Ma’ruf Amin Minta Media Netral di Tahun Politik: Tidak Mendukung Salah Satu Paslon!
Ma'ruf tidak ingin media memihak salah satu pasangan calon maupun partai tertentu.
Ma'ruf tidak ingin media memihak salah satu pasangan calon maupun partai tertentu.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta media menjaga netralitas menjelang tahun politik Pemilu 2024. Ma'ruf tidak ingin media memihak salah satu pasangan calon maupun partai tertentu.
"Sebagai media yang memanfaatkan frekuensi publik, saya juga menekankan agar penyelenggara penyiaran nasional menjaga netralitas, tidak mendukung salah satu partai atau paslon," ucapnya di The Sultan Hotel, Jakarta Pusat, Senin (11/9).
"Media agar berlaku secara seimbang. Liput kedua sisi, dan sesuai dengan peraturan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Bawaslu, dan perundangan lainnya," sambungnya.
Ma'ruf berpesan agar media penyiaran nasional dijadikan sebagai corong informasi yang sehat untuk mendukung kemajuan bangsa dan negara. Serta kesejahteraan masyarakat dalam kerangka demokrasi.
merdeka.com
Selanjutnya, Ma'ruf meminta media mengawal terus proses dan tahapan pemilu melalui informasi yang valid, segar, dan aktual. Sehingga, Pemilu 2024 dapat berjalan damai dan demokratis.
merdeka.com
Ma'ruf menekankan, bahwa pers adalah unsur yang menentukan proses suksesi kepemimpinan nasional.
"Untuk itu, pers harus terus menjalankan fungsinya sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999," pungkasnya.
Baru-baru ini heboh munculnya sosok bacapres PDIP Ganjar Pranowo pada tayangan azan stasiun televisi swasta milik Hary Tanoesoedibjo. Hary diketahui merupakan pemilik MNC Group sekaligus Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) dan mendukung bakal capres Ganjar Pranowo.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) ikut mengomentari polemik munculnya Ganjar dalam tayangan azan stasiun televisi. Komisioner KPU RI, Idham Holik menyinggung komitmen menjaga kondusifitas menjelang Pemilu 2024.
"Kami meyakini segenap pihak dapat jaga situasi sosial politik yang kondusif. Kami meyakini itu, kami meyakini segenap pihak stakeholder pemilu memiliki komitmen untuk tetap menjaga situasi sosial politik pemilu yang kondusif," kata Idham, kepada wartawan, Senin (11/9).
Idham mengatakan, saat ini belum memasuki tahapan pendaftaran capres dan cawapres. Idham juga mengingatkan, belum memasuki masa kampanye.
"Saat ini belum ada pendaftaran bacapres dan bacawapres di KPU. Dan saat ini juga belum memasuki masa kampanye pemilu serentak 2024,” kata Idham.
Diketahui, masa kampanye akan berlangsung per 28 November 2023 selama 75 hari hingga 10 Februari 2024.
Idham menjawab, perihal tayangan azan yang menayangkan Ganjar apakah mengandung unsur politik identitas.
Idham menyerahkan sepenuhnya kewenangan untuk menilai hal itu kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).
"Itu semua merupakan kewenangan dari Komisi Penyiaran Indonesia, yang dimana KPI sepengetahuan kami pernah menerbitkan tentang etika produksi siaran. Jadi itu semua merupakan kewenangan dari KPI," kata Anggota KPU Idham Holik.
Golkar mengatakan, seharusnya pemilik televisi memahami etika jelang kontestasi politik 2024.
Baca SelengkapnyaNasDem menegaskan partai politik tergabung Koalisi Perubahan untuk Persatuan tidak pernah ada kata menolak bakal cawapres.
Baca SelengkapnyaPDIP menilai kemunculan Ganjar dalam tayangan azan bukan merupakan bagian politik identitas
Baca SelengkapnyaMenpan RB Azwar Anas menegaskan, ASN dilarang like dan komen di akun media sosial capres-cawapres.
Baca SelengkapnyaPeristiwa itu viral di media sosial setelah salah satu warga mengunggahnya.
Baca SelengkapnyaHingga saat ini, media online masih menjadi pilihan masyarakat sebagai sumber berita utama
Baca SelengkapnyaSalah satu sumber yang mengetahui jalannya mediasi menyebut, mediasi berjalan alot.
Baca SelengkapnyaMediasi yang dipimpin oleh Kapolres Probolinggo, AKBP Wisnu Wardana berlangsung sejak pukul 10:00 WIB.
Baca SelengkapnyaAiman mengaku tak ambil pusing soal laporan tersebut.
Baca Selengkapnya