Sindiran PDIP untuk Mendagri Tito atas Polemik 4 Pulau Aceh–Sumut
“Mendagri kurang kerjaan. Masih banyak hal penting yang harus diselesaikan".
Polemik pengalihan empat pulau di Aceh, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Besar, Pulau Mangkir Kecil, dan Pulau Lipan, ke wilayah Sumatera Utara terus menuai kritik. Salah satunya datang dari Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Komarudin Watubun, yang menilai langkah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian justru memicu kegaduhan publik.
Komarudin menyatakan bahwa urusan batas wilayah seharusnya ditangani dengan bijak dan tidak perlu dibesar-besarkan hingga menimbulkan keresahan masyarakat.
“Mendagri kurang kerjaan. Masih banyak hal penting yang harus diselesaikan. Kenapa urusan pulau ini jadi sorotan besar sekarang?” ujar Komarudin di Solo, Minggu (15/6).
Dia juga menyinggung bahwa permasalahan batas wilayah sebenarnya sudah lama ada, bahkan sejak masa Presiden Soekarno, tanpa menjadi polemik besar. Menurutnya, publik seharusnya tidak disuguhi isu-isu yang dinilai tidak produktif, apalagi di tengah situasi ekonomi yang sulit.
“Sekarang ini rakyat sedang susah. Banyak PHK di mana-mana. Pemerintah seharusnya fokus pada hal-hal yang bisa membuat rakyat merasa tenang, bukan tambah bingung,” tegasnya.
Komarudin juga menekankan bahwa persoalan batas wilayah tidak hanya terjadi antara Aceh dan Sumatera Utara, tetapi juga di banyak wilayah lain, terutama di Indonesia Timur dan daerah pemekaran baru yang hingga kini belum memiliki kejelasan batas.
“Masalah batas wilayah banyak terjadi di seluruh Indonesia, termasuk wilayah timur. Tapi tidak semuanya jadi polemik nasional seperti ini,” katanya.
Dia berharap pemerintah, khususnya Kementerian Dalam Negeri, bisa menangani persoalan ini dengan hati-hati dan tidak mengeskalasi masalah yang dianggap tidak mendesak untuk ditangani langsung oleh Presiden.
“Tugas menteri jangan bikin heboh. Harusnya cukup ditangani dengan tenang dan hati-hati,” tutup Komarudin.