesia.

Setengah dari jumlah tersebut, yaitu sekitar 5.345 kasus, merupakan kasus narkotika. Rata-rata, angka penindakan pidana minimal mencapai 200-250 ribu.

Maka dari itu, baik YLBHI maupun Asperhupiki menilai bahwa anggaran untuk bantuan hukum masih kurang.

"Dengan anggaran yang hanya sebesar ini hanya bisa mendukung penanganan kasus dengan jumlah yang sangat kecil, tidak ada dukungan untuk sumber daya manusia dan juga dukungan untuk lembaga yang menangani," 

tambah M. Isnur.

merdeka.com 

Ilustrasi hukum adat. (Image by Freepik)
Ilustrasi hukum adat. (Image by Freepik) © 2023 bolacom


M. Isnur menekankan bahwa bantuan hukum merupakan perintah dan jaminan yang telah dijamin oleh Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 dan UU No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.


"Bantuan hukum tidak semata-mata untuk memberikan jasa hukum bagi masyarakat, akan tetapi sekaligus diharapkan mampu mendorong perbaikan sistem peradilan," jelas Isnur.


Berdasarkan hasil pengukuran Indeks Akses terhadap Keadilan pada tahun 2019 dan 2021, pendampingan hukum diyakini berperan dalam akses keadilan di Indonesia.

"Riset LBH-YLBHI menemukan bahwa bantuan hukum hanya didapatkan oleh 10-20 persen orang-orang yang berhadapan dengan hukum dan/atau menjadi tersangka/terdakwa," pungkas Isnur.

Ilustrasi hukum adat. (Image by redgreystock on Freepik)
Ilustrasi hukum adat. (Image by redgreystock on Freepik) © 2023 bolacom
Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Syifa Hanifah
Editor Syifa Hanifah
R
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Kondisi Terkini Kebakaran Apartemen di Tanjung Duren, Asap Hitam Pekat Masih Membumbung

{{caption}}
Kronologi Kebakaran Apartemen Mediterania Tanjung Duren, Sejumlah Penghuni Masih Terjebak

{{caption}}
Kebakaran di Apartemen Tanjung Duren, Penghuni Dievakuasi

{{caption}}
Apartemen di Tanjung Duren Jakbar Kebakaran

{{caption}}
Dugaan Motif Polisi Bawa Parang Satroni Rumah Wali Kota Palopo

{{caption}}
Prabowo Bakal Luncurkan Satgas PHK dan Kesejahteraan Pekerja di May Day 2026? Kemnaker Bilang Begini

Topik Terkait
{{caption}}
Kemenkum Alokasikan Rp191 Juta untuk Bantuan Hukum Masyarakat Miskin di Papua Barat Daya

Kantor Wilayah Kemenkum Papua Barat mengalokasikan anggaran Rp191,88 juta untuk program bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Papua Barat Daya, menjamin akses keadilan melalui kerja sama dengan organisasi bantuan hukum (OBH).

Bantuan Hukum Kemenkum
{{caption}}
Fakta Unik: DPRD Garut Siapkan Anggaran Khusus untuk Bantuan Hukum Masyarakat Miskin, Target 50 Kasus Per Tahun!

DPRD Garut serius wujudkan keadilan! Mereka siapkan anggaran khusus untuk Bantuan Hukum Masyarakat Miskin, menargetkan 50 kasus per tahun. Bagaimana implementasinya?

DPRD Garut
{{caption}}
VIDEO: Jaksa Agung Akui Lemahnya Keadilan, Buka Data Komnas HAM 282 Penyiksaan Dilakukan Aparat

Burhanuddin menjelaskan, menurut data dari Komnas HAM, ada 282 kasus penyiksaan yang dilakukan aparat penegak hukum.

Berita Update
{{caption}}
Stafsus Wapres Tegaskan Pemerintah Usut Tuntas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus

Pemerintah melalui Staf Khusus Wakil Presiden Achmad Adhitya memastikan akan mengusut tuntas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus, aktivis KontraS, yang terjadi baru-baru ini dan menjamin kebebasan berpendapat.

aktivis
{{caption}}
Kompolnas Desak Polri Ungkap Tuntas Kasus Andrie Yunus

Kompolnas mendesak Polri untuk memberikan kinerja terbaik dalam mengungkap kasus Andrie Yunus, teror penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Bidang Eksternal KontraS, demi keadilan dan demokrasi.

andrie yunus
{{caption}}
Komnas Perempuan Kecam Kekerasan Aktivis HAM Andrie Yunus: Bentuk Intimidasi Sikap Kritis

Komnas Perempuan mengecam keras insiden kekerasan terhadap aktivis HAM Andrie Yunus yang disiram air keras, menegaskan tindakan ini sebagai bentuk intimidasi terhadap sikap kritis masyarakat sipil.

air keras
{{caption}}
Gibran Tegaskan Pentingnya Demokrasi Sehat Respons Kasus Andrie Yunus

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyoroti pentingnya menjaga ruang demokrasi tetap sehat dan terbuka, merespons insiden penyerangan terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus.

andrie yunus
{{caption}}
Aktivis 98 Apresiasi Respons Cepat Pemerintah Usut Tuntas Teror Air Keras KontraS

Aktivis 98 memberikan apresiasi tinggi terhadap langkah sigap pemerintah dalam menanggapi teror air keras yang menimpa Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus, menunjukkan komitmen negara.

aktivis 98
{{caption}}
Pemerintah Kecam Keras Insiden Penyiraman Air Keras Andrie Yunus, Desak Pengusutan Tuntas

Pemerintah Indonesia menyatakan kecaman keras atas insiden penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus, dan mendesak pengusutan tuntas kasus ini untuk menjamin keadilan.

andrie yunus
{{caption}}
Kisah Haru Nenek Samini di Usia 70 Tahun, Berharap Sekolah Rakyat Jadi Jalan Cucunya Keluar dari Kemiskinan

Sekolah Rakyat menghadirkan harapan baru bagi kakek dan neneknya untuk memutus rantai kemiskinan yang selama ini membelenggu keluarga mereka.

anak orang miskin
{{caption}}
Jumlah Penduduk Miskin DKI Jakarta Turun 25.750 Orang, Kini Jadi 439 Ribu Orang

Seiring dengan penurunan jumlah penduduk miskin, persentase penduduk miskin di DKI Jakarta juga menurun.

berita update
{{caption}}
Indeks Ekonomi RI Turun, Banggar DPR Usul Tambahan Bantuan untuk 20 Juta Masyarakat Miskin

Said merekomendasikan di APBN 2025, untuk menambah bantuan kepada jumlah penerima manfaat sebanyak 20 juta keluarga.

banggar dpr
{{caption}}
Luhut Pandjaitan: Digitalisasi Bansos Bakal Kurangi 34 Juta Orang Miskin

Pemerintah melalui Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah bakal menerapkan digitalisasi bansos perdana di Banyuwangi.

bansos
{{caption}}
Riset: Porsi Bayar Pajak Warga Miskin Lebih Besar Dibanding Orang Super Kaya

Kelompok masyarakat miskin ternyata membayar pajak dengan persentase penghasilan yang lebih besar dibandingkan orang super kaya.

berita update
{{caption}}
Jumlah Orang Miskin di Indonesia Turun, Mensos: Sejalan dengan Berkurangnya Jumlah Penerima Bansos

Gus Ipul menegaskan, pihaknya tidak mempunyai parameter sendiri untuk menentukan data orang miskin.

bansos