PDIP Kembali Pimpin Banggar DPR, Ini Susunan Lengkapnya

Nantinya, pimpinan ini akan menjalani pada masa bakti 2024-2029.

Said Abdullah kembali menduduki jabatan Ketua Badan Anggaran DPR RI periode 2024-2029.

Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP, MH Said Abdullah, kembali didaulat sebagai Ketua Badan Anggaran (Banggar).

DPR menyepakati jumlah dan komposisi keanggotaan Fraksi pada Komisi-Komisi dengan jumlah rata-rata, yaitu 44 dan 45 anggota pada masing-masing Komisi.

Said kembali diangkat menjadi Ketua Banggar melalui rapat pimpinan DPR bersama anggota Banggar.

Said menyebut wajar bila jabatan Ketua MPR menjadi milik Partai Gerindra.

Puan menjelaskan akan melakukan musyawarah dan mufakat untuk penambahan komisi.

Rapat dipimpin oleh Ketua MPR RI Sementara, Guntur Sasono dan Wakil Ketua Sementara Larasati Moriska.

Hal itu disampaikan Wasekjen PDIP Utut Adianto di Gedung DPR, kemarin.

Ketua DPP PDIP Puan Maharani kembali terpilih menjadi Ketua DPR RI periode 2024-2029.

DPR memutuskan Puan Maharani dari Fraksi PDI Perjuangan menjabat ketua DPR periode 2024-2029.

Rapat paripurna menetapkan susunan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Politikus PDIP Puan Maharani kembali ditetapkan sebagai Ketua DPR RI 2024-2029.

Said berharap setiap opsi kebijakan ekonomi didahului oleh kajian komprehensif dengan melibatkan para ekonom dan kalangan akademisi.

Said menekankan pentingnya menjaga stabilitas fiskal tanpa melanggar batas defisit APBN yang telah diatur dalam undang-undang.

Pemerintah Kabupaten Merangin serius mematangkan alih status jalan tiga jalur sepanjang 8,20 kilometer menjadi jalan nasional, langkah strategis demi keamanan dan kelancaran lalu lintas Lintas Sumatera.

Said menegaskan, ke depan diperlukan kebijakan anggaran yang cepat namun tetap pruden dari Kementerian Keuangan dan BNPB.

Kesepakatan yang dicapai mencakup pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen, inflasi 2,5 persen, nilai tukar rupiah Rp16.500 per dolar.

Adapun rincian terdiri dari pendapatan negara Rp3.153,6 triliun, belanja negara Rp3.842,7 triliun, serta defisit anggaran sebesar Rp689,1 triliun.

KPK terlalu melangkah jauh dengan mengurusi rumah tangga parpol secara hukum merupakan organisasi masyarakat sipil bukan lembaga negara.

Perempuan yang juga anggota Komisi VIII DPR RI itu menekankan pengesahan UU PPRT menjadi kemerdekaan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Politikus PDIP itu juga mengingatkan agar pemerintah segera melakukan penyesuaian harga saat kondisi global sudah membaik.

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri instruksikan kader PDIP turun ke rakyat, menekankan pentingnya memahami denyut kehidupan masyarakat di tengah tantangan global dan domestik untuk membangun partai yang kuat secara ideologis.

Gerindra unggul dengan angka 26,1%, diikuti PDIP 15,4%, dan Golkar 9%.

Said menyebut perpaduan kekuatan 'ijo-abang' sebagai akar sosial-politik yang selama ini menjadi fondasi kuat masyarakat Jatim hingga ke tingkat kampung.