Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Setuju RUU Kementerian Negara jadi Inisiatif DPR, Ini Catatan yang Diberikan Fraksi PDIP

Setuju RUU Kementerian Negara jadi Inisiatif DPR, Ini Catatan yang Diberikan Fraksi PDIP

Setuju RUU Kementerian Negara jadi Inisiatif DPR, Ini Catatan yang Diberikan Fraksi PDIP

Fraksi PDIP menyatakan sikap setuju dengan beberapa catatan.

Fraksi Partai demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) nyatakan sikap terhadap revisi Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.

Fraksi PDIP menyatakan sikap setuju dengan beberapa catatan.


Dalam rapat kerja (raker) yang digelar Badan Legislatif (Baleg) Panitia Kerja (Panja) revisi UU Kementerian Negara pada Kamis (16/5) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. Fraksi PDIP menyetujui RUU revisi UU tentang Kementerian Negara.

Fraksi PDIP menyatakan sikap setuju untuk dilakukan pembahasan tingkat lanjut terhadap revisi UU Kementerian Negara.

Namun ada beberapa catatan yang diberikan oleh Fraksi PDIP.


Hal ini disampaikan Oleh anggota DPR RI dari Fraksi PDIP, Putra Nababan. 

Terkait jumlah menteri dalam kabinet ia mengatakan perlu untuk mempertimbankan keefektivitasan dan efisiensi berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan Good governance dan Good government.

Hal itu agar dalam proses pengaturan jumlah Menteri tidak membebani keuangan negara.

Selain itu, Fraksi PDIP juga mengusulkan adanya pemantauan soal pelaksanaan UU Kementerian Negara nantinya.

Hal ini agar terbentuk check and balances antara eksekutif dan legislatif, sehingga pemerintahan dapat berjalan baik,


"Penambahan kementerian dalam pasalnya tersebut harus menambahkan syarat dan ketentuan tertentu diantaranya kemampuan keuangan negara setiap kementerian/lembaga wajib memiliki indikator kinerja yang dapat dinilai efektivitasnya," ucap Putra Nababan dalam raker.

PDIP juga meminta untuk mepertimbangkan kapasitas kemapuan keuangan negara. Putra menyampaikan, alokasi belanja negara sepatutnya lebih banyak digelontorkan kepada rakyat bukan pada birokrasi.


"Harus lebih banyak alokasi belanja untuk rakyat sebagai kelompok penerima manfaat, daripada untuk birokrasi. Yang saat ini kenyataannya 50% untuk birokrasi," tutur Putra.

Pengamat: PDIP dan PKS yang Kemungkinan Besar Akan Menggunakan Hak Angketnya
Pengamat: PDIP dan PKS yang Kemungkinan Besar Akan Menggunakan Hak Angketnya

Jadi kelihatannya yang nantinya akan mengajukan hak angket dari Koalisi Perubahan PKS, atau nanti PDIP dari koalisi 03,” kata Ujang Komarudin

Baca Selengkapnya
Komisi IX DPR Minta Kemenkes Serius Tangani Kenaikan Kasus DBD
Komisi IX DPR Minta Kemenkes Serius Tangani Kenaikan Kasus DBD

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Partai Golkar, Dewi Asmara mengatakan, kasus DBD saat ini naik lebih tinggi dibandingkan tahun 2023.

Baca Selengkapnya
Mengurai Pasal Dalam Draf RUU Penyiaran yang Jadi Polemik
Mengurai Pasal Dalam Draf RUU Penyiaran yang Jadi Polemik

Draf RUU Nomor 32 tahun 2002 Tentang Penyiaran menuai beragam polemik.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
DPD Usul Ada Lembaga Adat Budaya Betawi dalam RUU DKJ
DPD Usul Ada Lembaga Adat Budaya Betawi dalam RUU DKJ

"Lembaga adat dan kebudayaan Betawi perlu dapat nomenklatur serta tugas dan wewenang jelas dalam UU ini." kata Sylviana

Baca Selengkapnya
Sederet Prajurit hingga Komandan TNI Jadi Korban Keganasan OPM Papua, Ada yang Gugur Saat Evakuasi Jasad Rekan
Sederet Prajurit hingga Komandan TNI Jadi Korban Keganasan OPM Papua, Ada yang Gugur Saat Evakuasi Jasad Rekan

Sertu Rizal adalah anggota Satgas Pamtas Mobile Yonif R 408/SBH (Suhbrastha) yang gugur dalam baku tembak

Baca Selengkapnya
Potret Kondisi Sepinya Gedung DPR Saat Bulan Ramadan
Potret Kondisi Sepinya Gedung DPR Saat Bulan Ramadan

Memasuki minggu awal bulan Ramadan, suasana kompleks gedung DPR nampak lengang.

Baca Selengkapnya
Kesimpulan Sidang Sengketa Pilpres di MK, Gugatan Anies dan Ganjar Ditolak Semuanya
Kesimpulan Sidang Sengketa Pilpres di MK, Gugatan Anies dan Ganjar Ditolak Semuanya

MK menolak seluruh gugatan yang diajukan Anies dan Ganjar.

Baca Selengkapnya
Curhat Istri Ridwan Kamil, Atalia Praratya Soal Perolehan Suara di TPS 'Dicuri'
Curhat Istri Ridwan Kamil, Atalia Praratya Soal Perolehan Suara di TPS 'Dicuri'

Istri mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, Atalia Praratya curhat di media sosial soal kecurangan

Baca Selengkapnya
Terungkap, Ini Arti Istilah-Istilah yang Dipakai Para Tersangka Penganiayaan di STIP
Terungkap, Ini Arti Istilah-Istilah yang Dipakai Para Tersangka Penganiayaan di STIP

Dalam penyidikan terungkap istilah-istilah khusus yang dilontarkan selama penganiayaan Putu.

Baca Selengkapnya