Banggar DPR Dorong Koordinasi Cepat Anggaran Penanganan Bencana Sumatra

Pembangunan tersebut merupakan bagian dari program pembangunan jembatan yang dilaksanakan TNI di berbagai wilayah Indonesia.

Pemerintah bergerak cepat dalam Pemulihan Infrastruktur Aceh pasca bencana banjir bandang dan longsor. Berbagai desa terisolasi di Aceh kini mulai kembali tersambung, membuka akses vital bagi masyarakat.

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengumumkan 17 pembangunan jembatan bailey telah selesai, signifikan mempercepat pemulihan infrastruktur pascabanjir di Sumatera Utara.

KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak meresmikan jembatan bailey di Bener Meriah, Aceh, memulihkan akses darat vital dan ekonomi. Jembatan Bailey Aceh solusi cepat pasca-bencana.

Kasad didampingi Bupati Bener Meriah Ir. Tagore Abubakar serta tokoh adat setempat secara langsung meresmikan jembatan tersebut.

Kolaborasi antara TNI AD dan Kementerian Pekerjaan Umum berhasil merampungkan pembangunan jembatan bailey darurat di Aceh Utara, memulihkan akses vital pascabencana dan mendorong aktivitas masyarakat.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mendesak BNPB untuk segera mengajukan tambahan Anggaran Pemulihan Bencana, memastikan dana siap tersedia demi respons cepat terhadap korban di Sumatera.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengupayakan agar pencairan dana bencana tidak hanya melalui BNPB, namun juga Satgas Jembatan, mempercepat penanganan infrastruktur di wilayah terdampak.

Sepanjang pengalamannya, banjir Sumatra ini merupakan paling cepat mendapatkan penanganan. Bahkan hingga Presiden turun langsung ke lapangan.

Puluhan prajurit menurunkan panel baja, material konstruksi, serta perlengkapan taktis di titik putusnya jalur.

Presiden Prabowo menunjuk KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak memimpin Satgas Percepatan Perbaikan Jembatan di Aceh pasca banjir bandang, memanfaatkan kekuatan TNI AD.

Said menegaskan perlunya pemerintah mengerahkan seluruh sumber daya nasional untuk melakukan penanganan yang cepat dan terintegrasi.

Menurut Said, struktur industri rokok di Indonesia memiliki karakteristik yang beragam, terutama pada kelompok produsen skala kecil dan menengah.

Ketua DPP PDIP Said Abdullah menegaskan **posisi PDIP sebagai partai penyeimbang** bukan sikap abu-abu, melainkan objektif-proporsional. Simak bagaimana PDIP akan bersikap terhadap pemerintah hingga 2029.

Menurut Said, sikap tersebut bukanlah posisi abu-abu maupun oposisi sebagaimana yang dikenal dalam sistem politik di sejumlah negara Barat.

Menurut Said, melemahnya harga komoditas energi memberikan angin segar bagi perekonomian.

Pemerintah mengusulkan asumsi dasar ekonomi makro tahun 2027 dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8-6,5 persen.

Selain hubungan persahabatan, Ibu Mega saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP dan BRIN.

Said Abdullah menegaskan bahwa PDIP tidak terlibat dalam aksi demonstrasi mahasiswa dan mengimbau pemerintah untuk lebih terbuka dalam mendengarkan kritik.

Arah kebijakan fiskal harus memberi insentif, dan pembenahan ekosistemnya, agar investasi pada sektor sektor ini tumbuh lebih ekspansif.

Saya berharap ada perhatian dari Ditjen Pajak soal ini, agar wajib pajak tetap bisa lapor, semisal diberikan perpanjangan sehari karena ada kendala sistem IT.

Said menekankan agar DPRD Kota Surabaya di bawah kepemimpinan Syaifudin Zuhri dapat menjadi lembaga yang aspiratif dan benar-benar mewakili suara masyarakat.

PWI Jawa Timur menilai Said Abdullah berperan penting menjaga kebijakan fiskal untuk rakyat.

Said menyebut perpaduan kekuatan 'ijo-abang' sebagai akar sosial-politik yang selama ini menjadi fondasi kuat masyarakat Jatim hingga ke tingkat kampung.