ST Burhanuddin Bersih-Bersih Kejagung: Jujur, Masih Ada Jaksa yang Nakal

Jaksa Agung menyinggung soal mutasi di Kejaksaan Tinggi.

Minimal setiap pimpinan kejaksaan harus mampu menangani tiga perkara Pidsus, seperti kasus korupsi dan kejahatan ekonomi.

Burhanuddin menegaskan tak main-main memberikan sanksi tegas bagi jaksa muda yang mempermainkan hukum

Jaksa Agung yakin, para Kajati yang baru dilantik berintegritas, kapabilitas, dan pengalaman untuk mengemban amanah dan memajukan institusi Kejaksaan.

Jaksa Agung menegaskan tidak segan memecat jaksa nakal dan bertindak tercela

Burhanuddin menegaskan, bagi pegawai Kejati dan Kejari yang melanggar hukum, langsung ditindak tegas.

Peringatan itu disampaikan Burhanuddin dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di SICC, Bogor, Kamis (7/11).

Burhanuddin menilai, Indonesia masuk ke dalam negara yang paling rawan korupsi.

Jaksa Agung ST Burhanuddin menekankan tugas seorang Jaksa layak seorang pengacara tingkat negara.

Burhanuddin menyebut, dalam waktu lima tahun belakang pihaknya mampu mencetak sejarah dengan menjadi lembaga penegak hukum yang paling dipercayai.

Kejaksaan Agung diingatkan agar tidak hanya mengedepankan penindakan, tapi perbaikan sistem internal.

Kejagung siap pecat anggota yang terbukti bersalah

Kebijakan mutasi tersebut merupakan bagian dari penyegaran organisasi dan penguatan kinerja institusi.

Burhanuddin menyebut, Kejaksaan menerima 4.748 laporan masyarakat terkait kasus korupsi dan TPPU.

Uang Rp6,625 triliun itu merupakan hasil eksekusi tindak pidana korupsi ekspor CPO dan denda penindakan administratif kehutanan

Momen itu turut disaksikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Jaksa Agung ST Burhanuddin serta para pejabat lainnya.

ST Burhanuddin juga menjelaskan hasil kerja Satgas PKH yang merelokasi masyarakat dari Taman Nasional Tesso Nilo, Riau.

Burhanuddin mengungkapkan, penyebab banjir besar Sumatera beberapa waktu lalu bukan hanya fenomena alam biasa

Pimpinan Ombudsman juga menegaskan untuk tetap berkomitmen terhadap penegakan hukum yang berlangsung

Hery muncul sekitar pukul 11.19 WIB. Ia diapit petugas, melangkah menuju mobil tahanan.

Audit terhadap kerugian negara seharusnya sudah diselesaikan sebelum penetapan tersangka dilakukan untuk memastikan keakuratan dan kejelasan proses hukum.

Anggaran pendapatan dan belanja negara dipastikan semakin kokoh setelah Kejagung menyerahkan dana hasil penyelamatan keuangan negara sebesar Rp11,4 triliun.

Kemudian, pada 10 April 2026 ini yaitu Rp11,420 triliun. Sehingga, total uang tersebut yakni Rp31,3 triliun.

Sektor pelayanan hukum dan penegakan hukum tetap berjalan dengan skema kerja dari kantor.