Revisi UU Penyiaran: Sengketa Produk Jurnalistik Tidak Lagi Melalui Dewan Pers

Revisi Undang-Undang Penyiaran (RUU Penyiaran) terus memicu perdebatan publik, dengan kekhawatiran ancaman terhadap kebebasan pers di tengah perkembangan teknologi digital.

Revisi terhadap Undang-Undang Penyiaran No.32 Tahun 2002 mulai dibahas lagi oleh DPR RI.

Anggota Dewan Pers Yadi Hendriana menyebut, ada perbedaan mendasar antara KPI dengan Dewan Pers

Polemik RUU Penyiaran terus bergulir, ragam penolakan masih terus berdatangan

Menurut dia, revisi UU Penyiaran merupakan sebuah kewajiban

Revisi UU Penyiaran tidak boleh mengganggu kemerdekaan pers.

Disatroni Jurnalis Demo Tolak RUU Penyiaran, Kantor DPRD Provinsi Jambi Kosong Karena Alasan Dinas

Ada tiga poin tuntutan organisasi pers pada aksi unjuk rasa ini.

Beberapa Pasal dikabarkan tumpang tindih hingga membatasi kewenangan Dewan Pers dalam penyelesaian sengketa jurnalistik.

RUU Penyiaran berawal dari sebuah persaingan politik antara lembaga berita melalui platform teresterial versus jurnalism platform digital.

Draf RUU Nomor 32 tahun 2002 Tentang Penyiaran menuai beragam polemik.

Sebagian isi draft RUU Penyiaran bertentangan dengan UU Pers

DPRD dan KPID Jawa Barat mendesak DPR RI segera rampungkan Revisi UU Penyiaran untuk melindungi generasi muda dari dampak negatif konten digital yang belum terawasi.

Sekjen ATVSI Gilang Iskandar mengatakan bahwa hadirnya platform digital dapat menjadi ancaman sekaligus peluang bagi stasiun televisi.

Menurut Gilang, UU N0 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sudah ketinggalan, regulasi tersebut dibuat 23 tahun lalu untuk mengatur penyiaran berbasis frekuensi.

kepastian hukum dalam undang-undang tersebut sangat penting agar dinamika penyiaran di Indonesia dapat berjalan sesuai dengan jalurnya

Ketua Umum ATVSI, Imam Sudjarwo menilai Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 tidak lagi relevan dengan perkembangan teknologi dan lanskap media saat ini.

Anggota Komisi 1 DPR RI Dr. Syahrul Aidi Maazat dan Sukamta mengapresiasi respons ATVSI karena memberikan jawaban yang konkret.

Sukamta juga menyoroti tidak mudahnya mengatur ranah digital. Hal ini bukan semata karena persoalan teknis tapi juga reakai dari publik.

Sapto berpendapat RUU Penyiaran berpotensi mengganggu demokrasi di Indonesia.

Wapres Ma'ruf Bicara Revisi UU Penyiaran: Yang Penting Kebebasan Pers Tidak Terkendala

Sejumlah pasal dalam RUU Penyiaran berpotensi menjadi pasal karet

Cak Imin ikut mengomentari rencana RUU Penyiaran melarang jurnalisme investigasi

Ninik menegaskan mandat penyelesaian karya jurnalistik itu seharunya ada di Dewan Pers.