Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

PDIP Setuju RUU Kementerian Negara Asalkan Penuhi Syarat Ini

PDIP Setuju RUU Kementerian Negara Asalkan Penuhi Syarat Ini

PDIP Setuju RUU Kementerian Negara Asalkan Penuhi Syarat Ini

Padahal, sebelumnya jumlah kabinet dibatasi hanya 34 menteri. 

Fraksi PDIP menyetujui atas Rancangan Undang-undang (RUU) Kementerian Negara. Namun, PDIP mengingatkan agar penyusunan kabinet nanti tak membebani keuangan negara.


Diketahui, dalam RUU Kementerian Negara jumlah kabinet disesuaikan dengan kebutuhan presiden. Padahal, sebelumnya jumlah kabinet dibatasi hanya 34 menteri.

"Fraksi PDIP berpandangan mengingat negara memiliki sumber daya yang terbatas, maka dari itu perubahan jumlah kementerian harus diatur seefisien mungkin agar tidak membebani keuangan negara," kata Anggota Baleg DPR RI Fraksi PDIP, Putra Nababan, saat rapat pleno di Gedung Senayan, Jakarta, Kamis (16/5).



Selain itu, Putra Nababan menegaskan, perlu adanya pengaturan terkait pemantauan dan peninjauan oleh DPR terhadap pelaksanaan UU Kementerian Negara sebagai bentuk check and balances antara eksekutif dan legislatif.

Kemudian, Fraksi PDIP berpendapat dalam penambahan kementerian harus menambahkan syarat dan ketentuan tertentu di antaranya kemampuan keuangan negara setiap kementerian/lembaga wajib memiliki indikator kinerja yang dapat dinilai efektivitasnya.

"Fraksi PDIP berpandangan perlu dimasukkan penjelasan terkait kemampuan keuangan negara di antara lain adalah pertimbangkam kapasitas fisikal belanja pemerintah pusat untuk harus lebih banyak alokasi belanja untuk rakyat sebagai kelompok penerima manfaat daripada untuk birokrasi yg saat ini kenyatannya 50 persen untuk birokrasi," ucap dia.



Lebih lanjut, Putra Nababan pun menyampaikan bahwa Fraksi PDIP setuju atas perubahan UU Kementerian Negara untuk dibahas ditingkat selanjutnya.

"Berkaitan dengan pembahasan perubahan atas UU No 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara, maka fraksi PDIP DPR RI menyatakan sikap menyetujui perubahan atas UU Nomor 39 tahun 2008 tentang kementerian negara dibahas pada tingkat selanjutnya," imbuh dia.

PDIP Setuju RUU Kementerian Negara Asalkan Penuhi Syarat Ini
PDIP Setuju RUU Kementerian Negara Asalkan Penuhi Syarat Ini

Padahal, sebelumnya jumlah kabinet dibatasi hanya 34 menteri.

Baca Selengkapnya
Sekjen PDIP Anggap Pertemuan Mahfud dengan Praktikno Hal Biasa
Sekjen PDIP Anggap Pertemuan Mahfud dengan Praktikno Hal Biasa

Sesama menteri kabinet melakukan pertemuan merupakan hal yang biasa.

Baca Selengkapnya
Kabar Mahfud Mundur dari Kabinet, Hasto: Kepentingan Negara di Atas Segalanya
Kabar Mahfud Mundur dari Kabinet, Hasto: Kepentingan Negara di Atas Segalanya

Megawati berpesan agar para kader PDIP yang berada di kabinet untuk menyelesaikan pekerjaannya.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Hasto Bicara Sikap PDIP: Di Dalam atau Luar Pemerintahan Demi Kepentingan Rakyat
Hasto Bicara Sikap PDIP: Di Dalam atau Luar Pemerintahan Demi Kepentingan Rakyat

Hasto mengatakan, sikap oposisi atau koalisi akan dilakukan demi kepentingan rakyat.

Baca Selengkapnya
Puan Sebut Kader PDIP Tetap dalam Kabinet Jokowi walau Hadiri Kampanye Ganjar-Mahfud
Puan Sebut Kader PDIP Tetap dalam Kabinet Jokowi walau Hadiri Kampanye Ganjar-Mahfud

Sejumlah anggota Kabinet Indonesia Maju menghadiri kampanye Ganjar-Mahfud di SUGBK, Sabtu (3/2).

Baca Selengkapnya
Hasto Tegaskan Ada Menteri dari PDIP Siap Angkat Koper Keluar Kabinet Jokowi
Hasto Tegaskan Ada Menteri dari PDIP Siap Angkat Koper Keluar Kabinet Jokowi

Stabilitas pemerintahan menjadi pertimbangan utama, yang membuat keputusan itu tidak diambil.

Baca Selengkapnya
PDIP Pastikan Gugatan di PTUN Jalan Terus Meski Permohonan Sengketa Pilpres Ditolak MK
PDIP Pastikan Gugatan di PTUN Jalan Terus Meski Permohonan Sengketa Pilpres Ditolak MK

PDIP menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak keseluruhan permohonan sengketa hasil Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya
PDIP Minta PTUN Tidak Lakukan Pembiaran Pelanggaran Hukum KPU
PDIP Minta PTUN Tidak Lakukan Pembiaran Pelanggaran Hukum KPU

Gayus mengamini, putusan PTUN tidak bersifat final dan mengikat seperti Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca Selengkapnya
PDIP Terima Pengunduran Diri Maruarar Sirait
PDIP Terima Pengunduran Diri Maruarar Sirait

Hasto mengingatkan menjadi anggota partai pada dasarnya disandarkan pada prinsip kesukarelaan.

Baca Selengkapnya