Respons Menaker Ida soal Korban Judi Online Terima Bansos

Cak Imin menegaskan, pihaknya berkomitmen untuk menekan dan menyelesaikan persoalan judi online.

CEK FAKTA: Hoaks Pemerintah Bagikan Bansos Lewat Situs Judi Online

Dia secara singkat menegaskan bahwa tidak ada bansos untuk pejudi.

Ma'ruf Amin mengatakan tindakan itu untuk memberikan efek jera bagi orang yang melakukan judi online. Dia menegaskan kembali, penjudi tidak diberi bansos.

Suharso memaparkan indikator pemenuhan syarat bagi para penerima bansos, yang nantinya akan disempurnakan dalam data registrasi sosial ekonomi (Regsosek).

Menurut Muhadjir, korban judi online itu nyata dan skema bantuan yang diberikan tidak hanya sekadar bansos.

Tak sedikit publik menolak rencana tersebut. Mereka menilai, pemberian bansos untuk korban judi online justru menyuburkan praktik judi online.

Jokowi mengatakan, pemerintah dipastikan tidak ada mengatur hal itu.

PKS mengaku khawatir, jika bantuan tersebut malah digunakan judi online. Sehingga, judi online akan semakin merebak alih-alih nihil.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengklarifikasi kabar korban judi online bakal mendapat bansos

Karena saat ini pelaku judi online hanya dihukum kurungan badan paling lama 3 bulan.

Muhadjir mengamini, pernyataan tersebut menjadi kontroversi publik.

Dony menambahkan, pemeriksaan dilakukan guna mendalami peran masing-masing tersangka.

Kementerian PPPA menyoroti urgensi perlindungan anak judi online setelah data Komdigi menunjukkan ratusan ribu anak terpapar, menuntut respons kolaboratif dari berbagai pihak.

Anggota DPR RI Dini Rahmania menekankan pentingnya Literasi Digital Anak secara masif di sekolah dan keluarga untuk membendung ancaman judi online (judol) yang merusak generasi muda.

Menkomdigi Meutya Hafid mengungkap hampir 200 ribu anak Indonesia terpapar judi online, termasuk 80 ribu anak berusia di bawah 10 tahun.

Pramono ingin penindakan terhadap praktik judi online di Jakarta dilakukan secara serius dan tidak berhenti di tengah jalan agar menimbulkan efek jera.

Polresta Tanjungpinang berhasil membongkar jaringan internasional dan melakukan penangkapan operator judi online. Empat pelaku ditangkap di rumah kontrakan, terancam denda miliaran rupiah.

Selama ini tantangan penyaluran bansos masih berkaitan dengan data yang belum sepenuhnya terhubung antarinstansi.

pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrem mencapai 0 persen pada 2026. Untuk mendukung target tersebut, 88 kabupaten/kota akan menjadi fokus lintas kementerian.

Menurut Gus Ipul, langkah tersebut dilakukan agar bantuan sosial benar-benar diterima masyarakat yang berhak dan membutuhkan.

Menteri Sosial menyoroti urgensi Pemutakhiran Data Bansos di Pamekasan demi memastikan bantuan sosial seperti Sekolah Rakyat dan PKH tepat sasaran. Temukan mengapa data akurat krusial bagi kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menambah 470.000 keluarga baru sebagai penerima Pembaruan Data Bantuan Sosial di kuartal kedua 2026, menyusul pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Nasional (DTSEN).

Anda dapat memeriksa status bansos PKH dan BPNT 2026 secara online dengan mengunjungi situs dan aplikasi resmi dari Kementerian Sosial.