VIDEO: 'Steven Seagal' DPR Sorot Polemik Putusan MK Soal Pemilu Terpisah "Kami Dikejar Mayarakat!"

Selain itu, terkait putusan pemisahan pemilu nasional dan regional, Dasco memastikan akan masuk dalam daftar pembahasan pada RUU Pemilu.

Patrialis Akbar menegaskan menjadi hakim konstitusi sangatlah tidak mudah

Saat terjadi polemik, dia menilai DPR selaku pembuat UU bisa memilih mana putusan MK yang sesuai konstitusi

Guru Besar UI Valina Singka Subekti menegaskan, bahwa putusan MK nomor 135 tidaklah sesuai dengan konstitusi

Taufik Basari menilai putusan MK menimbulkan dilema jika dijalankan akan menabrak konstitus

DPR akan mengevaluasi posisi Mahkamah Konstitusi dalam jangka menengah dan panjang karena dianggap mengerjakan banyak urusan yang bukan menjadi kewengan.

Seperti diketahui, MK baru saja mengeluarkan putusan mengubah syarat Pilkada.

Badan legislatif (Baleg) DPR RI sepakat, Revisi Undang-undang (UU) Pilkada dibawa ke rapat paripurna terdekat untuk disahkan menjadi UU

Rapat yang digelar pada Rabu (21/8) ini hanya beda sehari pasca-putusan MK terkait Pilkada.

Baleg DPR berdalih putusan MK justru akan diakomodir di RUU Pilkada tersebut.

Anggota Baleg menyatakan keputusan MK sangat mendadak sehingga mereka harus bergerak cepat.

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia, mengatakan rapat dengan penyelenggara Pemilu dijadwalkan pada Senin pekan depan

Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, membenarkan dirinya sempat diperas oleh utusan KPK gadungan sebesar Rp300 juta. Modus penipuan KPK gadungan ini berhasil diungkap berkat kerja sama dengan aparat penegak hukum.

Komisi III DPR RI apresiasi PN Medan yang mengabulkan **penangguhan penahanan Amsal Sitepu**, videografer terdakwa kasus dugaan korupsi, sebagai wujud kepekaan terhadap rasa keadilan masyarakat.

Komisi III DPR RI mengecam keras penyerangan air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus dan berjanji mengawal tuntas Kasus Penyerangan Aktivis KontraS ini, menuntut penanganan cepat serta profesional dari kepolisian.

Ketua Umum Forkogakum, Dr. Tasrif M. Saleh, menyoroti 8 Poin Percepatan Reformasi Polri sebagai tantangan bagi institusi kepolisian untuk berbenah dan meningkatkan kinerja di mata masyarakat.

Istri mantan Bupati Kepulauan Tanimbar, Joice Fatholon Pentury menceritakan kasus suaminya Petrus Fatlolon

Purnawirawan Polri Safaruddin mengatakan di Madura untuk masuk bintara harus membayar Rp100-200 juta

MK mengabulkan sebagian permohonan uji materiil syarat pimpinan KPK. Putusan ini mengubah makna "melepas" menjadi "nonaktif dari" jabatan struktural dan profesi.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan pemerintah menanti draf Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) rampung di DPR RI, mengingat urgensi pembahasan menjelang Pemilu 2029.

Hal tersebut tertuang dalam Putusan Nomor 28/PUU-XXIV/2026 yang diputus pada Senin, 9 Februari 2026.

Menurut Dasco, apabila pembahasan Undang-Undang dipaksakan dan terburu-buru, maka berpotensi kembali digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Pakar hukum tata negara Jimly Asshiddiqie menyoroti krusialnya Independensi Kekuasaan Kehakiman sebagai penyeimbang eksekutif-legislatif demi merawat demokrasi dan negara hukum Indonesia.

Ketua MK pertama, Jimly Ashhiddiqie, menyerukan pentingnya menjaga independensi kehakiman demi keberlanjutan demokrasi hukum Indonesia, bahkan di tengah kondisi kesehatan yang menantang.