Polemik 'Pindah Tangan' 4 Pulau Aceh ke Sumut kian Panas, Tito Bakal Rapat Khusus dengan Muzakir, Bobby hingga Tokoh

Juru Bicara Presiden RI Prasetyo Hadi menyatakan arsip-arsip yang memuat informasi kewilayahan di berbagai kementerian/lembaga harus dirapikan

Tito Karnavian menjelaskan dasar empat pulau di Aceh sempat diputuskan masuk wilayah administrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut).

Pertemuan tersebut digelar pukul 13.30 WIB di Wisma Negara.

Sengketa ini bermula dari perbedaan hasil verifikasi antara tim dari Sumatera Utara dan Aceh.

Kemendagri menggelar rapat sebelum memberikan putusan final soal sengketa 4 pulau antar Aceh dengan Sumut.

Pemerintah Aceh menyiapkan dokumen kesepakatan bersama 1992 antara Pemerintah Aceh dan Sumut dalam rapat dengan Kemendagri terkait 4 pulau.

Total ada 4000 lampiran yang masuk dalam Kepmendagri bernomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tersebut.

Bima menegaskan, tidak ada keputusan yang tidak bisa diubah terkait aturan kepemilikan 4 pulau itu

Bima mengatakan data atau novum baru itu diperoleh berdasarkan penelusuan Kemendagri.

Kajian ulang dilakukan pada Selasa 17 Juni 2025, dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai Ketua Tim Nasional Penamaan Rupa Bumi.

Namun, diakui Menteri Yusril justru yang ada kini adalah keputusan Menteri Dalam Negeri mengenai pulau-pulau itu.

Bahtra menilai ada empat hal yang perlu dilakukan terkait perebutan 4 pulau tersebut seperti penundaan eksekusi Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Penampakan dokumen penyelamat 4 pulau sengketa yang sempat membuat Aceh dan Sumut tarik ulur.

Mensesneg mengatakan belum ada penelitian resmi yang membuktikan keberadaan kandungan energi di 4 pulau yang menjadi sengketa Aceh dan Sumatera Utara.

Presiden RI Prabowo Subianto memimpin langsung rapat terbatas terkait dinamika empat pulau di Provinsi Aceh dan Sumatra Utara di tengah lawatan ke Rusia.

Reaksi Bobby Nasution usai 4 pulau yang menjadi polemik diputuskan masuk ke dalam wilayah administratif Aceh.

DPR RI siap merevisi undang-undang terkait provinsi, kabupaten dan kota untuk mendetailkan batas wilayah lengkap dengan titik koordinat dari 4 pulau Aceh-Sumut

Mendagri Tito mengatakan dokumen kesepakatan bersama 1992 antara Pemerintah Aceh dan Sumatera Utara terkait kepemilikan empat pulau sengketa hilang.

Prabowo Subianto secara resmi menetapkan Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek masuk dalam wilayah administratif Aceh.

Informasi ini diunggah oleh salah satu akun Facebook pada tanggal 16 Juni 2025.

Prabowo Subianto telah memutuskan 4 pulau sengketa yakni Pulau Panjang, Lipan, Pulau Mangkir Gadang dan Mangkir Ketek sah milik Aceh secara administrasi.

Dia dipercaya sebagai Panglima Perang GAM pada 2002 hingga tercapainya kesepakatan damai dengan pemerintah Indonesia.

Polemik empat pulau pun semakin memanas, akhirnya Presiden Prabowo Subianto turun tangan.

Muzakir menyebut sejumlah hal teknis akan dibicarakannya bersama JK tetapi tak bisa diungkap kepada publik.