Said Abdullah: Fraksi PDIP di DPR Dipimpin Utut Adianto

Konfercab PDIP Jawa Tengah menetapkan Aria Bima sebagai Ketua DPC PDIP Solo periode 2026–2030, menggantikan FX Hadi Rudyatmo.

Dolfie menggantikan Bambang ‘Pacul’ Wuryanto yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua DPD PDIP Jawa Tengah periode 2019-2024.

Dalam susunan kepengurusan baru, posisi Sekretaris DPD dipercayakan kepada Deni Wicaksono, menggantikan Sri Untari Bisowarno.

Pertemuan tersebut sebagai langkah konsolidasi setelah ditunjuk sebagai pelaksana tugas Ketua DPD PDIP Jateng.

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menunjuk FX Hadi Rudyatmo sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD PDIP Jawa Tengah.

Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP, MH Said Abdullah, kembali didaulat sebagai Ketua Badan Anggaran (Banggar).

Said kembali diangkat menjadi Ketua Banggar melalui rapat pimpinan DPR bersama anggota Banggar.

Rapat dilaksanakan di ruang rapat Banggar DPR di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (22/10)

Hal itu disampaikan Wasekjen PDIP Utut Adianto di Gedung DPR, kemarin.

Selain itu, untuk posisi pimpinan DPR RI lainnya masih ada nama yang memang sebelumnya juga menjabat sebagai pimpinan di parlemen tersebut.

Terkait dengan siapa yang akan mengisi kursi pimpinan tersebut, nantinya akan diputuskan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Said menyebut nanti PDIP akan menentukan posisi terbaiknya agar dapat memberikan kontribusi yang lebih besar buat bangsa.

Said menekankan agar DPRD Kota Surabaya di bawah kepemimpinan Syaifudin Zuhri dapat menjadi lembaga yang aspiratif dan benar-benar mewakili suara masyarakat.

PWI Jawa Timur menilai Said Abdullah berperan penting menjaga kebijakan fiskal untuk rakyat.

Said menyebut perpaduan kekuatan 'ijo-abang' sebagai akar sosial-politik yang selama ini menjadi fondasi kuat masyarakat Jatim hingga ke tingkat kampung.

NU dan PDI Perjuangan memiliki titik temu ideologis yang kuat, terutama pada nilai Islam wasathiyah yang moderat, adil, seimbang, dan toleran.

Untuk memastikan subsidi tepat sasaran, Said mengusulkan adanya pembaruan data penerima manfaat secara menyeluruh.

Hendaknya pemerintah segera mengubah kebijakan subsidi energi. Subsidi LPG sebaiknya diarahkan kepada 40% penduduk yang berpendapatan rendah.

Terbunuhnya 3 orang prajurit TNI dan 5 lainnya luka luka harus menjadi momentum bagi PBB untuk bertindak lebih tegas dan nyata terhadap Israel.

Said optimistis, penghentian kompensasi listrik untuk kelompok mampu dan sektor industri dapat membantu menjaga defisit APBN tetap berada pada level aman.

Untuk memastikan kesehatan fiskal tetap terjaga, Said mendorong pemerintah untuk melakukan realokasi terhadap belanja negara yang dianggap tidak mendesak.

Said berharap setiap opsi kebijakan ekonomi didahului oleh kajian komprehensif dengan melibatkan para ekonom dan kalangan akademisi.

Said menekankan pentingnya menjaga stabilitas fiskal tanpa melanggar batas defisit APBN yang telah diatur dalam undang-undang.

Said Abdullah, mengimbau pemerintah untuk merumuskan langkah-langkah antisipatif dengan mengidentifikasi program-program prioritas yang mendesak.