Wamenkum HAM: Kehidupan Masyarakat Tak Boleh Bertentangan dengan Ideologi

Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia memaparkan Transformasi Pemasyarakatan di era KUHP Nasional, menekankan pidana penjara sebagai alternatif terakhir dan peran sentral pemasyarakatan.

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa negara hukum sejati harus diukur dari seberapa besar dampaknya dalam menghadirkan ketertiban dan kesejahteraan bagi rakyat, bukan hanya tumpukan aturan.

Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa KUHP Baru dan reformasi KUHAP menandai era baru sistem peradilan pidana yang lebih manusiawi dan relevan dengan dinamika masyarakat modern.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung berkomitmen penuh mendukung Pembaruan KUHAP Nasional, mewujudkan sistem hukum yang lebih modern, berkeadilan, dan berorientasi pada perlindungan HAM.

Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej menyoroti pemahaman masyarakat sebagai tantangan terbesar dalam pemberlakuan KUHP dan KUHAP baru, demi terwujudnya sistem hukum yang lebih adil dan manusiawi.

Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej menekankan pentingnya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memahami Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru agar penegakan keadilan di daerah dapat berjalan optimal, sejalan dengan semangat reformasi h

Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej menegaskan KUHP Indonesia berlaku universal, namun menyoroti tiga isu krusial seperti delik politik, defamation, dan kesusilaan yang memiliki interpretasi berbeda di setiap daerah, memicu rasa penasaran pembaca.

Kantor Wilayah Kemenkum Bengkulu aktif mensosialisasikan penerapan KUHP Baru yang akan berlaku efektif pada awal Januari 2026 sebagai fondasi hukum nasional yang modern dan adaptif.

Pemerintah didesak untuk segera mempersiapkan implementasi KUHP Baru yang akan berlaku efektif pada 2 Januari 2026, guna memastikan pemahaman publik dan penegakan hukum yang adil.

Yasonna memastikan, KUHP baru tetap mencantumkan batasan terhadap berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat berdasarkan empat indikator.

Anggota DPR RI Yan Permenas Mandenas mendesak pembentukan Kanwil Imigrasi Papua Tengah di Nabire, guna memperkuat pengawasan tenaga kerja asing dan meningkatkan pelayanan keimigrasian bagi masyarakat setempat.

Ditjenpas Sulteng terus memperkuat pembinaan moral anak binaan LPKA Palu melalui program rohani. Inisiatif ini bertujuan membentuk karakter serta mempersiapkan mereka kembali ke masyarakat dengan pribadi yang lebih baik.

Indonesia menduduki peringkat teratas dalam jumlah merek yang terdaftar di kawasan ASEAN, mencerminkan dinamika pasar dan inovasi yang tinggi.

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Dewi Asmara mendesak pemerintah pusat untuk memberikan perhatian lebih pada daerah kepulauan Sulut, terutama terkait insentif dan sarana prasarana, mengingat tantangan geografis dan isu perbatasan yang kompleks.

Ditjen Imigrasi Kemenkumham berhasil cegah 13 calon jamaah haji nonprosedural yang hendak berangkat ke Arab Saudi tanpa visa haji, menegaskan komitmen melindungi WNI dari risiko hukum dan keselamatan.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang menegaskan komitmennya untuk mewujudkan Zero Halinar pada tahun 2026, menciptakan lingkungan yang bersih dari handphone, pungutan liar, dan narkoba.