VIDEO: Menko PMK Klarifikasi Heboh Bantuan Korban Judi Online, Tegaskan untuk Istri-Anak Pelaku

CEK FAKTA: Hoaks Pemerintah Bagikan Bansos Lewat Situs Judi Online

Dia secara singkat menegaskan bahwa tidak ada bansos untuk pejudi.

Ma'ruf Amin menegaskan bansos itu diperuntukkan untuk warga miskin yang terus diperbarui datanya setiap tahun.

Suharso memaparkan indikator pemenuhan syarat bagi para penerima bansos, yang nantinya akan disempurnakan dalam data registrasi sosial ekonomi (Regsosek).

Menurut Muhadjir, korban judi online itu nyata dan skema bantuan yang diberikan tidak hanya sekadar bansos.

Tak sedikit publik menolak rencana tersebut. Mereka menilai, pemberian bansos untuk korban judi online justru menyuburkan praktik judi online.

Jokowi mengatakan, pemerintah dipastikan tidak ada mengatur hal itu.

PKS mengaku khawatir, jika bantuan tersebut malah digunakan judi online. Sehingga, judi online akan semakin merebak alih-alih nihil.

Karena saat ini pelaku judi online hanya dihukum kurungan badan paling lama 3 bulan.

Muhadjir mengamini, pernyataan tersebut menjadi kontroversi publik.

Airlangga menyebut belum ada koordinasi terkait usulan bansos untuk korban judi online.

Respons Menaker Ida soal Korban Judi Online Terima Bansos

Nadiem menyebut kajian pengadaan laptop Chromebook dilakukan menteri sebelumnya menjabat.

Pernyataan Muhadjir ini berbeda dengan sikap Ketua PP Muhammadiyah bidang UMKM, pemberdayaan masyarakat dan lingkungan hidup, Anwar Abbas.

Pemerintah telah berkomitmen melindungi masyarakat dari penyebaran konten negatif di ruang digital.

Pada 2 Juli 2024 lalu, Presiden Jokowi menandatangani UU No.4/2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan.

Komisi X DPR menggelar rapat dengar pendapat terkait pembiayaan perkuliahan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (2/6)

Pemerintah menargetkan kemiskinan di Indonesia dapat mencapai 4,5-5 persen pada 2029 mendatang.

Dony menambahkan, pemeriksaan dilakukan guna mendalami peran masing-masing tersangka.

Kementerian PPPA menyoroti urgensi perlindungan anak judi online setelah data Komdigi menunjukkan ratusan ribu anak terpapar, menuntut respons kolaboratif dari berbagai pihak.

Anggota DPR RI Dini Rahmania menekankan pentingnya Literasi Digital Anak secara masif di sekolah dan keluarga untuk membendung ancaman judi online (judol) yang merusak generasi muda.

Menkomdigi Meutya Hafid mengungkap hampir 200 ribu anak Indonesia terpapar judi online, termasuk 80 ribu anak berusia di bawah 10 tahun.

Pramono ingin penindakan terhadap praktik judi online di Jakarta dilakukan secara serius dan tidak berhenti di tengah jalan agar menimbulkan efek jera.

Polresta Tanjungpinang berhasil membongkar jaringan internasional dan melakukan penangkapan operator judi online. Empat pelaku ditangkap di rumah kontrakan, terancam denda miliaran rupiah.