Jaksa Agung: Kalau Pimpinan Korupsi, Anak Buahnya Rampok

Pejabat dan aparat harus berhenti melakukan penyelundupan, penyelewengan, korupsi, dan segala bentuk tindakan menipu rakyat.

Pemerintah Kabupaten Badung, Bali, memperkuat integritas dan budaya antikorupsi di kalangan ASN melalui sosialisasi rangkaian Road to Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025, bertujuan wujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Peringatan itu disampaikan Burhanuddin dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di SICC, Bogor, Kamis (7/11).

Jaksa Agung ST Burhanuddin menyebut, hingga saat ini masih ada jaksa yang nakal meski persentasenya sudah turun.

Menurut Anies, sikap seorang pemimpin dapat mempengaruhi kinerja jajaran yang ada di bawahnya.

Pemberantasan korupsi tidak bisa dilakukan dengan cara biasa. Diperlukan terobosan kebijakan dan langkah politik serius

Perlu upaya lain yakni mampu mengembalikan kerugian negara yang ditimbulkan.

Hashim Djojohadikusumo menuturkan bahwa ABPEDNAS memiliki peran krusial dalam mengawal berbagai program strategis pemerintah seperti MBG.

Kebijakan mutasi tersebut merupakan bagian dari penyegaran organisasi dan penguatan kinerja institusi.

Burhanuddin menyebut, Kejaksaan menerima 4.748 laporan masyarakat terkait kasus korupsi dan TPPU.

Uang Rp6,625 triliun itu merupakan hasil eksekusi tindak pidana korupsi ekspor CPO dan denda penindakan administratif kehutanan

Momen itu turut disaksikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Jaksa Agung ST Burhanuddin serta para pejabat lainnya.

ST Burhanuddin juga menjelaskan hasil kerja Satgas PKH yang merelokasi masyarakat dari Taman Nasional Tesso Nilo, Riau.

Pemerintahan harus dijalankan secara bersih, karena hal tersebut merupakan syarat utama untuk menyejahterakan dan memajukan negara.

Ia terlihat turut bergabung dan menyuarakan dukungan di tengah massa yang hadir dan menyampaikan orasi dukungannya.

Pada pemanggilan pertama, yang bersangkutan tidak hadir dengan alasan sakit.

KPK menyita bukti elektronik dan dokumen dari Kantor Imigrasi Denpasar, Bali, untuk memperkuat kasus dugaan pemerasan izin tinggal WNA. Kasus ini menyeret Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim, yang telah diperiksa sebagai tersangka.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tidak akan menduplikasi penanganan kasus dugaan korupsi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah ditangani Kejaksaan Agung, menegaskan pentingnya koordinasi antarlembaga penegak hukum.

Kadis Perkimtan Gowa ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung setelah menjalani pemeriksaan selama 13 jam.