Sorot
{{caption}}
Cerita Dokter Icha: Pengingat agar Jabatan Tak Jadi Alat Intimidasi

{{caption}}
Kualitas Siaran Lokal Perlu Ditingkatkan agar Mandiri

{{caption}}
Gudang di Cakung Kebakaran

{{caption}}
MK Tegaskan Pilkada Tetap Dipilih Langsung oleh Rakyat

{{caption}}
Rekor Panas Ekstrem di Jerman, Jalanan Sampai Meleleh

{{caption}}
MK Ubah Aturan Pencairan Dana Pensiun Sukarela, Ini Perubahannya

Topik Terkait
{{caption}}
Perusakan Megalit Dongi-Dongi Berusia 1.000 Tahun Diduga Ulah Penambang Ilegal

Megalit Dongi-Dongi di Poso, Sulawesi Tengah, yang berusia sekitar 1.000 tahun, diduga dirusak oleh penambang ilegal. Penemuan ini memicu kekhawatiran akan kelestarian situs bersejarah.

{{caption}}
Komnas HAM Desak Polda Sulteng Usut Tuntas Tambang Ilegal Dongi-Dongi Rusak Megalit Prasejarah

Komnas HAM Perwakilan Sulteng mendesak Polda Sulteng untuk menyelidiki aktivitas tambang ilegal di Dongi-Dongi yang merusak situs megalitikum dan mengancam ekologi, menyerukan penindakan tegas terhadap para pemodal.

{{caption}}
Misteri Megalit Dongi-Dongi Terungkap, Arkeolog Perkirakan Berusia 1.000 Tahun

Penemuan Megalit Dongi-Dongi di Sulawesi Tengah menarik perhatian arkeolog. Diperkirakan berusia 1.000 tahun, batu besar ini menyimpan jejak peradaban kuno yang misterius dan menjadi bagian penting dari sejarah megalitikum di wilayah tersebut.

{{caption}}
Bupati Sigi Perketat Pengawasan Tambang Ilegal Sigi, Ancaman Merkuri Dongi-Dongi Mengkhawatirkan

Bupati Sigi Moh Rizal Intjenae instruksikan pengawasan tambang ilegal Sigi secara ketat, menyusul kekhawatiran pencemaran merkuri dari tambang Dongi-Dongi yang mengancam lingkungan dan kesehatan warga.

{{caption}}
Jejak Megalitik Tersembunyi di Gunung Tangkil Sukabumi

BRIN bersama Museum Prabu Siliwangi dan peneliti lokal menemukan indikasi kuat bahwa kawasan berhutan tersebut menyimpan struktur megalitik.

{{caption}}
Penemuan Arca dan Potongan Emas di Kota Kapur Ungkap Bukti Peradaban Nusantara

BPK Wilayah V Jambi menemukan arca dan potongan emas di Kota Kapur, Bangka, memperkuat bukti situs ini sebagai pusat peradaban nusantara yang kaya.

{{caption}}
Datangi Situs Prasejarah Leang-leang, Fadli Zon Kaget Tiba-Tiba Ada Ledakan

Fadli Zon sempat kaget mendengar ledakan untuk eksplorasi tambang semen.

{{caption}}
Misteri Batu-Batu Besar Berwajah Mirip Manusia di Sulawesi, Usianya Lebih dari 2.000 Tahun

Misteri Batu-Batu Besar Berwajah Mirip Manusia di Sulawesi Berusia Lebih dari 2.000 Tahun

{{caption}}
Prabowo Tutup Ratusan Tambang Ilegal: Mereka Anggap Seolah-olah Tak Ada Negara

Prabowo menyinggung satu tambang ilegal yang sudah beroperasi selama 8 tahun, tanpa merasa khawatir.

{{caption}}
Satpol PP Sumedang Setop Lima Perusahaan Tambang Ilegal, Tegaskan Kepatuhan Izin

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sumedang mengambil tindakan tegas dengan menghentikan operasional lima perusahaan tambang ilegal karena belum memenuhi perizinan, menandakan komitmen pemerintah daerah dalam penertiban tambang ilegal Sumeda

{{caption}}
Pemprov Jateng Gandeng KPK Benahi Tata Kelola Tambang Galian C dari Hulu ke Hilir

Tata kelola tambang harus dibenahi agar tidak menimbulkan persoalan hukum, lingkungan, maupun potensi kehilangan pendapatan daerah.

{{caption}}
Polda Sultra Sita Tiga Alat Berat dalam Penindakan Penambangan Ilegal di Kolaka

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulawesi Tenggara (Sultra) menyita tiga ekskavator dan menetapkan satu tersangka terkait aktivitas penambangan ilegal di Kolaka, setelah menerima laporan masyarakat.

{{caption}}
Polda Sultra Segel Tambang PT BBDM Buton Terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen

Polda Sultra segel tambang PT BBDM Buton di Buton menyusul dugaan pemalsuan dokumen dan status lahan *status quo*. Polisi temukan aktivitas. Bagaimana tanggapan perusahaan?

{{caption}}
Kejagung Tetapkan Empat Tersangka Baru dalam Kasus Korupsi IUP Kalbar, Ini Perannya

Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali menetapkan empat tersangka baru terkait kasus penyimpangan tata kelola Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT QSS di Kalimantan Barat, menambah daftar panjang pelaku yang merugikan negara.