VIDEO: Kuasa Hukum Usai Tom Lembong Dapat Abolisi dari Prabowo "Kita Jemput Kebebasan"

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan proses hukum terhadap terdakwa kasus korupsi impor gula tetap berlanjut.

Pengembalian barang bukti dilakukan seperti pada umumnya.

Keputusan tersebut disebut Muzani sudah melalui beragam pertimbangan.

Tom Lembong bebas usai mendapat abolisi dari Presiden Prabowo Subianto dan disetujui DPR.

Tim hukum juga enggan mengusik hari pertama kliennya menghirup udara bebas.

Momen tersebut dibagikan Anies melalui akun Instagram resminya, @aniesbaswedan, dan langsung menyita perhatian publik.

Tom Lembong bebas usai Presiden Prabowo Subianto menerbitkan keputusan presiden (Keppres) terkait pemberian abolisi.

Tom Lembong menyebut abolisi yang diterimanya sebagai bentuk pengembalian martabat yang sempat tercabut.

Tom Lembong bebas usai Presiden Prabowo Subianto menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemberian abolisi.

Tom Lembong resmi keluar dari LP Cipinang, Jakarta, Jumat (01/08/2025).

Tom Lembong akan bisa bebas langsung bebas dari Rumah Tahanan Cipinang.

Tapi beliau berharap agar kejadian yang menimpanya dijadikan momentum.

Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo menyoroti kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto sebagai Prabowo Tokoh Pemersatu yang mampu merangkul lawan politiknya, memberikan kepastian hukum dan membangun fondasi negara.

Sunarto mengatakan pihaknya akan mempertimbangkan rekomendasi, namun putusan akhirnya masih menunggu pertimbangan MA.

Komisi Yudisial (KY) merekomendasikan sanksi ringan berupa hakim nonpalu selama enam bulan bagi majelis hakim perkara Tom Lembong, menyusul pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Ketiga hakim yang dimaksud adalah hakim Dennie Arsan Fatrika selaku hakim ketua, serta hakim Alfis Setyawan dan Purwanto S Abdullah selaku hakim anggota.

Kedatangan Tom Lembong bersama kuasa hukum itu untuk menyampaikan keluhan terkait maladministrasi merugikannya dalam audit dilakukan BPKP.

Tom Lembong mengungkap jika perlakukan terhadap dirinya tidak proporsional.

Ketua DPW Gerindra Jawa Tengah, Sudaryono, mengungkapkan latar belakang keputusan Prabowo berikan amnesti Hasto Kristiyanto

Kejaksaan Agung (Kejagung) merespons pernyataan Hotman Paris yang meminta kliennya juga diberikan abolisi.

Sebagai pihak yang berperkara dengan Tom, Kejagung menghormati keputusan diambil presiden soal tersebut.

Menurut Wapres Gibran, pemberian abolisi dan amnesti oleh Presiden Prabowo Subianto, sudah diperhitungkan dengan matang

Penyidik diyakini akan tetap bekerja keras melakukan penegakan hukum.

Wamensesneg Juri Ardiantoro menanggapi, pemberian abolisi kepada Tom Lembong dan amnesti untuk Hasto Kristiyanto