Wapres Ma'ruf Bicara Revisi UU Penyiaran: Yang Penting Kebebasan Pers Tidak Terkendala

Revisi Undang-Undang Penyiaran (RUU Penyiaran) terus memicu perdebatan publik, dengan kekhawatiran ancaman terhadap kebebasan pers di tengah perkembangan teknologi digital.

Ma'ruf menginginkan ke depannya MPR tetap menjalankan fungsinya dalam sosialisasi empat pilar kebangsaan.

Media siber memiliki peran penting bagi masyarakat sebagai sumber akses berita atau informasi yang cepat dan menjangkau masyarakat luas.

Revisi UU Penyiaran tidak boleh mengganggu kemerdekaan pers.

Beberapa Pasal dikabarkan tumpang tindih hingga membatasi kewenangan Dewan Pers dalam penyelesaian sengketa jurnalistik.

RUU Penyiaran berawal dari sebuah persaingan politik antara lembaga berita melalui platform teresterial versus jurnalism platform digital.

Draf RUU Nomor 32 tahun 2002 Tentang Penyiaran menuai beragam polemik.

Revisi UU Penyiaran: Sengketa Produk Jurnalistik Tidak Lagi Melalui Dewan Pers

Mahfud MD Kritik Revisi UU Penyiaran: Sangat Keblinger, Masa Media Tidak Boleh Investigasi

Ninik menegaskan mandat penyelesaian karya jurnalistik itu seharunya ada di Dewan Pers.

Banyak pihak menilai bahwa pelarangan tayangan jurnalistik investigasi di televisi justru membatasi kebebasan pers

Ma'ruf Amin menyinggung netralitas media usai Ganjar muncul dalam tayangan Azan TV.

Regulasi yang seharusnya menjadi alat keadilan justru menimbulkan ketimpangan antara media televisi dan platform digital.

Sukamta juga menyoroti tidak mudahnya mengatur ranah digital. Hal ini bukan semata karena persoalan teknis tapi juga reakai dari publik.

Keberadaan akun ganda menjadi salah satu sumber utama penyebaran konten ilegal dan negatif di ruang digital Indonesia.

Revisi terhadap Undang-Undang Penyiaran No.32 Tahun 2002 mulai dibahas lagi oleh DPR RI.

Sapto berpendapat RUU Penyiaran berpotensi mengganggu demokrasi di Indonesia.

Ada tiga poin tuntutan organisasi pers pada aksi unjuk rasa ini.

Sekjen ATVSI Gilang Iskandar mengatakan bahwa hadirnya platform digital dapat menjadi ancaman sekaligus peluang bagi stasiun televisi.

Disatroni Jurnalis Demo Tolak RUU Penyiaran, Kantor DPRD Provinsi Jambi Kosong Karena Alasan Dinas

Sebagian isi draft RUU Penyiaran bertentangan dengan UU Pers

Sejumlah pasal dalam RUU Penyiaran berpotensi menjadi pasal karet

Cak Imin ikut mengomentari rencana RUU Penyiaran melarang jurnalisme investigasi