LIVE

VIDEO: MenkumHAM Era SBY Blak-blakan Solusi Polemik Putusan Pemisahan Pemilu MK "Gunakan yang Sesuai"

Saat terjadi polemik, dia menilai DPR selaku pembuat UU bisa memilih mana putusan MK yang sesuai konstitusi

patrialis akbar
VIDEO: MenkumHAM Era SBY Blak-blakan Solusi Polemik Putusan Pemisahan Pemilu MK
VIDEO: MenkumHAM Era SBY Blak-blakan Solusi Polemik Putusan Pemisahan Pemilu MK "Gunakan yang Sesuai" (©merdeka.com)

Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat dengar pendapat membahas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal Pemilu. Beberapa tokoh yang dipanggil ialah eks Hakim MK dan Menkum HAM era Presiden ke-6 SBY, Patrialis Akbar. Selain itu juga dipanggil Taufik Basari dan Valina Singka Subekti.

Patrialis menyebut, putusan MK merupakan sesuatu yang final dan mengikat maka dari itu harus dilaksanakan karena menyangkut harga diri. Saat terjadi polemik, dia menilai DPR selaku pembuat UU bisa memilih mana putusan MK yang sesuai konstitusi.

Seperti diketahui, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135 memutuskan bahwa pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu daerah dilakukan secara terpisah. Putusan tersebut dianggap bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan melampaui kewenangan MK.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Syifa Hanifah
Editor Syifa Hanifah
H
Reporter
  • Harwanto Bimo Pratomo
VIDEO: Perintah Tegas AHY Ke Demokrat! Kawal Aturan Pilkada KPU Sesuai Putusan MK
VIDEO: Perintah Tegas AHY Ke Demokrat! Kawal Aturan Pilkada KPU Sesuai Putusan MK

AHY menegaskan, sikap Partai Demokrat ialah bersama rakyat.

AHY
Untung Tak Disahkan, RUU Pilkada Bakal Ciptakan Dinasti Politik dan Kantung Kemiskinan di Daerah
Untung Tak Disahkan, RUU Pilkada Bakal Ciptakan Dinasti Politik dan Kantung Kemiskinan di Daerah

Arman bersyukur DPR bakal mengikuti putusan MK untuk ajang kontestasi 27 Agustus mendatang.

kemiskinan
MK Buka Suara Respons Heboh RUU Pilkada Dibahas Secara 'Kilat'
MK Buka Suara Respons Heboh RUU Pilkada Dibahas Secara 'Kilat'

Seperti diketahui, MK baru saja mengeluarkan putusan mengubah syarat Pilkada.

RUU Pilkada
DPR dan Menkumham Kompak Bantah Anulir Putusan MK: Ketika Ada Hukum Baru, Hukum Lama Tak Berlaku
DPR dan Menkumham Kompak Bantah Anulir Putusan MK: Ketika Ada Hukum Baru, Hukum Lama Tak Berlaku

Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi mengklaim DPR dan pemerintah justru telah mengadopsi sebagian putusan MK

baleg dpr uu pilkada
DPR Kebut RUU Pilkada Usai MK Ubah Aturan Main, Begini Pesan Mendalam Anies Baswedan
DPR Kebut RUU Pilkada Usai MK Ubah Aturan Main, Begini Pesan Mendalam Anies Baswedan

Hari ini, DPR menggelar rapat untuk mengebut Revisi UU Pilkada untuk mengesahkan aturan baru Pilkada.

Anies Baswedan
Menko Luhut Tanggapi Heboh Putusan MK Ubah Syarat Pilkada: Ada Pihak yang Diuntungkan
Menko Luhut Tanggapi Heboh Putusan MK Ubah Syarat Pilkada: Ada Pihak yang Diuntungkan

Hasilnya, sebuah partai atau gabungan partai politik dapat mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi DPRD, dengan syarat tertentu.

Putusan MK
Bivitri Cium Siasat Akali Putusan MK: Keputusan Progresif Sangat Jelas, Tak Mungkin Ditafsirkan Berbeda
Bivitri Cium Siasat Akali Putusan MK: Keputusan Progresif Sangat Jelas, Tak Mungkin Ditafsirkan Berbeda

MK mengeluarkan putusan mengubah syarat pencalonan dalam UU Pilkada.

Putusan MK
MK: DPR Tak Boleh Lepas Tangan soal Masalah Pemilu, Harus Jalankan Fungsi Konstitusional seperti Hak Angket
MK: DPR Tak Boleh Lepas Tangan soal Masalah Pemilu, Harus Jalankan Fungsi Konstitusional seperti Hak Angket

MK: DPR Tak Boleh Lepas Tangan soal Masalah Pemilu, Harus Jalankan Fungsi Konstitusional seperti Hak Angket

Sidang Putusan MK
Yusril: Pengusutan Dugaan Kecurangan Pemilu Diselesaikan di MK Bukan Hak Angket
Yusril: Pengusutan Dugaan Kecurangan Pemilu Diselesaikan di MK Bukan Hak Angket

Yusril berpendapat perselisihan hasil pemilu yang harus diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi.

Hak Angket
Yusril: Penyelesaian Perselisihan Pilpres Melalui MK, Maka Angket Tidak Dapat Digunakan
Yusril: Penyelesaian Perselisihan Pilpres Melalui MK, Maka Angket Tidak Dapat Digunakan

Salah satu kewenangan MK adalah mengadili perselisihan hasil pemilu, dalam hal ini Pilpres.

Yusril Ihza Mahendra
PDIP: Pro Kontra Putusan MK karena Ada Intervensi Kepentingan Politik
PDIP: Pro Kontra Putusan MK karena Ada Intervensi Kepentingan Politik

PDIP menilai seharusnya MK hanya menguji undang-undang apakah bertentangan dengan UUD 1945 atau tidak.

Batasan Usia Capres Cawapres
VIDEO: Patrialis Akbar Tegas, Jadi Hakim Konstitusi Bebannya Berat
VIDEO: Patrialis Akbar Tegas, Jadi Hakim Konstitusi Bebannya Berat "Tak Boleh Beri Putusan Sembarangan!"

Patrialis Akbar menegaskan menjadi hakim konstitusi sangatlah tidak mudah

berita video
M Qodari: Putusan MK Soal Pemilu Dipisah Sudah Kebablasan
M Qodari: Putusan MK Soal Pemilu Dipisah Sudah Kebablasan

Menurutnya, langkah MK tersebut sudah melampaui batas kewenangannya sebagai lembaga yudikatif.

berita update
Ketua Baleg DPR Kritik MK Pisahkan Pemilu Nasonal dan Daerah: Ini 'Permainan' Norma!
Ketua Baleg DPR Kritik MK Pisahkan Pemilu Nasonal dan Daerah: Ini 'Permainan' Norma!

Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan menilai MK melakukan permainan norma dalam putusan MK yang memisahkan pemilu nasional dan daerah.

baleg dpr
Untung Rugi Pemisahan Pemilu bagi Partai, Rakyat dan Penyelenggara Pemilu
Untung Rugi Pemisahan Pemilu bagi Partai, Rakyat dan Penyelenggara Pemilu

Putusan Mahkamah Konstitusi yang memisahkan pemilu nasional dan daerah pada 2029 mendatang menuai polemik. Masyarakat terbelah dalam merespons putusan MK itu.

berita paham
Muncul Wacana Revisi Lagi UU MK di DPR, Dampak Partai Tolak Putusan Pemilu Nasional & Daerah Dipisah?
Muncul Wacana Revisi Lagi UU MK di DPR, Dampak Partai Tolak Putusan Pemilu Nasional & Daerah Dipisah?

Beredar wacana revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi (MK) tak lama keluarnya putusan pemisahan pemilu nasional dan lokal.

berita update
VIDEO: 'Steven Seagal' DPR Sorot Polemik Putusan MK Soal Pemilu Terpisah
VIDEO: 'Steven Seagal' DPR Sorot Polemik Putusan MK Soal Pemilu Terpisah "Kami Dikejar Mayarakat!"

Martin meminta masukan jika DPR tidak bisa menjalankan putusan MK karena putusan tersebut melanggar konstitus

berita video
VIDEO: Dosen Pembimbing Ganjar Tegas Putusan Pemisahan Pemilu Tak Sesuai Konstitusi
VIDEO: Dosen Pembimbing Ganjar Tegas Putusan Pemisahan Pemilu Tak Sesuai Konstitusi "Tampaknya Tujuan MK"

Guru Besar UI Valina Singka Subekti menegaskan, bahwa putusan MK nomor 135 tidaklah sesuai dengan konstitusi

berita video